Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) berbincang dengan pimpinan komisi III saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022). | Republika/Prayogi

Nasional

Pengesahan RKUHP Dikebut

Penggiat hukum curiga RKUHP dikebut untuk menggebuk para kritikus.

JAKARTA -- Pemerintah dan DPR mengebut pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) agar bisa disahkan sebelum akhir tahun. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya berharap pengesahan bisa dilakukan jelang masa reses DPR yang dimulai pada 16 Desember, mendatang.  

“Ya, menurut hasil komunikasi dengan Ibu Ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapat pimpinan, dan insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR,” ujar Dasco, Jumat (25/11).

Diketahui, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui pengesahan RKUHP pada tingkat I pada Kamis (24/11). RKHUP akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Namun, ia mengaku belum bisa memastikan kapan rapat paripurna digelar.

Ia beralasan, anggota dewan mesti menggelar rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR terlebih dulu. "Itu harus disinkronkan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan alat kelengkapan dewan (AKD),” katanya.

Dasco juga memastikan pasal krusial dalam RKUHP sudah banyak direformulasikan sesuai masukan masyarakat. Menurutnya, RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tak menimbulkan polemik seperti pada 2019.

"Bahwa ada pasal yang masih dirasa kontroversial, saya rasa kemarin sudah jadi bahan pertimbangan teman-teman dan kami lakukan kajian. Ada partai-partai yang menerima dengan catatan, mayoritas menerima dengan catatan,” katanya.

Setelah penyesahannya ditunda karena unjuk rasa besar-besaran pada 2019, pemerintah dan DPR terus membahas rancangan UU tersebut. Sebanyak lima pasal telah dihapus. Sementara, pasal super kontroversional, penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara masih termuat dalam RKUHP. Menjelang pengesahan tingkat I pada Kamis, anggota Komisi III DPR masih menuntut dua pasal tersebut dihapus atau diubah.

Alih-alih menghapus, pemerintah memutuskan menggabung kedua pasal tersebut. Setelah keputusan tingkat I, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi Undang-Undang.

photo
Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi saat berlangsungya Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/4/2022). Dalam aksinya mereka menilai Kick Off Dialog Publik RKUHP ini sebagai jalan yang formalistik dan hanya bertujuan untuk sosialisasi dan eduksi semata.  - (Prayogi/Republika.)

Dasco mengatakan, PR dan pemerintah harus lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal krusial supaya masyarakat mengerti. "Karena ada beberapa pasal sebenernya sudah kita harmonisasikan, harusnya enggak jadi polemik (lagi)," kata dia.

Dasco menyarankan masyarakat yang masih menolak RKUHP terbaru dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, RKUHP sudah berkali-kali melalui kajian. "Kita kan ada jalur konstitusional. Yang tidak puas boleh upaya ke MK misal," katanya.

Ia menyadari RKUHP ini harus segera disahkan karena sudah berungkali dihentikan dan dibahas lagi. Kali ini, kata Dasco, tinggal pasal krusial yang menjadi persoalannya. "Sebenarnya menurut kita kalau disosialisasikan, bisa diterima dengan baik di masyarakat," jelas Dasco.

Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir saat pengambilan keputusan tingkat I mengaku .sebelum keputusan tersebut, pemerintah bersama Komisi III terus menampung aspirasi banyak pihak, utamanya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang menuai polemik di masyarakat.

"Mungkin masih ada beberapa masyarakat yang belum terpuaskan, tapi kami sadar bahwa untuk menuju kesempurnaan itu sangat susah. Menurut kami inilah RUU KUHP yang terbaik, yang ditunggu-tunggu," ujar Adies usai rapat, Kamis (24/11).

Masih bermasalah

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik pedas rencana pengesahan RKUHP tersebut. Ia meyakini RKUHP bakal digunakan untuk memenjarakan rakyat yang kritis. 

Feri menegaskan, pengesahan RKUHP belum pantas karena belum menyerap aspirasi masyarakat sepenuhnya. "Pengesahan RKUHP tentu saja masih jauh dari harapan publik," kata Feri, kemarin.

Ia menyoal sejumlah pasal berpotensi jadi penghambat demokrasi karena mempersempit ruang menyatakan pendapat. Feri menduga pengesahan RKUHP sengaja dikebut demi kepentingan tertentu.

"Sejauh ini lebih terkesan upaya memaksakan UU yang nanti akan digunakan untuk mempidanakan masyarakat sendiri, dan terutama semakin menjauh dari nilai demokrasi," ucap Feri. 

Inspirasi dari Ayat Bencana

Akal manusia tak akan mampu menangkap maksud mengapa Allah mendatangkan gempa.

SELENGKAPNYA

Muslim Melayu dan Prinsip Jalan Tengah

Islamisasi secara damai dan perlahan ini membentuk ciri muslim Asia Tenggara

SELENGKAPNYA

Siti Walidah Dahlan, Perempuan Pejuang dari Aisyiyah

Menantang zaman mengangkat derajat perempuan.

SELENGKAPNYA