JAKARTA – Lonjakan signifikan kasus Covid-19 yang saat ini terjadi di Cina menjadi perhatian pemerintah sebelum memutuskan mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun, pertimbangan utama pencabutan PPKM akan didasarkan pada hasil sero survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 (persen), artinya imunitas kita sudah baik. Ada apa pun dari mana pun ya nggak ada masalah,” kata Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin (26/12).

Pemerintah diketahui telah melakukan sero survei terakhir pada Juli 2022. Sero survei ini dilakukan untuk mengetahui antibodi masyarakat terhadap Covid-19. Hasilnya, antibodi masyarakat diketahui sebesar 98,5 persen. Angka ini meningkat dari sero survei yang dilakukan pada Desember 2021, yakni sebesar 87,8 persen. Artinya, secara teori hasilnya hampir tidak mungkin turun dari sero survei terakhir.

Antibodi terhadap Covid-19 ini bisa didapatkan melalui dua cara. Pertama adalah infeksi alami atau pernah terkonfirmasi positif Covid-19. Kedua, berasal dari vaksinasi. Dua cara tersebut membentuk kekebalan atau antibodi spesifik terhadap Covid-19.

Saat ini kasus konfirmasi harian di Indonesia berada di bawah 1.000 kasus per hari dan trennya tercatat terus menurun dalam sebulan terakhir. Namun, penurunan jumlah kasus harian itu pun juga harus dikaji dan disebabkan oleh faktor apa saja.

“Seperti sekarang ini kan? Kasus konfirmasi harian kita sudah turun di bawah 1.000 tetapi karena apa, itu yang harus dilihat, dikaji di situ, apakah karena imunitas sudah baik? Atau karena virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia. Kan macam-macam, pergi ke tempat lain, negara lain, ya itu,” ujar Jokowi.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengusulkan keputusan pencabutan PPKM menunggu sampai ada hasil evaluasi setelah libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Menurut dia, jika merujuk indikator tren kasus harian Covid-19 di Kota Bandung yang saat ini terus menurun, pencabutan PPKM bisa segera diberlakukan.

“Indikator lain, seperti BOR (keterisian rumah sakit), positivity rate juga turun, tapi kalau saya lihatnya setelah Nataru dulu ya, karena memang keramaian sedang meningkat,” kata Yana.

Penumpang kereta api jarak jauh menunggu keberangkatan di Stasiun Yogyakarta, Kamis (22/12/2022). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Dia menyatakan, akan mendukung apa pun kebijakan dari pemerintah pusat terkait PPKM. Mesi begitu, dia meminta seluruh warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, minimal terus memakai masker. Upaya ini, kata dia, dapat menjadi senjata untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari.

“Mudah-mudahan sih tidak terjadi kenaikan (kasus Covid-19), tapi kita mah ikut saja kalau memang Pak Presiden memutuskan mencabut PPKM,” kata dia.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mempelajari secara baik kasus merebaknya kembali Covid-19 di Cina. Hal ini penting dilakukan terkait rencana penghentian PPKM pada akhir 2022.

“Masyarakat menerima kabar bahwa di Cina Covid-19 mulai merebak lagi. Dulu Indonesia kan juga bebas Covid-19, tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat,” ujar Saleh.

Dia memahami rencana pemerintah untuk menghentikan PPKM pada akhir 2022. Apalagi secara umum di dunia internasional kasus Covid-19 telah mereda. Hal ini juga penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat fakta bahwa banyak negara yang mengalami resesi pascapandemi. Karenanya, perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik.

“Dengan mencabut PPKM, pemerintah kelihatannya mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional,” ujar Saleh.

Untuk mendukung pemberhentian PPKM, pemerintah diminta melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa vaksin booster atau dosis ketiga sudah mencapai target minimal, karena masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali.

Kedua, lanjut Saleh, pemerintah diminta untuk tetap menyosialisasikan pola hidup sehat. Ormas, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya perlu dilibatkan. “Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya,” ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Epidemiolog lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Yudhi Wibowo mendukung rencana pemerintah untuk menghentikan PPKM. “Kalau menurut data, trennya kan menurun. Kalau memang menurun, (rencana penghentian PPKM) boleh dipertimbangkan,” kata dia.

Kendati kelak PPKM dihentikan, menurut dia, cakupan vaksinasi Covid-19, terutama vaksin dosis ketiga harus terus ditingkatkan, minimal hingga 80 persen. Menurut dia, hal itu terbukti ketika sempat terjadi kenaikan kasus Covid-19, baik angka kematiannya maupun jumlah pasien yang dirawat jauh menurun dari sebelumnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.