GAZA – Setelah hampir dua tahun operasi pemusnahan yang dijalankan pasukan penjajahan Israel, tujuan mereka menghancurkan Hamas tak kunjung berhasil. Pekan ini saja, pasukan-pasukan penjajah masih berjatuhan.

Yang terkini, seorang tentara Israel tewas akibat serangan penembak jitu Hamas di Kota Gaza pada Rabu. Menurut penyelidikan awal oleh Pasukan Pertahanan Israel, Demalash sedang berjaga di pos penjagaan di perkemahan tentara ketika dia diserang penembak jitu.

Seorang perwira pasukan penjajahan Israel (IDF) juga tewas dalam pertempuran di Kota Gaza dua hari sebelumnya. Dia adalah komandan pertama yang tewas dalam serangan baru IDF terhadap Hamas di Kota Gaza, yang diluncurkan pekan lalu.

Menurut penyelidikan awal IDF, seorang pejuang Palestina menembakkan RPG ke salah satu tank Batalyon ke-77, melukai petugas tersebut. Ia dibawa ke rumah sakit, namun kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya meninggal.

Seiring aksi pejuang Palestina yang masih terus menyala itu, seruan pelucutan Hamas terus mengemuka sebagai syarat pengakuan negara Palestina. Tak kurang-kurang, hal itu juga diserukan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Kamis.

Regional Director for Southeast Asia Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP), Ahmed Al-Atawna menyatakan, meletusnya peristiwa 7 Oktober 2023 dinilai banyak pihak di Palestina merupakan keberhasilan Hamas melakukan pembelaan terhadap hak-hak yang selama ini dirampas oleh Israel yang telah lama menjajah bangsa Palestina.

"Peristiwa 7 Oktober adalah proses pembelaan kepada hak-hak (bangsa Palestina) yang selama ini dirampas (oleh Israel), 7 Oktober bukan penyerangan terhadap negara yang berdaulat," kata Ahmed Al-Atawna saat berkunjung ke kantor Republika, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Ahmed mengatakan, sejak peristiwa tahun 1948, Israel melakukan penjajahan dan kekerasan secara brutal terhadap bangsa Palestina. Isu seputar kemerdekaan Palestina tidak mengalami kemajuan, bahkan tidak bertambah luas tanah Palestina. Sebaliknya, Israel terus mengambil alih tanah Palestina.

Ia menyatakan, upaya melucuti Hamas bukan perkara mudah. Ahmed mencontohkan yang terjadi di Lebanon belakangan saat pemerintah atas tekanan Amerika Serikat mencoba melucuti kelompok Hizbullah. Pelucutan itu belum berhasil hingga saat ini sementara Israel terus melakukan serangan melanggar kesepakatan gencatan senjata.

“Israel dengan kekuatan militer yang begitu canggih saja dua tahun belum berhasil. Jadi silakan saja mencoba melucuti senjata pejuang,” kata dia. Ia juga mengingatkan bahwa terutama di Jalur Gaza, Hamas seperti tak terpisahkan dengan warga setempat. Mencerabut mereka dari Palestina akan menimbulkan dinamika baru di masyarakat.

Sementara Hamas telah menolak seruan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di hadapan Majelis Umum PBB untuk menyerahkan senjata perlawanan. Mereka menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi genosida dan pembersihan etnis oleh  Israel adalah melalui konsensus nasional mengenai program perjuangan yang komprehensif.

Gerakan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Kamis malam bahwa perlawanan adalah tanggung jawab nasional dan moral. Perlawanan itu memperoleh legitimasi dari rakyat Palestina yang teguh dan hak alami mereka untuk melawan pendudukan, sebagaimana diakui oleh hukum dan piagam internasional. 

“Kami benar-benar menolak identifikasi Presiden Otoritas Palestina (Mahmoud Abbas) dengan narasi palsu Zionis yang mencoba memutarbalikkannya dengan menuduhnya menargetkan warga sipil,” bunyi pernyataan itu.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa semua upaya untuk memaksakan perwalian atas rakyat Palestina dan keinginan mereka akan gagal. Hamas juga mengecam pernyataan presiden Otoritas Palestina bahwa gerakan tersebut tidak akan mempunyai peran dalam pemerintahan. 

“Ini pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memilih siapa yang memerintah mereka, dan merupakan ketundukan yang tidak dapat diterima terhadap perintah dan skema asing.”

Gerakan tersebut menekankan bahwa senjata perlawanan tidak dapat dilucuti selama pendudukan masih bercokol di tanah Palestina. “Kami mengutuk permintaan Presiden Otoritas untuk menyerahkan senjata tersebut, terutama mengingat perang pemusnahan brutal yang dialami rakyat kami di Jalur Gaza, dan kejahatan serta serangan biadab yang dilakukan oleh pemukim bersenjata dan tentara pendudukan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di Tepi Barat yang diduduki.”

Hamas menyerukan persatuan nasional dan konsensus mengenai program perjuangan komprehensif untuk menghadapi penjajah. Hal ini mereka nilai sebagai satu-satunya cara untuk melindungi perjuangan nasional dan menghadapi proyek-proyek penjajah fasis yang bertujuan untuk memusnahkan dan menggusur rakyat di Gaza, mencaplok Tepi Barat, dan melakukan Yahudisasi Yerusalem dan Al-Aqsa.

Angka Menjelang Badai Al-Aqsa - (Republika)

Kelompok Hamas terbentuk menyusul perlawanan semesta Palestina alias Intifada pada 1980-an. Sayap militernya, Brigade Izzuddin al-Qassam, bertanggung jawab melakukan perlawanan militer terhadap penjajah Israel.

Sebagai partai politik, Hamas memenangkan pemilu perdana Palestina pada 2006. Kendati demikian, kemenangan itu enggan diakui negara-negara Barat yang mencap Hamas sebagai kelompok teror. Dengan dukungan negara Barat, faksi Fatah melakukan pemberontakan atas kemenangan itu yang memicu perang sipil di Gaza.

Bagaimanapun, Hamas berhasil merebut kendali Gaza yang kemudian dibalas Israel dan sekutunya dengan blokade atas wilayah itu, menjadikannya penjara terbuka terbesar di dunia.

Pada 7 Oktober, Hamas bersama faksi-faksi perlawanan lainnya di Gaza seperti Jihad Islam Palestina, PFLP, DFLP, dan Komite Nasional mencoba membongkar kepungan itu dengan melakukan serangan ke Israel. Serangan itu diklaim Israel menewaskan seribu lebih tentara Israel dan warga sipil. Pihak Israel belakangan mengakui sebagian korban jiwa adalah karena tindakan militer Israel sendiri.

Para pejuang Palestina juga menyandera 200 lebih warga sipil dan tentara Israel untuk ditukar dengan ribuan warga Palestina yang dipenjarakan tanpa proses hukum oleh Israel. 

Israel kemudian membalas aksi itu dengan melakukan serangan brutal di Gaza yang sejauh ini menewaskan lebih dari 65 ribu jiwa. Israel juga menerapkan blokade yang menyebabkan ratusan orang meninggal kelaparan. Berbagai lembaga termasuk penyelidik PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza dengan agresi tersebut. Sejauh ini, PM Israel Benjamin Netanyahu terus menggagalkan upaya gencatan senjata dan pertukaran sandera.

Sebelumnya, dalam pidato virtual di hadapan Majelis Umum PBB, Mahmoud Abbas meminta Hamas dan faksi perlawanan lainnya untuk menyerahkan senjata mereka kepada Otoritas Palestina, dan menegaskan penolakannya terhadap tindakan gerakan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2023, yang menargetkan warga sipil Israel dan menyandera mereka, menurut apa yang dia katakan.

Presiden Palestina menyampaikan pidatonya pada sesi ke-80 Majelis Umum PBB melalui konferensi video setelah Amerika Serikat menolak visanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan majelis di New York.

Sejak Oktober 2023, Israel, dengan dukungan AS, telah melancarkan perang pemusnahan terhadap penduduk Jalur Gaza, termasuk pembunuhan, kelaparan, penghancuran, dan pengungsian paksa, mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan perang dan perintah Mahkamah Internasional dalam hal ini.

Genosida tersebut menyebabkan lebih dari 65.000 orang tewas dan 167.000 orang terluka. Menurut statistik terbaru Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, 440 warga Palestina, termasuk 147 anak-anak, meninggal akibat kelaparan.

Warga Palestina berduka saat pemakaman syuhada korban serangan Israel, di luar Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah, Rabu, 24 September 2025. - ( AP Photo/Abdel Kareem Hana)

SHARE    

Pelucutan Hamas yang diserukan Mahmoud Abbas juga merupakan paket dari sikap berbagai negara terkait agresi di Gaza. Pengakuan berbagai negara Eropa, misalnya, juga mensyaratkan Hamas dilucuti dan tak boleh terlibat dalam pemerintahan Palestina selepas perang.

Pelucutan Hamas juga masuk dalam 21 poin rencana Gedung Putih untuk Palestina yang disampaikan pada para pemimpin Muslim oleh Presiden AS Donald Trump  di New York. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan hal itu juga sesuai dengan rencana Palestina yang tertuang dalam deklarasi New York yang disahkan oleh majelis umum PBB minggu ini.

Menurut salah satu versi visi Trump ini, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair akan memimpin sebuah badan yang disebut Otoritas Transisi Internasional Gaza selama lima tahun. Mereka akan mencari mandat PBB untuk menjadi “otoritas politik dan hukum tertinggi” di Gaza.

Tidak ada rencana yang memberikan Hamas peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Keduanya bersikeras untuk menonaktifkan senjata Hamas, namun tidak melarangnya sebagai sebuah organisasi.

Warga Palestina mengenakan syal dan ikat kepala Hamas saat mereka memprotes pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, di kota Nablus, Tepi Barat, Rabu, 31 Juli 2024. - (AP Photo/Majdi Mohammed)

SHARE    

Otoritas Palestina, saingan Hamas yang berbasis di Ramallah, telah lama mengatakan Hamas dan faksi bersenjata lainnya harus meletakkan senjata mereka. “Kami tidak menginginkan negara bersenjata,” kata Presiden PA, Mahmoud Abbas, pada sidang umum PBB pada Kamis.

Kedua rencana tersebut berasumsi bahwa tidak akan ada lagi aneksasi Israel di Tepi Barat, dan – setidaknya menurut Macron – Trump menyetujui hal ini dalam pertemuan mereka dengan para pemimpin Arab pada hari Selasa.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat