Kalau kita hanya bicara angka, dua juta kasus infeksi di negara ini bukanlah angka besar.

Waktunya kita belajar dari pengalaman di negeri kita sendiri sejak awal Covid-19.

Pemerintah pusat dan pemda harus bergerak cepat mencari solusi krisis ruang perawatan.

Pajak pembelian mobil baru dihapus, tetapi jasa pendidikan akan dikenai pajak.

Kita tak bisa menduga jamaah yang datang ke tempat ibadah bebas Covid-19.

Penularan Covid-19 yang tak terkendali berisiko besar membayangi kinerja dagang nasional.

Seolah-olah publik dicoba dirayu untuk melupakan ada cacat serius dalam etika dan moral para tokoh politik nasional.

Para guru, siswa dan orang tua harus mulai beradaptasi dengan PTM di masa pandemi.

Ketika daya beli sangat tertekan, rencana penerapan PPN bahan pokok memperberat masyarakat.

Pemerintah Indonesia mesti mengedukasi calon jamaah haji agar tidak gusar dan kecewa.

Vaksinasi guru seharusnya bisa lebih cepat dan taktis daripada vaksinasi lansia.

Pemerintah termasuk pemda mau tidak mau dituntut mengantisipasi lonjakan kasus.

Yang perlu segera dijelaskan pemerintah adalah terkait dana haji milik umat.

Kita berharap, tren inflasi yang terkerek naik ini merupakan bentuk akselerasi pemulihan ekonomi.

Penerapan PPKM berbasis mikro kali ini diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia.