JAKARTA -- Lebih dari 200 ribu calon jamaah haji yang masuk dalam daftar jamaah berangkat pada 2023 ini menanti kepastian biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2023 pada rapat antara pemerintah dan DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Terlebih, ada usulan dari pemerintah untuk menaikkan bipih hingga 73 persen dari musim haji 2022 menjadi sekitar Rp 69 juta.

Spekulasi mengenai jumlah biaya yang akan ditanggung oleh jamaah masih terus berkembang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU) Hilman Latief sebelumnya menjelaskan, dari hasil simulasi penurunan BPIH jamaah haji reguler, baik biaya langsung (direct cost) atau tidak langsung (indirect cost), angka sementara yang ditemukan yakni ada efisiensi hingga Rp 2.415.953.

Nilai tersebut berasal dari BPIH yang diusulkan semula Rp 98.893.908 menjadi Rp 96.477.944. Hanya saja, pemerintah belum memberi angka persentase bipih dan nilai manfaat dari total BPIH yang disimulasikan tersebut.

Menurut Hilman, pihaknya menggunakan beberapa indikator yang diturunkan, seperti asumsi nilai tukar yang digunakan. Apabila semula nilai kurs 1 dolar AS adalah Rp 15.300 dan 1 SAR (riyal Arab Saudi) adalah Rp 4.080, nilai itu diturunkan menjadi 1 dolar AS adalah Rp 15 ribu dan 1 SAR adalah Rp 4.000. Biaya akomodasi Makkah pun dikurangi dari 4.600 SAR menjadi 4450 SAR.

Menurut Hilman, pengurangan itu dilakukan agar masih ada ruang untuk bernegosiasi mengenai fasilitas tertentu bagi jamaah. Untuk konsumsi, jatah makan jamaah dipangkas dari tiga kali menjadi dua kali plus sarapan. Jamaah pun tidak mendapatkan konsumsi tiga hari sebelum masyair dan dua hari setelah masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Sejumlah calon jamaah haji dan umrah melaksanakan manasik haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (23/5/2022). Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Marwan Dasopan mengusulkan agar biaya haji yang ditanggung jamaah senilai Rp 50 juta-Rp 55 juta. Nilai itu pun lebih sedikit dari usulan pemerintah mengenai bipih 2023 yang mencapai sekitar Rp 69 juta per jamaah.

Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Marwan Dasopan mengungkapkan, nilai penghematan bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Karena itu, panja mengusulkan agar biaya haji yang ditanggung jamaah senilai Rp 50 juta-Rp 55 juta.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Ismed Hasan Putro berpendapat, bipih yang rasional menurut perhitungan IPHI di angka Rp 50 jutaan. Dia menilai besaran tersebut memungkinkan apabila masa pelaksanaan haji dikurangi dari semula 40 hari menjadi 30 hari.

"Rp 50 jutaan itu paling rasional. Kalaupun ada kenaikan, jangan sampai membebani calon jamaah dan menimbulkan kekecewaan calon jamaah haji," ujar dia kepada Republika, Senin (13/2/2023).

 

Kalaupun ada kenaikan, jangan sampai membebani calon jamaah dan menimbulkan kekecewaan calon jamaah haji.

ISMED HASAN PUTRO Ketua Umum PP IPHI

 

SHARE    

Angka tersebut, papar Ismed, telah dihitung dengan merujuk pada beberapa item yang bisa diefisienkan akibat berkurangnya waktu ibadah haji. Pengurangan ibadah haji menjadi 30 hari secara otomatis ini menyebabkan efisiensi pada biaya-biaya riil haji, seperti penginapan, katering, jumlah petugas haji, angkutan, dan pelayanan lainnya."Mungkin juga termasuk biaya untuk petugas haji dan biaya-biaya transportasi lainnya," ujarnya.

Ismed melanjutkan, maskapai Garuda perlu melakukan efisiensi waktu pemulangan jamaah dengan tidak lagi bertumpu pada bandara Jeddah dan Madinah, tetapi juga Ta'if.

Dia meminta Garuda harus memberikan harga tiket yang realistis supaya tidak menjadi biaya tertinggi dalam pelaksanaan haji. Biaya pesawat yang menelan dana hingga Rp 33 juta itu dinilai perlu dihitung kembali secara realistis sehingga tidak menjadi beban calon jamaah.

"Jangan sampai mereka itu terbebani oleh biaya-biaya yang mestinya tidak harus mereka tanggung," ujarnya.

Ismed juga menyinggung perlunya mempertimbangkan kembali jumlah petugas haji yang mencapai 4.000 orang. Dia berpendapat, jumlah petugas haji yang dibutuhkan perlu dikaji ulang. Menurut dia, para jamaah berharap Kementerian Agama dapat menangkap aspirasi mereka yang telah disampaikan melalui pengurus IPHI di 385 kabupaten/kota dan 33 provinsi.

Ia mengingatkan, calon jamaah haji punya kesulitan untuk melunasi atau menambah kekurangan biaya BPIH dalam waktu singkat. "Sementara, mereka telanjur berharap tahun 2023 bisa berangkat karena mereka ada yang sudah tertunda sejak 2020, 2021, bahkan 2022 juga belum bisa berangkat karena berbagai faktor dan mereka berharap bisa diberangkatkan pada 2023," tutur dia.

Pakar keuangan dari Universitas Padjadjaran, Prof Dian Masyita, menjelaskan, ada delapan simulasi pembiayaan haji dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR yang membahas besaran dana haji per jamaah 2023 pada Kamis (9/2/23). Dari delapan simulasi tersebut, terdapat dua simulasi pembiayaan haji yang tepat sehingga tidak terlalu membebani jamaah ketika kenaikan biaya haji tak terelakkan.

Kondisi saat ini terdapat 5,25 juta calon jamaah dengan dana deposit atau setoran awal sebesar Rp 25 juta per nasabah. Setiap tahun, 221 ribu kuota jamaah haji reguler berangkat. Dari usulan Kemenag mengenai biaya haji yang sebesar Rp 98,8 juta, hasil perhitungan setelah efisiensi pada rapat Kelompok Kerja (Pokja) Haji Komisi VIII DPR pada Rabu (8/2/23) dapat menurunkan angka itu menjadi Rp 96 juta.

 

Kalau kenaikan disetujui dari awal, orang akan tahu bahwa empat tahun lagi harus ngumpulin Rp 30 juta, misalkan dengan kenaikan 3 juta tiap tahun.

PROF DIAN MASYITA Pakar Keuangan Unpad

 

SHARE    

Dian merekomendasikan pelunasan bipih tidak langsung naik hingga Rp 44 juta pada tahun ini. Ia merekomendasikan biaya pelunasan sebesar Rp 15 juta pada tahun 2023, kemudian dinaikkan kembali sebesar Rp 3 juta setiap tahun selama 10 tahun.

Artinya, bagi yang berangkat haji pada tahun 2024 maka diharuskan melunasi sebesar Rp 18 juta. Pada tahun selanjutnya, melunasi sebesar Rp 21 juta, begitu seterusnya. Setoran keberangkatan pun bernilai Rp 44 juta pada tahun 2034.

"Dana jamaah kan terus tumbuh juga, diinvestasikan dengan imbal hasil 7 persen. Ini cukup stabil, intinya 7 persen cukup untuk mengelola karena saat ini masih ada dananya," ujar Prof Dian Masyita, dikutip Republika dari siaran video RDP Komisi VIII yang ditayangkan secara langsung di TV Parlemen, Sabtu (11/2/2023).

Apabila ada asumsi inflasi biaya haji 2 persen per tahun, dia menjelaskan, itu masih bisa tertutupi dengan mencari efisiensi biaya pada tahun tersebut. Selain itu, adanya penambahan setoran awal baru yang akan dinaikkan menjadi Rp 30 juta akan membuat dana haji lebih stabil.

Saat ini, ada dana jamaah yang diinvestasikan dengan imbal hasil 7 persen atau nilai manfaat sebesar Rp 20 triliun. Untuk biaya haji bagi 221 ribu jamaah dengan masing-masing orang sebesar Rp 96 juta, angka itu menjadi Rp 21 triliun. Apabila ditambah dengan setoran awal, keberlanjutan dana haji akan tetap terjaga.

"Walaupun sekarang kemakan uang jamaah baru, tapi masih manageable. Tadi kan ada program kenaikan (berdasarkan simulasi). Kalau kenaikan disetujui dari awal, orang akan tahu bahwa empat tahun lagi harus ngumpulin Rp 30 juta, misalkan dengan kenaikan 3 juta tiap tahun," ungkap Dian.