REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump mengatakan negara-negara yang berpihak pada kebijakan aliansi BRICS yang bertentangan dengan kepentingan AS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen. Hal ini ia sampaikan saat para kepala negara anggota BRICS termasuk Presiden RI Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan di Brasil.

Trump telah lama mengkritik BRICS– sebuah aliansi yang dirancang untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota di panggung internasional untuk menantang AS dan Eropa Barat. “Negara mana pun yang sejalan dengan kebijakan BRICS yang Anti-Amerika, akan dikenakan tarif TAMBAHAN sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump di platform Truth Social-nya pada Ahad waktu AS.

Merujuk BBC, komentarnya muncul setelah anggota BRICS mengkritik kebijakan tarif AS serta mengusulkan reformasi pada Dana Moneter Internasional (IMF) dan penilaian mata uang utama. BRICS diketahui memiliki ambisi menggeser dolar AS sebagai mata uang utama perdagangan dunia, sebuah langkah yang dikenal dengan nama dedolarisasi.

Tahun lalu, daftar anggota BRICS bertambah melampaui Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan hingga mencakup Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara yang tergabung dalam blok ini berjumlah lebih dari separuh populasi dunia.

Para pemimpin BRICS, yang memulai pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil akhir pekan ini, menyerukan reformasi pada institusi global dan memposisikan aliansi tersebut sebagai platform diplomasi di tengah meningkatnya konflik perdagangan dan ketegangan geopolitik.

Para pemimpin dunia berfoto di sela dalam KTT tahunan BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Ahad, 6 Juli 2025. - ( AP Photo/Eraldo Peres) - (AP Photo/Eraldo Peres)

SHARE    

Pernyataan bersama para menteri keuangan negara-negara BRICS pada Ahad  mengkritik tarif sebagai ancaman terhadap ekonomi global, membawa “ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional”.

Para pemimpin juga mengutuk serangan militer terhadap Iran pada bulan Juni, dan mengkritik serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Sejak 13 Juni, Israel dan AS telah menyerang sasaran di Iran, termasuk fasilitas nuklirnya. KTT BRICS dihadiri langsung oleh para pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Presiden China Xi Jinping melewatkan acara tersebut untuk pertama kalinya, dan Perdana Menteri Li Qiang menggantikannya. Presiden Rusia Vladimir Putin, yang memiliki surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina, hadir secara online. Pada tahun 2024, Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap negara-negara BRICS jika mereka menerapkan mata uang mereka sendiri untuk menyaingi dolar AS.

Deutsche Welle melansir, para pemimpin kelompok negara-negara berkembang BRICS menegaskan kembali komitmen blok tersebut terhadap diplomasi multilateral. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan, "Kita menyaksikan keruntuhan multilateralisme yang belum pernah terjadi sebelumnya."

“Jika tata kelola internasional tidak mencerminkan realitas multipolar baru di abad ke-21, BRICS harus membantu memperbaruinya,” katanya. Dia juga mengkritik aliansi militer NATO, dan menuduhnya memicu perlombaan senjata global setelah mereka menetapkan target belanja pertahanan sebesar 5 persen dari PDB pada akhir bulan lalu.

Ramai-Ramai Dedolarisasi - (Republika)

Negara-negara BRICS juga mengecam kebijakan tarif “sembarangan” yang dilakukan Presiden AS Donald Trump. Mereka menyuarakan “kekhawatiran serius terhadap kenaikan tarif dan non-tarif sepihak yang mendistorsi perdagangan dan tidak konsisten dengan peraturan WTO,” dan mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut “mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi global.”

Trump mengatakan bahwa tarif hingga 50 persen dapat diberlakukan pada 1 Agustus jika negara-negara tidak mencapai kesepakatan dengan Washington pada saat itu.

Para pemimpin negara-negara BRICS juga secara resmi mengadopsi Deklarasi Rio dalam KTT ke-17 BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, pada Ahad. Di bawah kepemimpinan Brasil, deklarasi ini memuat komitmen kolektif BRICS terhadap penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global guna menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Dalam dokumen setebal puluhan halaman itu, BRICS menyerukan pembaruan sistem internasional yang dinilai belum mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21. “Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melakukan reformasi dan perbaikan tata kelola global dengan mendorong sistem internasional dan multilateral yang lebih adil, lebih setara, lebih efektif, lebih representatif, dan lebih demokratis,” demikian kutipan pernyataan resmi tersebut.

Deklarasi juga menyoroti pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mendesak reformasi menyeluruh terhadap lembaga tersebut, khususnya Dewan Keamanan, agar mampu menjawab tantangan global secara adil dan inklusif.

BRICS mendorong peningkatan representasi negara-negara berkembang, termasuk dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin, untuk memainkan peran yang lebih besar dalam urusan global.

Momentum penting dalam KTT ini adalah penyambutan resmi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Selain itu, BRICS juga mengakui sejumlah negara sebagai mitra, antara lain Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan.

Selain aspek geopolitik, deklarasi turut mencakup kerja sama di berbagai bidang strategis. BRICS mengadopsi tiga inisiatif utama, yakni Deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim BRICS, Deklarasi Tata Kelola Global Kecerdasan Buatan, serta peluncuran Kemitraan BRICS untuk Pemberantasan Penyakit yang Ditentukan Secara Sosial.

“Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan upaya bersama kita untuk mempromosikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan atas berbagai masalah global yang mendesak,” tulis para pemimpin dalam dokumen tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat