Sejumlah buruh dari berbagai serikat dan organisasi berunjuk rasa menolak maraknya PHK di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (15/11/2022). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Tajuk

Bayang-Bayang Resflasi

Presiden Joko Widodo menyampaikan, situasi global sulit diprediksi.

Ketidakpastian perekonomian global tidak terhenti dengan menurunnya jumlah kasus pandemi Covid-19. Tantangan justru makin mencuat dengan ketidakjelasan perang Rusia-Ukraina yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

Di hadapan para bankir dan pimpinan perusahaan nasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan, situasi global sulit diprediksi. Tidak ada yang bisa memastikan dan memprediksi akan seperti apa perekonomian dunia.

Setidaknya itu, kata Jokowi, terlihat dari sikap para pimpinan yang hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali 15-16 November 2022. Saat itu, menurut pengamatan Jokowi, seluruh kepala negara dan pemerintahan mengeluhkan kondisi perekonomian global.

Padahal, pimpinan di G-20 yang hadir mewakili negara-negara besar dengan skala perekonomian yang juga besar. Namun, keluhan mereka sama.

 
Di hadapan para bankir dan pimpinan perusahaan nasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan, situasi global sulit diprediksi.
 
 

"Dari pertemuan G-20 kemarin, bertemu dengan seluruh kepala negara, negara-negara dengan GDP terbesar di dunia, saya menyimpulkan semuanya pusing," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, di Jakarta, Rabu (30/11).

Apa yang dikhawatirkan Presiden Jokowi mengenai kondisi perekonomian dunia pada masa mendatang juga diaminkan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Situasi geopolitik yang masih bergejolak berdampak ke banyak sektor.

Perang Rusia-Ukraina berdampak tak hanya pada sisi kemanusiaan korban perang, tapi juga pada krisis pangan dan energi. Dalam konteks ini, gubernur BI memperingatkan risiko terjadinya resflasi atau kombinasi risiko resesi dan tinggi inflasi.

Istilah resflasi diperkenalkan gubernur BI kali pertama saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11) lalu. Resflasi merupakan fenomena terjadinya resesi, tapi juga saat bersamaan terjadi inflasi yang tinggi.

 
Sejumlah lembaga perekonomian global memprediksi beberapa negara besar tak bisa mengelak dari terjangan resesi ekonomi.
 
 

Sejumlah lembaga perekonomian global memprediksi beberapa negara besar tak bisa mengelak dari terjangan resesi ekonomi. Mereka memperkirakan, resesi bakal menghantam pada 2023. Bahkan, Presiden Jokowi menyebutkan resesi bisa bermula sejak awal tahun depan.

Saat ini, kondisi perekonomian nasional masih terjaga. Namun, belum ada kepastian pada tahun depan ketika banyak negara terdampak resesi. Imbasnya bisa dipastikan merembet ke Indonesia.

Laju ekspor yang masih kencang tahun ini, belum tentu sama dengan kondisi tahun depan. Ekspor bakal menurun karena permintaan global seret. Kondisi tersebut bisa menyeret pada pengurangan jumlah tenaga kerja yang berorientasi ekspor.

Dampak berikutnya pada pertumbuhan ekonomi yang melandai. Daya beli masyarakat yang turun mengakibatkan geliat ekonomi melemah. Ini dipicu inflasi tinggi karena harga barang terkerek naik akibat pasokan yang tak mampu memenuhi kebutuhan.

 
Dampak berikutnya pada pertumbuhan ekonomi yang melandai. Daya beli masyarakat yang turun mengakibatkan geliat ekonomi melemah.
 
 

Inflasi tinggi, daya beli yang turun, resesi bakal kian parah. Resflasi karenanya membayang-bayang perekonomian. Ancaman resflasi ini tak hanya menyerang negara maju yang terdampak langsung perang Rusia-Ukraina, tapi bisa merembet ke negara yang jauh dari wilayah konflik.

Harga pangan dan energi yang tinggi, pasokan dan distribusi barang yang tersendat, diperparah risiko resflasi.

Untuk itu, kebijakan perekonomian nasional mesti berjalan seiring antara otoritas fiskal dan moneter. Tantangan global ke depan bisa diatasi jika kolaborasi dan sinergi semua pihak terkoordinasi dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi menurun, inflasi tinggi, dan suku bunga yang mahal mesti menjadi fokus perhatian para pengambil kebijakan. Demikian pula, kurs dolar AS yang menguat berakibat pada penarikan dana-dana ke AS.

 
Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi menurun, inflasi tinggi, dan suku bunga yang mahal mesti menjadi fokus perhatian para pengambil kebijakan.
 
 

Investor global bisa mengalihkan dananya ke aset yang lebih likuid mengantisipasi risiko.

Tak bijak karenanya jika kondisi ini direspons pemerintah daerah dengan mengendapkan dana APBD mereka di bank. Hingga November 2022, total dana APBD yang disimpan di bank Rp 278 triliun. Angka yang lebih tinggi ketimbang Oktober 2021 yang Rp 226 triliun.

Semestinya, dana APBD itu dibelanjakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Perputaran uang akan menggeliatkan beragam sektor usaha sehingga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah ataupun nasional.

Para kepala daerah mesti kreatif dan inovatif membuat program pembangunan agar sektor riil tumbuh. Dalam kondisi ketidakpastian global ke depan, segala peluang harus dimanfaatkan maksimal. Ikhtiar agar Indonesia tak terseret resflasi mesti diupayakan semua pihak.

Erick: Jangan Tergesa Pensiunkan PLTU

Tantangan pengembangan pembangkit EBT di Indonesia adalah investasi yang mahal

SELENGKAPNYA

LKPP Bekukan 14 Ribu Produk Impor

Pembekuan itu dilakukan demi melindungi produk lokal.

SELENGKAPNYA

Bank Muamalat Targetkan Aset Rp 100 Triliun

Ekosistem haji dan umrah akan menjadi fokus utama, baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.

SELENGKAPNYA