JAKARTA – Pemerintah sedang mempertimbangkan kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selama 12 bulan terakhir sebenarnya hampir seluruh kabupaten/kota di Tanah Air menerapkan PPKM level 1 selama 12 bulan terakhir.

"Kalau kita lihat, evaluasi PPKM didapatkan bahwa hampir di semua provinsi dan hampir di semua kabupaten/kota berada pada level 1. Kondisi itu sudah hampir 12 bulan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, Selasa (27/12).

Kasus konfirmasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 20 kasus per 100 ribu jiwa, kemudian jumlah kematian akibat penularan virus ini kurang dari 1 per 100 ribu, dan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19 juga kini kurang dari 5 per 100 ribu. "Ditambah dengan cakupan vaksinasi Covid-19 lengkap sekitar 70 persen. Kalau kita lihat, ini sudah tercapai sejak lebih dari 6 bulan," ujarnya.

Artinya, dia menambahkan, hampir semua daerah siap untuk melakukan pencabutan PPKM. Kemenkes dalam posisi tengah memantau wacana tersebut. Kendati demikian, dia menegaskan kalau nanti PPKM dicabut maka tentunya ada praktik yang harus dipastikan untuk tetap dijalankan.

"Tujuannya supaya kita bisa memitigasi dan tetap mempertahankan kondisi pengendalian pandemi," ujarnya.

Warga berkunjung ke kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (17/8/2022). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kategori level 1 di wilayah Jawa-Bali kembali diperpanjang hingga 29 Agustus 2022. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Misalnya cakupan vaksinasi Covid-19 harus tetap dikejar, terutama untuk lanjut usia (lansia). Kemudian dalam pemberian vaksinasi Covid-19 dosis kedua tetap harus dilakukan edukasi. "Jangan sampai masyarakat berpikir PPKM sudah tak ada, padahal kita tahu kuncinya adalah vaksinasi," katanya.

Sedangkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, jika merujuk indikator tren kasus harian Covid-19 di Kota Bandung yang saat ini terus menurun, maka kebijakan pencabutan bisa jadi dapat segera diberlakukan. “indikator lain seperti BOR, positivity rate juga turun, tapi kalau saya sih lihatnya setelah Nataru (Natal dan Tahun Baru) dulu ya, karena memang keramaian sedang meningkat,” kata Yana saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (26/12). 

Dia juga menyatakan akan mendukung apapun kebijakan dari pemerintah pusat terkait PPKM. Mesi begitu, dia meminta seluruh warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, minimal terus memakai masker. Upaya ini, kata dia, dapat menjadi senjata untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari. 

“Mudah-mudahan sih tidak terjadi kenaikan, tapi kita mah ikut saja kalau memang pak presiden memutuskan mencabut PPKM,” kata dia.  

Wali Kota Bandung Yana Mulyana berada di tengah siswa baru saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 15 Kota Bandung, Selasa (19/7/2022). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Terkait perayaan Nataru, Yana menegaskan, meskipun dalam Perwal No 80 Tahun 2022, Pemkot Bandung telah mengizinkan penerapan kapasitas 100 persen, namun setiap kegiatan yang akan digelar harus melalui proses pengkajian dan pengawasan. Setiap kegiatan, kata dia, akan ditinjau tempat pelaksanaannya, kapasitas, dan jenis acara yang akan dilaksanakan. Sekali lagi, dia juga mengingatkan agar seluruh masyarakat dapat terus menerapkan protokol kesehatan secara tertib selama menikmati liburan Nataru.  

Hingga saat ini, hasil kajian dari Kementerian Kesehatan dan para pakar terkait rencana pencabutan PPKM belum sampai ke mejanya. Dia juga menegaskan, status PPKM harus didasari dengan kajian dan data yang detail. 

"Belum sampai. Untuk PSBB dan PPKM belum sampai ke meja saya. Nanti kalau sudah selesai apalagi ini menyangkut serologi survei, ini kajian-kajian yang harus saya minta harus detail, jangan sampai gagal memutuskan," kata Jokowi dalam Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/12). 

Jokowi meminta semua pihak untuk sabar menunggu. Ia menekankan kajian harus dilakukan detail agar tak salah langkah nantinya dalam memutuskan penanganan pandemi ke depan. Jokowi menjelaskan, jika hasil serologi survei nantinya di atas 90 persen, artinya imunitas masyarakat sudah baik. Sehingga, dengan kondisi kasus di China yang tengah meningkat lagi diharapkan tidak akan berdampak pada Indonesia.

"Seperti sekarang ini kan. Kasus konfirmasi harian kita sudah turun di bawah 1.000, tetapi karena apa, itu yang harus dilihat, dikaji di situ, apakah karena imunitas sudah baik? atau karena virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia. Kan macam-macam," jelasnya. 

Jokowi menegaskan, mengenai keputusan PPKM masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan dan para pakar serta epidemiolog. Kajian dari mereka diperlukan agar keputusan yang diambil tidak salah langkah. Diharapkan kajian dan serologi survei bisa rampung akhir tahun ini. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan, untuk menetapkan status pandemi menjadi endemi masih akan tetap menunggu keputusan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perihal peniadaan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun hingga kini masih belum diputuskan.

"Endemi itu bukan Indonesia yang bisa menyampaikan karena itu global jadi nanti harus dari WHO. Presiden juga masih mempertimbangkan kira-kira kalau PPKM ini dihentikan akan seperti apa dan nanti akan disampaikan secara resmi," kata Suharyanto yang juga merupakan Ketua Satgas Covid-19 dalam Konferensi Pers, Selasa (27/12).

Dalam kesempatan tersebut Suharyanto juga menyampaikan, ihwal penutupan operasional Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran masih akan dipantau hingga tiga bulan ke depan. Suharyanto tak memungkiri operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran membebani anggaran negara.

"Kurang lebih 3 bulan terakhir beberapa tower di RSDC Wisma Atlet Kemayoran tidak ada pasien bahkan kemarin hanya 34 orang yang dirawat di tower 6, memang maunya BNPB itu segera ditutup semua begitu karena kan itu membebani anggaran ya untuk efisiensi, tetapi kita juga ingin tahu gimana perkembangan ke depan," tuturnya.

"Rencana kami akan pantau sampai 3 bulan ke depan lah Januari Februari Maret mudah-mudahan memang kondisi terkendali terus tidak ada lonjakan," ia melanjutkan.

Anggota Komisi IX DPR RI dari PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mewaspadai dan mempelajari secara baik merebaknya kembali Covid-19 di China. Ia merasa, ini penting dilakukan mengingat ada informasi pencabutan status PPKM.

Seorang warga yang melanggar aturan PPKM Darurat melakukan sanksi sosial berupa menyapu jalanan usai mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang, Banten, Jumat (9/7/2021). - (ANTARA FOTO/Fauzan)

SHARE    

Saleh mengingatkan, pada awal-awal Indonesia sempat bebas Covid-19, tapi itu ternyata tidak berlangsung lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya malah terbilang luar biasa, ada banyak yang terpapar dan banyak korban jiwa.

"Kita boleh saja melakukan pelonggaran, tapi kita tetap harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi Covid-19 yang kita lalui selama lebih dua tahun jangan terulang lagi," kata Saleh, Selasa (27/12).

Saleh menuturkan, DPR RI bisa memahami rencana pemerintah untuk mencabut PPKM. Hal ini karena kasus Covid-19 secara umum di dunia internasional maupun di Tanah Air mereda. Pencabutan PPKM penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Namun perlu ada mitigasi untuk mengantisipasi.