RUU TPKS Diupayakan Selesai Satu Masa Sidang

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak RUU TPKS.

Nasional

Image

Panja Harap RUU TPKS Dibahas di Baleg

Panja RUU TPKS menghargai sikap DPR yang akan menetapkan RUU TPKS sebagai usul inisiatif DPR.

Nasional

Image

Saksi Azis Jelaskan Proses Pengajuan DAK

Sidang lanjutan kasus suap dengan terdakwa mantan wakil ketua DPR Azis Syamsuddin menghadirkan saksi ahli.

Nasional

Image

Anggota KPU-Bawaslu Ditarget Terpilih pada Februari

Calon anggota KPU dan Bawaslu harus profesional dan berintegritas.

Nasional

Image

RUU Ibu Kota Negara Tunggu Kesepakatan Bersama Pemerintah

Sebenarnya pansus RUU Ibu Kota Negara menargetkan rancangan tersebut selesai bulan ini.

Nasional

Image

RUU TPKS Ditarget Selesai Satu Masa Sidang DPR

Panja DPR terbuka untuk memasukkan aturan kekerasan seksual berbasis daring.

Nasional

Image

DPR Dinilai tak Prioritaskan RUU Urgen

Kinerja DPR dinilai hanya sekadar ingin menjawab tuntutan secara kuantitatif.

Nasional

Image

Panja RUU IKN Dinilai Abaikan Poin Krusial

Pemindahan IKN butuhkan biaya persiapan infrastruktur hampir Rp 500 triliun.

Nasional

Image

Demokrat-PKS Tolak Timus RUU IKN

Tim perumus hanya membahas redaksional rancangan undang-undang IKN.

Nasional

Image

Pemerintahan Khusus IKN Harus Sesuai UUD

Pemerintah diminta menjelaskan lebih detail lagi perihal pemerintahan khusus IKN.

Nasional

Image

Status Pemerintahan IKN Bukan Pemda

Draf RUU IKN mengatur perihal pembentukan pemerintahan khusus.

Nasional

Image

DPR Setujui Ratifikasi Tiga Perjanjian Dagang

Ratifikasi perjanjian akan meningkatkan investasi 0,13 persen atau setara Rp 24,5 triliun pada 2040 mendatang.

Ekonomi

Image

Formappi: Putusan Pansus Kacaukan Hukum Bernegara

Kinerja Pansus RUU IKN akan lebih dinamis dan efektif jika anggota lebih sedikit.

Nasional

Image

Baleg Sahkan RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR

PKS menyatakan tak setuju RUU TPKS untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Nasional

Image

Demi UU Ciptaker, Baleg Revisi Dahulu UU PPP

Baleg DPR akan merevisi UU PPP terlebih dahulu, lalu merevisi UU Ciptaker sesuai perintah MK

Nasional

Image
×