JAKARTA -- Perdebatan mengenai efektivitas program subsidi kendaraan listrik terus bergulir. Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang sasaran utama dari program subsidi listrik tersebut karena lebih menguntungkan orang-orang kaya.

Sementara, ada juga yang berpandangan bahwa insentif ini memang bertujuan mengganti sumber energi untuk kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik, entah itu untuk kendaraan pribadi maupun umum.

Efektivitas kebijakan insentif ataupun subsidi kendaraan listrik salah satunya disoroti Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal. Faisal mengatakan, harus ada tolok ukur yang jelas dalam kebijakan insentif bagi kendaraan listrik. "Kalau tujuannya untuk peralihan ke energi bersih, pilihan antara transportasi listrik untuk pribadi atau transportasi umum. Itu dulu yang penting," ujar Faisal kepada Republika, Kamis (1/6/2023).

Faisal menyampaikan, transportasi umum jelas memiliki dampak besar dalam menekan penggunaan kendaraan pribadi. Faisal menyebutkan, peningkatan penggunaan transportasi umum juga memiliki manfaat besar dalam menurunkan emisi karbon.

Bus listrik E-Inobus keluar dari Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022). - (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

SHARE    

Menurut dia, insentif untuk pembelian kendaraan listrik justru kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk menekan emisi karbon. Pasalnya, Faisal tak yakin jika masyarakat menjadikan kendaraan listrik sebagai transportasi utama. "Kenyataannya yang beli sangat terbatas pada kalangan atas dan tidak betul-betul akan beralih ke kendaraan listrik," ujar Faisal.

Faisal mendorong pemerintah melakukan kajian secara cermat agar bantuan dalam bentuk insentif dapat benar-benar tepat sasaran. Menurut Faisal, insentif kendaraan listrik tidak lantas menjadikan konsumsi kendaraan berbasis BBM akan berkurang.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati juga mengungkapkan hal serupa. Anis menyampaikan insentif kendaraan listrik akan mencederai perasaan masyarakat.

"Sekarang ini, bukan insentif mobil listrik yang dibutuhkan rakyat. Jadi, kalau insentif diberikan kepada sesuatu yang tidak punya dampak ekonomi langsung kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira hal itu patut untuk ditinjau ulang," ujar Anis.

Anis memandang kurang tepat membandingkan intensif untuk mobil listrik dengan negara lain karena kondisinya berbeda. Anis menilai sebaiknya keputusan memberikan insentif tidak hanya melihat dari sisi suplai, melainkan juga permintaan. "Tampaknya hal ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama sehingga insentif yang diberikan untuk kendaraan listrik betul-betul tepat sasaran dan tidak sia-sia," kata Anis.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tidak tepat. Djoko menyampaikan, pemberian insentif sebaiknya ditujukan untuk hal-hal yang memberikan manfaat lebih besar.

"Kalau subsidi tidak boleh diberikan untuk orang kaya. Kalau ini katanya insentif, insentif pun mestinya diberikan kepada yang lebih banyak manfaatnya," ujar Djoko kepada Republika.

Djoko mengatakan, insentif lebih tepat jika diberikan untuk peningkatan sistem transportasi umum. Djoko mencontohkan Transjakarta yang telah lama dikembangkan baru terasa dampaknya saat ini.

"Katanya mau Indonesia emas 2045. Kalau mau bagus transportasi umumnya 20 tahun ke depan, ya harus dimulai dari sekarang seperti Transjakarta," kata Djoko.

Insentif Konversi Motor Listrik - (Republika)

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menyebut, Indonesia sedang mengalami krisis transportasi umum dan krisis keselamatan lalu lintas. Pesatnya perkembangan industri sepeda motor telah mengalihkan pengguna dari angkutan umum ke sepeda motor.

Dampaknya, Djoko melanjutkan, sebanyak 80 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan sepeda motor karena tidak disertai edukasi menggunakan sepeda motor dengan benar. Belum lagi, subsidi BBM yang menggerus APBN.

Menurut Djoko, tujuan pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik sepertinya lebih untuk menolong industri sepeda motor dan mobil listrik yang sudah telanjur berinvestasi dan berproduksi, tetapi pangsa pasarnya masih sangat kecil sehingga perlu diberikan insentif.

Jika dicermati, program insentif kendaraan listrik ini memang tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang dimiliki.

"Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan. Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat," kata Djoko.

Djoko justru mengkhawatirkan peningkatan kendaraan pribadi dan ini hanya akan menguntungkan produsen kendaraan listrik. Alih-alih mengurangi konsumsi BBM dan menekan emisi karbon, Djoko menyebut, program ini kian meningkatkan beban konsumsi energi dan makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan.

"Program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik akan lebih banyak menguntungkan kalangan produsen kendaraan listrik. Secara tidak langsung, program ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru," kata Djoko.

Pengunjung mengamati mobil listrik MG 4 EV yang dipamerkan pada Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/5/2023). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menegaskan, subsidi pajak mobil listrik yang diprogramkan pemerintah tak menyoal soal kendaraan pribadi atau transportasi umum. Subsidi yang diberikan karena pemerintah memang menyasar kepada mereka yang mau beralih ke energi bersih.

"Pertama, itu bukan soal kendaraan pribadi atau umum, cuma jenisnya memang untuk kendaraan pribadi. Kalau Wuling (Air Ev) mau dijadiin taksi ya bisa saja," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin.

Saat ini baru terdapat dua pabrikan mobil listrik yang masuk dalam program subsidi pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, yakni Wuling Motors dengan produknya Wuling Air Ev serta Ioniq 5 yang diproduksi Hyundai.

Kedua produk itu mendapat diskon PPN karena telah memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen. Dengan diskon PPN 10 persen, harga kedua mobil listrik tersebut lebih rendah.

Rachmat pun menegaskan, fokus dari kebijakan subsidi tersebut lebih kepada sebagai dukungan pemerintah bagi konsumen yang menggunakan kendaraan listrik. Dengan peralihan itu, dia tak lagi membutuhkan BBM yang akan memberikan banyak manfaat.

"Kita memang mau bangun pasar, ya jadi (subsidi) kita berikan untuk yang beli karena itu tujuannya. Menurut saya, memang sasarannya begitu," kata dia.

Pekerja menata sepeda motor listrik Gesits yang telah selesai dirakit di pabrik PT Wika Industri Manufaktur (WIMA), Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

SHARE    

Kendati demikian, Rachmat mengingatkan pemerintah pun memasukkan bus listrik sebagai objek dari program diskon PPN. Karena itu, pemerintah pun memperhatikan migrasi kendaraan listrik dari jenis bus.

Pengamat energi Fabby Tumiwa menambahkan, kebijakan subsidi tersebut difokuskan untuk mendukung transisi energi. "Ini bukan kebijakan transportasi, ini kebijakan energi. Wacana belakangan ini dikontraskan dengan kendaraan pribadi dan bukan umum? Ya memang bukan itu tujuannya. Membangun transportasi itu lain lagi," ujar Fabby.

Ia menegaskan, inti dari upaya transisi energi adalah proses dekarbonisasi yang ditimbulkan dari emisi gas rumah kaca. Adapun, salah satu penyumbang emisi, yakni dari transportasi yang menyumbang sekitar 45 persen emisi.

"Kalau kita mau turunkan emisi di sektor transportasi, sumber BBM harus diganti. Di sinilah penggunaan kendaraan listrik," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.