NEW YORK – Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada hari Rabu terhadap Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese. Ini adalah yang terbaru dari rangkaian pembungkaman oleh AS dan negara Barat terhadap suara pembela Palestina. Aksi pembungkaman ini menggejala belakangan seiring kekalahan telak Israel di panggung narasi dunia.

Sanksi terhadap Albanese disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melalui cuitannya pada Rabu waktu AS. Dengan sanksi itu, Albanese kemungkinan bakal dilarang memasuki wilayah AS. Ini krusial karena markas PBB, tempat Albanese menyampaikan laporannya, terletak di New York.

Albanese sejak lama menyoroti berbagai pelanggaran Israel di wilayah Palestina yang dijajah. Namun, laporan terkininya yang menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan besar AS meraup untung dari genosida di Gaza agaknya jadi pemicu sanksi terkini. “Kami tidak akan mentolerir kampanye perang politik dan ekonomi yang mengancam kepentingan dan kedaulatan nasional kami,” kata Rubio.

Marco Rubio juga mengaitkan langkah tersebut dengan dukungan Albanese terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang beberapa hakimnya telah dijatuhi sanksi oleh AS. Rubio mengatakan AS memberikan sanksi kepada Albanese karena terlibat langsung dengan ICC dalam upayanya mengadili warga negara Amerika atau Israel, dan menuduhnya tidak layak untuk bertugas sebagai Pelapor Khusus PBB.

Ini adalah eskalasi terbaru yang dilakukan pemerintahan Trump ketika mereka melancarkan kampanye melawan ICC, setelah memberikan sanksi kepada empat hakimnya pada 5 Juni lalu. AS mengambil tindakan tersebut setelah pengadilan tahun lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.

Pada 8 Maret lalu, petugas imigrasi dan bea cukai AS menahan aktivis Palestina Mahmoud Khalil. Ini jadi yang pertama dari upaya penangkapan dan deportasi mahasiswa asing yang mendukung Palestina di AS. Presiden AS Donald Trump juga menghukum kampus-kampus ternama AS lokasi unjuk rasa pro-Palestina dengan ancaman pencabutan subsidi.

Di New York, kandidat kuat wali kota New York City, Zohran Mamdani yang terang-terangan pro-Palestina diancam Trump akan dicabut kewarganegaraannya, dan akan ditangkap jika menghalangi penindakan petugas imigrasi. Surat kabar the New York Times, yang kerap dituding memiliki bias pro-Israel, menjalankan kampanye editorial mencoba menggagalkan terpilihnya Mamdani.

Departemen Luar Negeri AS juga melarang duo rap punk Inggris tampil di Amerika Serikat setelah mereka memimpin massa dalam nyanyian yang mendukung penduduk Gaza yang terkepung dan menyerukan “kematian” bagi pasukan Israel”. Visa untuk Bob Vylan dan kelompoknya yang bernama sama dicabut "mengingat omelan kebencian mereka di Glastonbury, termasuk memimpin massa dalam nyanyian kematian," kata Wakil Menteri Luar Negeri Christopher Landau dalam sebuah pernyataan. 

Rapper tersebut memimpin kerumunan Festival Glastonbury pada Sabtu, 28 Juli lalu, dengan meneriakkan “bebas, bebaskan Palestina” dan “mati, matilah IDF” (Pasukan Pertahanan Israel), menurut video yang dibagikan di media sosial. “Dari sungai hingga laut,” Vylan terlihat mengatakan dalam video yang dibagikan di media sosial, “Palestina harus, akan, insya Allah, pasti merdeka.”

Sedangkan pada 4 Juli, anggota Parlemen Inggris memberikan suara terbanyak untuk melarang kelompok kampanye, Palestine Action, sebagai organisasi teroris berdasarkan undang-undang anti-terorisme. Ini menempatkan kelompok tersebut setara dengan kelompok bersenjata seperti al-Qaeda dan ISIS. Parlemen Inggris  mengamandemen Undang-Undang Terorisme tahun 2000 untuk melakukan hal ini.

Palestine Action menggambarkan dirinya sebagai “organisasi pro-Palestina yang mengganggu industri senjata di Inggris dengan tindakan langsung”. Dikatakan bahwa mereka “berkomitmen untuk mengakhiri partisipasi global dalam rezim genosida dan apartheid Israel”.

Keputusan itu diambil hanya beberapa hari setelah aktivis Aksi Palestina masuk ke RAF Brize Norton, stasiun terbesar Angkatan Udara Kerajaan di Oxfordshire, dan menyemprot dua pesawat militer dengan cat merah.

Petugas Kepolisian New York menangkap demonstran dari Suara Yahudi untuk Perdamaian yang melakukan protes di Trump Tower untuk menuntut pembebasan Mahmoud Khalil, Kamis, 13 Maret 2025, di New York. - (AP Photo/Yuki Iwamura)

SHARE    

Menurut Manaal Siddiqui, juru bicara Aksi Palestina, “Pesawat [Angkatan Udara Kerajaan] ini dapat digunakan untuk mengisi bahan bakar dan telah digunakan untuk mengisi bahan bakar jet tempur Israel.” Dia menambahkan bahwa pesawat dari Brize Norton terbang ke pangkalan angkatan udara Inggris di Siprus, dari mana mereka “dikirim untuk misi mata-mata dan informasi intelijen dibagikan kepada pemerintah Israel dan angkatan udara Israel”.

Sedangkan Hind Rajab Foundation (HRF), sebuah kelompok advokasi hukum yang berbasis di Brussels yang menuntut para pejabat Israel atas dugaan kejahatan perang, mengumumkan awal bulan ini bahwa pemerintah Israel telah menjatuhkan sanksi terhadap 50 orang yang terkait dengan organisasi tersebut. 

Di antara mereka yang menjadi sasaran adalah ketua yayasan, Diab Abu Jahjah, dua pendiri yayasan, dan tiga pengacara yang terlibat dalam kampanye hukum internasional. Dalam sebuah pernyataan, yayasan tersebut memperingatkan bahwa Israel mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengganggu operasinya, termasuk kampanye propaganda yang bertujuan untuk mendelegitimasi pekerjaan mereka di kalangan pro-Palestina. 

“Kami memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa kampanye propaganda luas akan segera diluncurkan, yang bertujuan untuk mendelegitimasi yayasan tersebut, meningkatkan keraguan, dan menciptakan kebingungan,” bunyi pernyataan tersebut. “Terutama dengan memanipulasi suara di kalangan pro-Palestina.” 

Daftar Kejahatan Tentara Israel - (Republika)

Yayasan tersebut menggambarkan eskalasi ini sebagai “bukan suatu kebetulan,” dan mengaitkannya secara langsung dengan momentum yang dihasilkan oleh perluasan portofolio tuntutan hukum internasional yang menargetkan tokoh-tokoh politik dan militer Israel.

Aksi-aksi pembungkaman ini seiring dengan kepanikan soal menguatnya narasi pro-Palestina. Kejahatan Israel di Gaza nyaris dua tahun belakangan menguatkan narasi itu dan membalik persepsi masyarakat, terutama anak mudanya di negara-negara Barat dan sekutu Israel. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa dia berjanji untuk memerangi kampanye media sosial yang berisi “fitnah dan demonisasi” yang menurutnya bertanggung jawab atas menurunnya dukungan terhadap Israel di kalangan pemilih AS, terutama dari Partai Demokrat. 

“Saya pikir ada upaya bersama untuk menyebarkan fitnah dan demonisasi terhadap Israel di media sosial,” kata perdana menteri Israel kepada wartawan di Capitol Hill setelah diminta untuk menanggapi jajak pendapat yang menunjukkan adanya tren historis yang menunjukkan dukungan kuat terhadap Israel.

Komentar Netanyahu muncul saat kunjungan ke Kongres, di mana ia bertemu dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik, Mike Johnson. Hal ini juga terjadi setelah kemenangan Zohran Mamdani baru-baru ini dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk walikota New York, yang diyakini para komentator sebagian dipicu oleh dukungan vokal kandidat tersebut terhadap hak-hak Palestina dan kritik terhadap serangan militer Israel di Gaza. 

Calon wali kota New York Zohran Mamdani berbicara di depan Gedung Putih menentang genosida di Gaza pada 2024. - ( X/Eman Muhammad)

SHARE    

Berbagai survei menunjukkan adanya penurunan dukungan terhadap Israel di kalangan pemilih yang berhaluan Demokrat di tengah meningkatnya kegelisahan mengenai dampak perang di Gaza yang kini hancur. Ageesi yang sedang berlangsung telah menewaskan sekitar 60.000 orang – kebanyakan dari mereka adalah warga Palestina – dan sebagian besar penduduknya terancam kelaparan. 

Jajak pendapat Gallup pada Maret menunjukkan kurang dari separuh masyarakat AS bersimpati terhadap posisi Israel, angka terendah yang tercatat sejak organisasi tersebut mulai melakukan survei mengenai isu tersebut. Di antara para pemilih Partai Demokrat, 38 persen lebih bersimpati kepada warga Palestina dibandingkan dengan warga Israel, kebalikan dari survei Gallup pada tahun 2013, yang menunjukkan bahwa Partai Demokrat bersimpati kepada warga Israel dengan selisih 36 persen.

Subkomite Parlemen Israel untuk Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Publik, pada akhir Juni lalu juga merapatkan khusus soal anjloknya citra Israel. Sebelum pertemuan tersebut, komite tersebut menghubungi lembaga jajak pendapat Harris-Harvard untuk meminta berbagai data guna “memahami keadaan diplomasi publik Israel, tantangan yang dihadapinya, keberhasilannya dalam menyusun kampanye yang efektif, dan seberapa baik Israel memahami target audiens utama di AS,” menurut pernyataan dari komite tersebut.

Menurut temuan lembaga tersebut dari jajak pendapat terbaru bulan ini, dukungan Amerika terhadap Israel sedikit menurun sejak 7 Oktober, dari 80 persen menjadi 75 persen. Namun, jika dipecah berdasarkan kelompok umur, muncul kesenjangan yang signifikan. 

Di kalangan generasi muda, dukungan terhadap Israel dan Hamas hampir terbagi rata (53 persen berbanding 47 persen), sedangkan di antara mereka yang berusia 65 tahun ke atas, dukungan terhadap Israel mendekati 90 persen. 

Persentase masyarakat Amerika yang memandang positif Israel turun dari 53 persen menjadi 41 persen sejak 7 Oktober 2023, sementara proporsi masyarakat yang berpandangan negatif meningkat dari 21 persen menjadi 30 persen, dan jumlah masyarakat yang tidak memiliki pendapat meningkat dari 25 persen menjadi 29 persen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat