WASHINGTON – Kekhawatiran bahwa Amerika Serikat akan menggunakan tarif impor sebagai senjata penekan negara-negara lemah kian nyata. Presiden Donald Trump mengumumkan pada Rabu bahwa AS akan mengenakan tarif sebesar 50 persen pada semua impor dari Brazil terkait penahanan politikus sayap kanan Jair Bolsonaro.

Tarif itu juga dikenakan setelah perselisihan Trump dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pekan ini. Di sela KTT BRICS, Lula menyebut Trump sebagai “kaisar” yang tidak diinginkan. Ini sejalan dengan sikap bersama negara-negara anggota BRICS yang mengecam tindakan Trump menggunakan tarif impor sebagai alat penekan.

Kelompok BRICS tahun lalu berkembang melampaui Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan hingga mencakup anggota seperti Iran dan Indonesia. Para pemimpin di KTT di Rio de Janeiro menyuarakan kritik tidak langsung terhadap kebijakan militer dan perdagangan AS.

Dalam surat pengumuman yang dilansir Reuters, Trump mengaitkan pengenaan tarif tersebut dengan perlakuan Brasil terhadap mantan presiden Jair Bolsonaro, yang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta untuk menghentikan Lula menjabat pada pada 2023. 

Pungutan tersebut diberlakukan “sebagian karena serangan berbahaya Brasil terhadap Pemilihan Umum yang Bebas, dan Hak Kebebasan Berbicara yang mendasar bagi orang Amerika,” kata surat itu.  Surat Trump menyebutkan tarif 50 persen akan dimulai pada 1 Agustus dan akan terpisah dari semua tarif sektoral. 

Bolsonaro, seorang politikus sayap kanan, dinilai lebih sejalan dengan Trump ketimbang Lula. Bolsonaro juga, seperti Trump, adalah pendukung setia Israel. Selama kampanyenya dalam Pilpres Brasil 2022 melawan Lula, ia kerap mengibarkan bendera Israel. 

Ia kalah dalam pemilu itu. Pendukung Bolsonaro kemudian menyerbu Kongres dan Mahkamah Agung Brasil  pada 8 Januari 2023, lebih dari 1.400 orang didakwa atas dugaan peran mereka dalam kerusuhan tersebut. Pada 21 November 2024, Polisi Federal secara resmi menuduh Bolsonaro dan 36 orangnya melakukan upaya menggulingkan lembaga demokrasi Brasil, termasuk rencana pembunuhan Lula da Silva. Pada Februari 2024, sebelum ditangkap terkait upaya kudeta, ia melambaikan bendera Israel saat memimpin unjuk rasa terhadap pemerintahan Lula. 

Sebaliknya, Lula telah  membandingkan serangan Israel di Gaza dengan Holocaust. Lula juga memimpin KTT BRICS mengeluarkan pernyataan dukungan yang kuat terhadap nasib bangsa Palestina. Lula  bersama Presiden RI Prabowo Subianto kompak mendukung perjuangan Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hanya dengan cara itu Palestina punya posisi yang setara dengan Israel untuk mewujudkan solusi dua negara (two-state solution).

Palestina saat ini masih menyandang status sebagai negara non-anggota pengamat permanen, meskipun mayoritas negara anggota pada Sidang Majelis Umum PBB pada 10 Mei 2024 setuju Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Israel telah menjadi anggota penuh PBB sejak 11 Mei 1949.

"Pengakuan terhadap negara Palestina, dan menjadikannya sebagai anggota penuh PBB untuk memastikan posisi setara yang dibutuhkan demi mewujudkan solusi dua negara," kata Presiden Lula saat menyampaikan pernyataan pers bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Planalto, Brasilia, Rabu (9/7/2025) siang waktu setempat.

Presiden Lula juga menekankan Indonesia dan Brasil tidak pernah lelah untuk mengecam kekejian Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. "Kami tidak pernah takut untuk menunjuk mereka-mereka yang hipokrit karena memilih diam saat menyaksikan pelanggaran terang-terangan dilakukan," ujar Lula.

Presiden Lula juga langsung membalas pengenaan tarif terkini Trump pada Rabu, mengatakan tarif baru akan dipenuhi dengan tindakan timbal balik. Lula, wakil presidennya, menteri keuangannya, dan pejabat lainnya mengadakan pertemuan darurat di Brasilia pada Rabu malam untuk membahas tarif baru yang dikenakan Trump. 

Dalam unggahan panjang di media sosial setelah pertemuan tersebut, Lula mengatakan tuduhan Trump bahwa perdagangan antara kedua negara tidak adil bagi AS adalah salah, dan menekankan bahwa AS mengalami surplus perdagangan terhadap Brasil.

“Kedaulatan, rasa hormat, dan pembelaan yang teguh terhadap kepentingan rakyat Brasil adalah nilai-nilai yang memandu hubungan kita dengan dunia,” tulis Lula. AS adalah mitra dagang terbesar kedua Brasil setelah China dan tarifnya merupakan kenaikan besar dari 10 persen yang diumumkan pada bulan April. 

Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru di Rose Garden Gedung Putih, Rabu, 2 April 2025, di Washington. - (AP Photo/Evan Vucci)

SHARE    

Trump pada Selasa telah mengancam akan memaksa anggota BRICS keluar dari kongsi perekonomian tersebut. Hal itu ia sebut akan dilakukan dengan penerapan tarif impor segera terhadap negara-negara anggota BRICS.

Donald Trump mengatakan pada Selasa bahwa AS akan "segera" mengenakan tarif 10 persen pada impor dari negara-negara BRICS. Ia  mengatakan dalam rapat kabinet di Gedung Putih bahwa tarif tersebut akan diberlakukan.

"Siapa pun yang tergabung dalam BRICS akan segera mendapatkan tarif 10 persen... Jika mereka adalah anggota BRICS, mereka harus membayar tarif 10 persen... dan mereka tidak akan lama menjadi anggota."

Lula langsung membalas ancaman Trump itu. “Dunia telah berubah. Kami tidak menginginkan seorang kaisar,” kata Lula kepada wartawan ketika ditanya pada pertemuan puncak BRICS di Rio de Janeiro tentang kemungkinan tarif BRICS. 

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah memperingatkan perdagangan global akan dijadikan senjata melawan negara-negara yang lebih lemah, ketika para menteri Asia Tenggara berkumpul untuk pertemuan puncak dengan latar belakang ancaman tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Berbicara pada pembukaan pertemuan tahunan para menteri luar negeri ASEAN pada hari Rabu, Anwar mengatakan bahwa meskipun kekuasaan selalu membentuk perdagangan, namun kini kekuasaan semakin menentukannya.

"Di seluruh dunia, alat yang dulu digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan membendung. Tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini menjadi instrumen persaingan geopolitik yang semakin tajam," kata Anwar, tanpa menyebut nama Trump secara eksplisit.

"Ini bukan badai yang akan berlalu. Ini adalah cuaca baru di zaman kita." Anwar menyampaikan komentarnya ketika Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sedang dalam perjalanan ke Malaysia untuk kunjungan pertamanya ke Asia sebagai diplomat utama Washington.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat