JAKARTA -- Mimpi Indonesia untuk menjadi negara penyelenggara Piala Dunia U-20 2023 telah musnah. Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah ajang paling bergengsi sejagat setelah Piala Dunia senior dan Piala Dunia Wanita.

Namun, Indonesia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku induk organisasi sepak bola di Indonesia terancam terkena sanksi oleh FIFA.

Sanksi yang dijatuhkan tentu tidak terlepas dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Sayangnya, FIFA tidak memberikan penjelasan secara spesifik soal pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan Indonesia. Indonesia hanya dianggap tidak mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dengan alasan "situasi yang tengah berkembang saat ini".

Kalimat "situasi yang tengah berkembang saat ini" tersebut dapat dirujuk ke polemik penolakan kehadiran timnas Israel U-20 oleh sejumlah pihak di Indonesia. Israel memang menjadi satu dari 24 kontestan yang berhak berlaga di ajang tersebut yang rencananya digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni tersebut.

Dengan menilik konteks tersebut, Indonesia bisa dianggap tidak dapat memberikan jaminan keamanan pada seluruh peserta Piala Dunia U-20 2023, terutama kehadiran timnas Israel U-20. Di titik ini, berdasarkan kode disiplin teranyar FIFA, sanksi yang bisa dijatuhkan kepada PSSI berupa denda maksimal 30 ribu franc swiss.

Namun, sanksi lebih berat bisa saja menimpa PSSI. Pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 tidak hanya semata-mata disebabkan faktor teknis. Sepak bola Indonesia dinilai melanggar sejumlah nilai dan prinsip FIFA, yaitu kesetaraan, fair play, dan antidiskriminasi.

Dalam kondisi ini, Indonesia melalui PSSI harus siap menerima sanksi terberat, termasuk skors ataupun ban dari FIFA. Dengan demikian, Indonesia akan dilarang megikuti turnamen di bawah naungan FIFA selama waktu yang telah ditentukan.

Kondisi serupa terjadi saat Indonesia terkena sanksi FIFA pada 2015 hingga 2016 silam, yang berujung larangan tampil di babak kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2017.

Sinyal sanksi berat ini sebenarnya sudah diungkapkan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga. Dalam keterangan yang dikeluarkan beberapa jam sebelum FIFA mengeluarkan surat resmi, Arya sudah mengungkapkan kekhawatiran soal sanksi tersebut.

"Yang saya khawatirkan, PSSI bakal di-banned. Kita bisa dikucilkan dari dunia sepak bola internasional. Hal itu jelas merugikan sepak bola Indonesia," ujar Arya, yang menjabat sebagai staf khusus menteri BUMN tersebut.

Pelatih Nova Irianto (kedua dari kanan) saat mengumumkan pembatalan ketuanrumahan Indonesia di Piala Dunia U-20 kepada anak asuhnya. - (Dok PSSI)

SHARE    

Terlepas dari sanksi formal yang bakal dijatuhkan FIFA, dampak terbesar dari pencabutan tersebut adalah reputasi Indonesia di mata internasional terkait kemampuan menjadi tuan rumah perhelatan olahraga internasional. Pembatalan tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 tentu menjadi preseden buruk buat Indonesia untuk bisa kembali mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan olahraga internasional.

Arya pada Kamis (30/3) menegaskan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih terus berjuang agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi dari FIFA. Arya mengatakan, sanksi FIFA akan semakin memberikan pukulan telak bagi sepak bola Indonesia yang sedang berbenah dan bertransformasi.
"Pak Erick Thohir sedang mengusahakan agar Indonesia tidak diberikan sanksi," ujar Arya.

FIFA, Arya melanjutkan, memberikan waktu kepada Indonesia untuk bernegosiasi. Arya menyebutkan, Erick terus melakukan berbagai cara demi menyelamatkan sepak bola Indonesia.

Arya menyampaikan sikap sejumlah pihak yang mencampuradukkan olahraga dengan politik harus dibayar mahal dengan tercorengnya Indonesia di pentas sepak bola internasional. Hal ini juga mengubur impian generasi muda berlaga di pentas dunia.

"Dengan kondisi saat ini berat, karena mau tidak mau, kita telah merugikan negara kita sendiri karena ada campur aduk antara politik dan olahraga. Saya rasa Pak Erick akan menyiapkan dan mengusahakan agar kita tidak disanksi," kata Arya.

Trofi Piala Dunia U-20 - (Dok FIFA)

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap tak ada sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada Indonesia seusai pembatalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Ma'ruf berharap keputusan pembatalan ini tidak diikuti sanksi kepada Indonesia.

"Insya Allah mudah-mudahan tidak ada sanksi," kata Maruf saat diwawancarai media terkait pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 di Banda Aceh, Kamis (30/3/2023).

Ma'ruf juga meminta semua pihak untuk menerima keputusan FIFA atas pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Ma'ruf menyebut, keputusan FIFA telah disahkan dan harus dijalankan semua pihak.

"Saya kira ini memang sudah terjadi bahwa Indonesia tidak jadi penyelenggara untuk U-20 ini sudah menjadi keputusan. Apa pun harus kita terima dengan ikhlas," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia bukan berarti kiamat bagi pesepakbolaan Indonesia. Menurut dia, masih ada event-event internasional yang masih bisa diikuti oleh timnas Indonesia. "Sebab FIFA tetap ingin membina sepak bola kita dan juga tentu event-event di internasional oleh sepak bola kita," katanya.

Oleh karena itu, ketua Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) ini mengajak semua pihak bangkit dan tetap bersemangat terhadap keputusan ini. Dia juga menilai peristiwa menjadi momentum untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. "Jadi, peristiwa ini tidak boleh membuat kita kemudian kehilangan semangat seperti kiamat," kata dia.