Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais (tengah) bersama Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi (tiga kiri) dan petinggi partai berfoto usai memberikan keterangan pers terkait sikap Partai Ummat terhadap dugaan intervensi KPU Pusat kepada KPU Provinsi/ | Republika/Prayogi

Kisah Dalam Negeri

Jokowi Kesal Dituduh Jegal Parpol Ikut Pemilu

Jokowi menegaskan, dirinya tak terlibat dalam proses seleksi peserta pemilu.

OLEH DESSY SUCIATI SAPUTRI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung adanya partai yang menudingnya ikut campur dalam seleksi peserta pemilu 2024. Saat memberikan sambutan di HUT Hanura, Rabu (21/12), Jokowi menegaskan, seleksi peserta pemilu menjadi wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia pun mengaku, dirinya maupun pihak Istana tidak pernah ikut campur ataupun mengintervensi proses seleksi yang dilakukan KPU itu. “Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, dirinya tak terlibat dalam proses seleksi peserta pemilu, karena KPU merupakan lembaga independen. Sehingga, menurutnya, KPU tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

“Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tegas dia.

Ia pun kemudian khawatir jika ada partai yang gagal membentuk koalisi dan nantinya Istana kembali dituding ikut campur. Padahal, ucapnya, dirinya maupun pihak Istana tak mengurusi soal koalisi antarpartai.

“Padahal kita itu nggak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu, tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak,” jelas Jokowi.

Selain itu, ia juga khawatir kembali dituding melakukan intervensi jika ada tokoh yang tak bisa mendapatkan kendaraan partai untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilpres. “Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lha urusannya apa dengan saya,” kata dia.

Karena itu, Jokowi pun meminta agar seluruh pihak bersama-sama berpikir dengan akal sehat sebelum melontarkan tudingan-tudingannya kepada Istana maupun dirinya. Ia mengatakan, seluruh pejabat yang duduk di Istana sering kali mendapatkan tudingan dan gampang dicurigai mengintervensi sesuatu hal terkait pemilu.

photo
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais (kanan) bersama Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi (kiri) memberikan keterangan pers terkait sikap Partai Ummat terhadap dugaan intervensi KPU Pusat kepada KPU Provinsi/Daerah untuk meloloskan partai-partai tertentu dan menyingkirkan Partai Ummat di kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Selasa (13/12/2022). - (Republika/Prayogi)

“Jadi memang repot kita yang duduk di Istana ini, kelihatan ga ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke Istana. Tanya aja ke menteri, mensesneg. Kadang-kadang saya tanya, pak kok ini ada seperti ini. Beliau ya nggak saya ya nggak tau, saya tanya ke beliau, beliau juga nggak tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais menyebut tak lolosnya Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat Partai Ummat menjadi satu-satunya yang tak lolos verifikasi faktual.

“Partai Ummat memang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, mungkin ya karena itu maka telah di-single out, menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan. Partai Ummat tetap akan mengupayakan jalan-jalan yang masih bisa ditempuh, terutama membawa gugatan Partai Ummat ke Bawaslu,” ujar Amien.

Amien pun akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena KPU beralasan Partai Ummat tak memenuhi syarat di dua provinsi, yakni Sulawesi Utara dan NTT. Amien menilai, KPU daerah di dua provinsi tersebut telah menyulitkan partainya selama proses verifikasi faktual pada 15 Oktober hingga 23 November 2022. Tuduhan Amien itu telah dibantah oleh KPU.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Satpol PP Kota Bogor Razia Sepeda Listrik Sewaan

Banyak aduan para pengguna Beam sering meninggalkan kendaraan di sembarang tempat.

SELENGKAPNYA

Tujuh Titik Jadi Lokasi Perayaan Tahun Baru DKI

Setiap lokasi akan didirikan panggung hiburan.

SELENGKAPNYA

Ekonomi Lokal Diperkuat Hadapi Ancaman Resesi

Ada beberapa faktor yang akan memengaruhi perekonomian daerah.

SELENGKAPNYA