Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ekonomi

LKPP Bekukan 14 Ribu Produk Impor

Pembekuan itu dilakukan demi melindungi produk lokal.

TANGERANG -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan belasan produk yang diduga barang impor dari katalog elektronik atau e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Salah satu alasannya karena produk itu tidak memiliki kesesuaian dengan penyedia yang terdaftar. Selain itu, sudah ada substitusi produk serupa yang dibuat produsen lokal. 

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebutkan, total produk yang dibekukan atau diturunkan dari e-katalog sekitar 20.652 sampai sekarang. Sebanyak 14.161 di antaranya merupakan produk impor.

 
Dalam katalog ini, ketika didapati kita punya kemampuan membuat produk di dalam negeri, maka yang impor kita bekukan atau turun tayang.
HENDAR PRIHADI Kepala LKPP
 

"Dalam katalog ini, ketika didapati kita punya kemampuan membuat produk di dalam negeri, maka yang impor kita bekukan atau turun tayang," ujar Hendrar dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi dalam rangka menyukseskan program Bangga Buatan Indonesia, di Tangerang, Banten, Selasa (29/11).

Ia menegaskan, pembekuan itu dilakukan demi melindungi produk lokal. Pemerintah berkomitmen mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 guna menggenjot belanja produk dalam negeri. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by LKPP RI (@lkpp_ri)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun meminta kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkomitmen mengurangi belanja impor. Tahun depan, kata dia, seluruh belanja impor maksimal hanya 5 persen dari anggaran.

"Diperlukan komitmen kuat dari kita semua untuk mengurangi belanja impor. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp 400 triliun saja dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6 hingga 1,7 persen dengan serapan 2 juta tenaga kerja," ujar Luhut.

Luhut menyebutkan, per November 2022, komitmen belanja PDN oleh kementerian, lembaga, pemda, dan BUMN telah mencapai lebih dari Rp 994,46 triliun. Realisasinya mencapai Rp 584,59 triliun. "Ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri. Hanya saja, diperlukan akselerasi realisasi belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah," ujar dia.

photo
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan  - (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Dari sisi regulasi, lanjutnya, pemerintah terus mengkaji untuk dapat mempermudah dan mengefisiensi sistem pengadaan yang berpihak pada produk dalam negeri. Saat ini, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik sedang dalam proses penyusunan.

Beleid tersebut akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan komitmen belanja produk dalam negeri. Selain itu, ke depannya, hal ini juga harus menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi bagi semua kementerian, lembaga, BUMN, serta pemda.

Pemerintah pun telah memasukkan berbagai produk lokal ke dalam katalog elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah. Luhut menyebutkan, capaian e-katalog telah menyentuh 2,18 juta produk. Capaian tersebut melampaui target Presiden Joko Widodo yang sebanyak 1 juta produk pada 2022.

"Kita targetkan pada 2023 dapat mencapai 5 juta produk. Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengoordinir program e-katalog ini dan seluruh 542 pemda yang telah menayangkan produk di e-katalog lokal," ujarnya.

Danareksa Emban Tugas Menantang

Kebangkitan Sarinah tak hanya karena peran BUMN, tapi juga dukungan penuh masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

SELENGKAPNYA

Perbankan Syariah Sesuaikan Margin Pembiayaan

Laba BCA Syariah mencapai Rp 97 miliar atau naik 49,7 persen.

SELENGKAPNYA

Serapan Beras Bulog Masih Rendah

Persoalan pangan membutuhkan data yang valid.

SELENGKAPNYA