Program pola hidup masyarakat sehat merupakan program yang harus dibuat oleh pemerintah di setiap lapisan masyarakat.

Omnibus Law bidang kesehatan akan mencakup 13 undang-undang.

Hingga akhir 2021, jumlah pemanfaatan pelayanan mencapai 4,3 juta pemanfaatan.

Publik malah dipaksa menelan informasi yang sepotong-potong. Akibatnya, kegusaran dan penolakan pun merebak.

Lewat KRIS, pemerintah menghapus kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan.

Peleburan layanan kelas mulai diuji coba di sejumlah rumah sakit milik Kemenkes pada Juli 2022.

Pemerintah masih menghitung besaran iuran KRIS.

Dengan dana kelolaan yang kini Rp 567,93 triliun, target investasi Rp 1.000 triliun pada 2026 bukan hal mustahil.

BPJS Kesehatan juga menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada pemudik untuk memanfaatkan berbagai kanal digital yang disediakan BPJS Kesehatan untuk memudahkan urusan administratif.

Sejumlah pekerja mengaku cemas dan ragu soal keamanan dana JHT yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Kita mendesak pemerintah menjelaskan soal JHT ini.

Pemerintah diminta membuka diskusi dengan pekerja terkait polemik aturan baru pencairan dana JHT.

Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS juga selaras dengan aturan perundangan.

KRIS JKN merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional

Insfrastruktur IT Kemenkes dinilai masih lemah karena sering diretas.