Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) dan sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL meneriakkan yel-yel di atas tank amfibi usai dikukuhkan menjadi warga kehormatan Korp M | ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

Kabar Utama

Surpres Calon Panglima TNI Siap Diserahkan

Setelah menerima surpres, barulah DPR dapat memproses nama calon panglima TNI.

 

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo sudah membuat surat presiden (surpres) terkait nama pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sosok Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dinilai memiliki peluang paling besar untuk dipilih sebagai penerus Jenderal Andika.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut surpres bakal dikirimkan pada Rabu (23/11). Namun, pihak DPR menyatakan belum menerima surpres tersebut hingga Rabu sore.

Pratikno enggan menyampaikan nama calon panglima yang akan diserahkan kepada DPR. Meski demikian, Pratikno sempat memberikan petunjuk bahwa nama calon panglima TNI yang diajukan menjabat sebagai kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif.

"Jelas kalau calon panglima TNI itu pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan clue-nya gitu," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Ada tiga nama yang disebut-sebut menjadi kandidat pengganti Jenderal Andika. Ketiganya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

photo
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmad Heri (kanan) memberikan keterangan pers di Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Kamis (8/9/2022). - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, ada banyak aspek ataupun kepentingan nasional yang bakal menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih calon pengganti Panglima TNI Jenderal Andika. Namun, menurut dia, KSAL Laksamana Yudo Margono memiliki peluang besar untuk menggantikan posisi Andika.

Khairul menjelaskan, hal itu mengacu pada penunjukan Jenderal Andika menjadi panglima TNI pada 2021 silam. Ia menyebut, Presiden tidak meletakkan faktor usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama. Dia menilai, pola yang sama juga masih bakal digunakan untuk memilih pengganti Jenderal Andika.

"Artinya, pola ini masih mungkin diterapkan juga pada saat penggantian Jenderal Andika. Nah, memperhatikan hal itu, maka menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono,\" kata Khairul saat dihubungi Republika, Rabu (23/11).

Jenderal Andika akan habis masa jabatannya pada Desember 2022. Sementara, Laksamana Yudo bakal purna tugas dari dinas militer November 2023 sehingga Yudo masih memiliki peluang selama satu tahun menjabat jika ditunjuk sebagai panglima TNI berikutnya.

photo
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Khairul menilai, sosok Yudo patut dipertimbangkan sebagai panglima TNI berikutnya. Ini mengingat Jokowi memiliki cita-cita untuk membangun poros maritim.

"Jika mencermati dinamika lingkungan strategis, pada masa depan kita jelas punya banyak menghadapi tantangan dan ancaman di perairan yang membutuhkan kesiapan," ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada panglima TNI dari lingkungan TNI AL. Sosok dari matra laut yang terakhir menjabat panglima TNI, yakni Laksamana Agus Suhartono pada hampir 10 tahun lalu.

Meski demikian, Khairul menyebut KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo tetap memiliki peluang untuk mengisi kekosongan jabatan setelah ditinggal Andika. Ia menjelaskan, tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara tiga matra secara berurutan. Namun, hal itu bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan.

photo
Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

"Jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan, berkurang kebanggaannya, hingga berpotensi menimbulkan konflik terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," kata Khairul.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya hingga Rabu sorebelum menerima surpres yang berisikan nama calon panglima TNI. Kabar yang ia terima, surpres akan dikirimkan pada Kamis (24/11).

Setelah menerima surpres, barulah DPR dapat memproses nama calon panglima TNI. Adapun jadwal uji kelayakan dan kepatutan akan diatur dengan menyesuaikan masa sidang DPR yang tersisa.

Ia tak mau menerka-nerka nama calon panglima TNI pengganti Andika. Meskipun saat ini, nama KSAL Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal Dudung, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo menjadi yang paling berpotensi mengisi posisi tersebut. "Kita akan tahu setelah suratnya kita baca dong. Ini suratnya saja belum sampai, kan kita bukan peramal," kata Dasco.

 
Setelah menerima surpres, barulah DPR dapat memproses nama calon panglima TNI. Uji kelayakan dan kepatutan akan diatur dengan menyesuaikan masa sidang DPR yang tersisa.
 
 

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa pengumuman resmi terkait surpres calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan diterima DPR RI, akan diumumkan pada Senin (28/11). "Kesepakatan antara ibu Ketua DPR dan Pak Mensesneg itu akan disampaikan secara resmi pada 28 November," kata Indra. 

Kesepakatan itu dibuat karena Puan sedang menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA) di Pnom Penh, Kamboja.

Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDIP Junico BP Siahaan atau Nico Siahaan mengatakan, penentuan panglima TNI sebaiknya didasarkan pada konsep meritokrasi. Hal tersebut disampaikan menanggapi anggapan bahwa penentuan panglima TNI kerap didasari pada budaya pergantian antarmatra TNI secara bergilir.

"Idealnya meritokrasi, siapa yang paling bagus, sudah jadi panglima. Jangan bergilir. Kalau saya tidak terlalu suka dengan bergilir itu," kata Nico di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Apabila pergantian tidak dilakukan dengan meritokrasi, kata dia, berpotensi memupuskan kesempatan calon yang sedianya memiliki potensi baik untuk mengemban amanat sebagai panglima TNI.

"Nanti ada orang yang cukup baik, tetapi saat bukan gilirannya nanti enggak jadi. Masa kita dipimpin oleh giliran, kita harus dipimpin oleh meritokrasi yang kerjanya paling bagus, melakukan koordinasi administratif, dan fungsi di matra-matra," ujarnya.

Menurut dia, tidak elok jika ada sosok yang paling layak menjabat, tapi tidak dipilih karena bukan giliran sosok tersebut yang menjabat. "Bisa saja bahwa calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa kali ini dilakukan bergilir antarmatra TNI, sebagaimana pola yang pernah terjadi pada era kepemimpinan sebelumnya. Bergilirnya tetapi tidak ada deret ukur atau hitung. Apakah satu kali atau yang ini sekali, yang itu dua kali, kan kita enggak Tahu," kata dia. 

Raksasa Tertidur Vs Macan Asia

Uruguay dan Korsel sama-sama memiliki sejumlah pemain top yang merumput di Eropa.

SELENGKAPNYA

Madrasah Bukan Lagi Sekolah Alternatif

Betapa luar biasanya madrasah saat ini yang bahkan bisa berkompetisi tentang robot.

SELENGKAPNYA

Percepat Distribusi Bantuan Korban Gempa Cianjur

Reruntuhan bangunan menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian bantuan.

SELENGKAPNYA