Ombudsman memberikan tenggat waktu 30 hari bagi Kemensos memperbaiki empat masalah bansos.
Daerah diminta membuat perda terkait kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
Menhub tegaskan tidak ada penyekatan selama libur Nataru.
Sebanyak 11 juta orang di Jawa-Bali akan berpergian setelah PPKM dibatalkan.
Pemerintah diminta komitmen tidak lagi mengubah kebijakan soal nataru.
Aturan PPKM Nataru daerah masih menunggu instruksi mendagri terbaru.
Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi.
Kita tentu berharap keputusan pemerintah tentang pembatalan PPKM serentak ini sudah dipertimbangkan secara matang.
Polisi tak akan memaksa putar balik masyarakat yang sedang menuju daerah tertentu saat Nataru.
Pelaku usaha harus kembali menyesuaikan diri dengan situasi PPKM.
Pemda menyiapkan aturan yang tak seragam untuk membatasi mobilitas masyarakat pada masa Nataru.
Mendagri menginstruksikan pengetatan prokes di gereja, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata lokal.
Kemendagri merevisi Inmendagri soal Nataru yang baru saja dikeluarkan.
Masyarakat terus diingatkan agar tetap waspada Covid-19 dan tak mengabaikan protokol kesehatan.
