YERUSALEM -- Situasi penjajahan Palestina oleh negara Zionis Israel sedang dalam salah satu kondisi terburuknya. Jumlah warga Tepi Barat yang dibunuh pasukan Israel tahun ini melampaui 200 orang, salah satu yang terbanyak sepanjang sejarah. 

Pemukim ilegal terus melakukan aksi penyerangan warga Palestina, memuluskan rencana perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Masjid al-Aqsa di Yerusalem terus menerus dirangsek tentara Israel dan pemukim Yahudi. Pendidikan anak-anak Palestina dihambat, sementara kehidupan di Gaza makin memburuk.

Dengan latar belakang tersebut, selama berbulan-bulan, Arab Saudi dan Israel malah membahas kesepakatan untuk menormalisasi hubungan diplomatik yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Normalisasi tersebut kini menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri AS.

Upaya normalisasi ini berlangsung di tengah penyesuaian regional, setelah Iran dan Arab Saudi memulihkan hubungan diplomatik. Pada Rabu (20/9/2023) Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman (MBS) mengatakan kepada saluran Fox News bahwa kesepakatan normalisasi dengan Israel kian dekat.

Presiden Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York, Rabu, 20 September 2023. Biden berada di New York untuk berpidato di Majelis Umum PBB ke-78. - (AP Photo/Susan Walsh)

SHARE    

Saudi menginginkan pakta pertahanan AS, termasuk pembatasan yang lebih sedikit terhadap penjualan senjata AS dan bantuan dalam mengembangkan program nuklir sipil. Saudi juga mengatakan, kesepakatan apa pun akan membutuhkan kemajuan besar menuju pembentukan negara Palestina. Konsesi ini menjadi hal yang sulit dilakukan oleh pemerintah nasionalis dan sayap kanan Israel.

Arab Saudi telah menjadi pendukung besar Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002, yang mengkondisikan normalisasi hubungan dengan Israel terkait penarikan diri mereka dari wilayah Palestina dan Dataran Tinggi Golan di Suriah Inisiatif ini mencakup pembentukan negara Palestina serta menemukan solusi yang adil terhadap penderitaan jutaan pengungsi Palestina dan keturunan mereka, yang sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga.

Pada Kamis (21/9/2023), Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen menyampaikan nada optimis. Dia mengharapkan kesepakatan akan segera tercapai. “Kesenjangan ini dapat dijembatani. Saya pikir pasti ada kemungkinan bahwa, pada kuartal pertama 2024, empat atau lima bulan lagi, kita akan dapat mencapai titik di mana rincian (kesepakatan) diselesaikan,” kata Cohen kepada Radio Angkatan Darat Israel.

Keinginan Arab Saudi untuk membangun program nuklir tampaknya tidak menjadi kendala.  Penasihat keamanan nasional Israel, Tzachi Hanegbi mengatakan, puluhan negara menjalankan proyek dengan inti nuklir sipil dan upaya nuklir untuk energi. “Ini bukan sesuatu yang membahayakan mereka atau tetangga mereka," ujar Hanegbi.

Namun, pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, termasuk Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, telah menolak konsesi kepada pemerintah Palestina sebagai bagian dari normalisasi hubungan. Mereka juga menolak pembekuan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Setidaknya 12 anggota parlemen dari Partai Likud juga telah mengirimkan surat kepada Netanyahu yang berisi peringatan agar tidak memberikan konsesi kepada Saudi dalam perundingan normalisasi . Surat tersebut dikirim dua jam sebelum pertemuan Netanyahu dengan Presiden AS Joe Biden di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. “Kami akan menyetujui perdamaian hanya dengan imbalan perdamaian. Tidak ada konsesi di Tanah Air," kata isi surat itu, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis.

Surat itu ditulis di tengah laporan bahwa Riyadh menuntut konsesi besar kepada Palestina sebagai syarat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Para anggota Knesset mengatakan kepada Netanyahu bahwa ia mendapat dukungan untuk menyampaikan posisi yang kuat menjelang pertemuannya dengan presiden AS dan para pemimpin dunia.

“Israel mempertahankan hak-haknya terlepas dari upaya untuk berdamai dengan negara-negara Arab," kata isi surat itu. Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset Yuli Edelstein dan mantan duta besar untuk PBB Danny Danon termasuk di antara para penandatangan surat tersebut.

Bagaimana reaksi Palestina?

Dalam upaya untuk memenangkan hati Palestina, Arab Saudi telah menawarkan untuk melanjutkan dukungan keuangan setelah bantuan turun menjadi nol pada 2021. Menurut laporan the Wall Street Journal, pada Agustus delegasi pejabat Palestina pergi ke Riyadh untuk mengajukan persyaratan mereka sendiri sebagai imbalan atas persetujuan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Persyaratan tersebut termasuk pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem Timur, yang ditutup oleh mantan presiden AS Donald Trump pada tahun 2019. Pejabat Palestina juga meminta AS untuk mendukung perwakilan penuh Palestina di PBB. Syarat lainnya adalah Israel memberi Palestina kendali lebih besar atas beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki dan menyingkirkan pos-pos ilegal Israel.

Hal ini jauh berbeda dengan reaksi Otoritas Palestina ketika Bahrain dan Uni Emirat Arab mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel pada 2020. Pada saat itu, Otoritas Palestina menuduh negara-negara Teluk melakukan penikaman dari belakang.

Presiden Iran, Ebrahim Raisi telah memperingatkan Arab Saudi agar tidak membuat kesepakatan apa pun dengan Israel. Pada konferensi pers di sela-sela Majelis Umum PBB di New York, Raisi mengatakan kepada Sky News bahwa kesepakatan seperti itu akan menjadi tikaman dari belakang terhadap rakyat Palestina dan perlawanan mereka.

Warga Palestina membakar foto Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan, saat protes terhadap normalisasi dengan Israel, di Kota Gaza, Selasa, 15 September 2020. (AP Photo/Khalil Hamra) - (AP/Khalil Hamra)

SHARE    

“Dalam keadaan apapun negara-negara kawasan tidak ingin negara-negara Islam meninggalkan prinsip suci penderitaan rakyat Palestina karena pembebasan kota suci Yerusalem adalah inti dari keyakinan seluruh umat Islam,” kata Raisi. “Kami percaya bahwa hubungan antara negara-negara regional dan rezim Zionis adalah tusukan di belakang rakyat Palestina dan perlawanan Palestina,” ia menambahkan.

Syarat perdamaian

Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan, perdamaian di kawasan Palestina mungkin hanya akan terwujud bila rakyat di Palestina mendapatkan haknya secara penuh sebagai sebuah negara yang utuh. Hal itu disampaikan Presiden Abbas pada Kamis (22/9/2023), saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB, di New York.

Menurut Abbas, mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak mereka secara penuh adalah keliru. Karena hingga saat ini, ia menegaskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina telah "melanggar prinsip-prinsip hukum dan legitimasi internasional.

Sementara Israel juga berpacu dengan waktu untuk mengubah realitas historis, geografis, dan demografis mereka di lapangan. Yangi mana ini bertujuan untuk melanggengkan pendudukan dan mengukuhkan apartheid.

Abbas mengatakan negaranya tetap berharap bahwa PBB akan dapat menerapkan resolusinya yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel di wilayah Palestina. "Dan dapat mewujudkan kemerdekaan negara Palestina yang berdaulat penuh, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, di perbatasan 4 Juni 1967," kata Abbas.

Dia menambahkan bahwa Israel terus menyerang dengan melibatkan warganya. "Tentara dan pemukim rasis dan terorisnya terus mengintimidasi dan membunuh rakyat kami, menghancurkan rumah dan harta benda untuk mencuri uang dan sumber daya kami," ujarnya.

Abbas mengatakan bahwa Israel terus menyerang tempat-tempat suci Islam dan Kristen, terutama Masjid Al-Aqsa yang diberkati, yang telah diakui oleh legitimasi internasional sebagai tempat ibadah eksklusif bagi umat Islam.

Ia mendesak masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam melestarikan status historis dan hukum Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Ia juga meminta diadakannya konferensi perdamaian internasional yang melibatkan semua negara yang peduli terhadap perdamaian di Timur Tengah.

“ Ini mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua negara dan untuk mencegah situasi yang memburuk lebih serius, dan mengancam keamanan dan stabilitas wilayah kami dan seluruh dunia," kata Abbas.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat