WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump agaknya mulai memperuncing perbedaan pendapat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Belakangan ia secara terbuka mendesak Israel untuk menghentikan serangan di Gaza. Hal ini 

Trump menyampaikan pernyataan tersebut kepada Fox News pada Senin waktu AS, saat penasihat sekaligus menantunya, Jared Kushner, sedang bertemu dengan Netanyahu dan para pejabat lainnya di Israel setelah melakukan pembicaraan langsung dengan perwakilan Hamas di Mesir.

"Pada akhirnya, mereka menyerahkan senjata mereka," klaim Trump, sebagaimana dilaporkan oleh koresponden luar negeri utama Fox News, Trey Yingst. Pernyataan Trump ini muncul setelah Netanyahu menolak usulan AS mengenai pelucutan senjata Hamas secara bertahap pada pekan lalu.

Israel kemudian kembali melancarkan serangan yang hampir terjadi setiap hari di Gaza setelah sempat jeda sejenak, dengan menyatakan bahwa beberapa pihak yang menjadi sasaran serangan tersebut terlibat dalam operasi 7 Oktober 2023.

Namun, Trump berpendapat bahwa serangan-serangan tersebut seharusnya tidak terjadi karena Hamas telah sepakat untuk pada akhirnya menyerahkan senjatanya.

Presiden AS tersebut mengatakan pada akhir Juli bahwa Hamas telah menerima peta jalan 15 poin, di mana gerakan Palestina itu akan menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina sementara pasukan Israel secara bertahap menarik diri dari Gaza.

Anggota sayap militer Hamas yang bersenjata mengambil bagian dalam upacara penyerahan sandera selama gencatan senjata baru-baru ini. - (EPA)

SHARE    

Proses tersebut kemudian terhenti karena perbedaan pendapat mengenai urutan langkah-langkah itu.

Israel bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata sebelum pasukannya menarik diri, sementara Hamas menginginkan serangan Israel dihentikan dan pasukan ditarik mundur saat mereka menyerahkan senjata.

Kushner bertemu dengan para pejabat Hamas pada Ahad di kota El Alamein, Mesir, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut sebagaimana dikutip oleh Wall Street Journal. Kepala biro politik Hamas, Khalil al-Hayya, turut serta dalam beberapa pertemuan tersebut.

Dalam pembicaraan itu, Kushner dilaporkan mendesak Hamas untuk mulai mengalihkan wewenang kepada badan pemerintahan sipil Palestina yang baru dan mengambil langkah nyata menuju pelucutan senjata mereka.

Ia meyakinkan Hamas bahwa Israel nantinya akan memenuhi kewajibannya sendiri sesuai rencana tersebut, menurut laporan itu. Kushner kemudian bertolak ke Israel; di sana, pertemuannya dengan Netanyahu dan para pejabat Dewan Perdamaian berlangsung selama lebih dari tiga jam.

"Israel tetap memegang hak penuh untuk membela diri: Jika Hamas melakukan tindakan teror, kekerasan, atau berupaya mempersenjatai diri kembali, Israel akan tetap memiliki hak untuk mengambil tindakan yang sesuai," ujar seorang pejabat Dewan Perdamaian.

Anggota sayap militer Hamas yang bersenjata mengambil bagian dalam upacara penyerahan sandera selama gencatan senjata baru-baru ini. - (EPA)

SHARE    

Namun, sikap tersebut tampaknya mempertahankan perbedaan pendapat utama yang menghambat pelaksanaan rencana itu, mengingat Hamas menuntut diakhirinya serangan Israel dan penarikan pasukan militer sebagai bagian dari proses pelucutan senjata.

Menurut Quds News Network, delegasi Hamas menyampaikan kepada Kushner dan Mladenov bahwa kesepakatan yang ada tidak dapat dinegosiasikan ulang. Kelompok tersebut dilaporkan menegaskan bahwa mereka—bersama faksi-faksi Palestina lainnya—telah menyampaikan sikap mereka terkait ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.

Menurut Hamas, persoalan saat ini adalah mendapatkan tanggapan Israel atas hal-hal yang telah disepakati sebelumnya.

Kedua belah pihak sepakat bahwa pasukan Israel tidak akan menarik diri dari Gaza sampai Hamas menyerahkan senjatanya, dan bahwa Israel akan tetap memegang hak untuk merespons hal-hal yang dianggapnya sebagai ancaman keamanan.

Berbagai sumber merangkum sikap Hamas dengan pernyataan yang sangat tegas: kesepakatan dalam bentuknya saat ini "tidak akan dibuka kembali."

Sikap tersebut mengisyaratkan bahwa Hamas tidak memandang transisi ke tahap kedua sebagai peluang untuk merundingkan kerangka kerja yang berbeda secara substansial, melainkan sebagai masalah pelaksanaan komitmen yang telah disepakati melalui para mediator.

Ribuan tenda darurat milik keluarga Palestina yang mengungsi didirikan di pantai wilayah barat Kota Gaza, Jalur Gaza, pada 14 Agustus 2026. - ( EPA/MOHAMMED SABER)

SHARE    

Rencana Gaza Masih Terhenti

Rencana Trump bermula dengan gencatan senjata pada bulan Oktober yang menghentikan pertempuran paling sengit dan menghasilkan pertukaran sisa sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan hampir 2.000 warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel.

Namun, perundingan selanjutnya mengalami kebuntuan terkait masalah persenjataan Hamas, penarikan pasukan Israel, dan tata kelola pemerintahan Gaza di masa depan.

Israel sempat menghentikan sementara serangan di Gaza pada awal Agustus menyusul diskusi antara pejabat Israel dan Mladenov, namun serangan kembali meningkat intensitasnya setelah itu.

Sekitar dua juta warga Palestina masih berada di Gaza, dan sebagian besar di antaranya telah mengungsi akibat perang. Banyak yang masih tinggal di tenda atau bangunan rusak serta bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Usulan terbaru AS bertujuan untuk menghidupkan kembali proses yang macet tersebut dengan memastikan pelucutan senjata Hamas, mengalihkan wewenang pemerintahan kepada badan sipil Palestina yang baru, dan memulai rekonstruksi.

Sementara itu, Netanyahu terus bersikeras bahwa Hamas harus berhenti beroperasi sebagai kekuatan bersenjata dan entitas penguasa sebelum perang dapat berakhir secara resmi.

Perbedaan pendapat ini muncul saat Israel mendekati pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Oktober, di mana Netanyahu menghadapi tekanan politik dalam negeri serta penurunan dukungan terhadap partainya dalam berbagai jajak pendapat.

Warga Palestina yang mengungsi memeriksa lokasi serangan Israel yang menyasar sebuah tenda tempat berlindung para pengungsi di kawasan Al-Mawasi, sebelah barat Khan Younis, di Jalur Gaza bagian selatan, pada 16 Agustus 2026. - (EPA/HAITHAM IMAD)

SHARE    

Hidup para pengungsi

Lebih dari 2,15 juta warga Palestina yang mengungsi hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di seluruh wilayah Gaza. Lebih dari 867.000 orang di antaranya berlindung di tenda-tenda darurat yang kondisinya sudah tidak layak huni, demikian pernyataan Kantor Media Pemerintah Gaza.

Pada Senin, kantor tersebut memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan yang mengancam seiring dengan datangnya musim dingin, seraya mencatat bahwa lebih dari setengah juta anak-anak termasuk di antara mereka yang tinggal di tenda-tenda tersebut. 

Pihaknya mendesak masyarakat internasional untuk menekan otoritas Israel agar segera mengizinkan masuknya alat berat (crane), tenda tahan cuaca, bahan isolasi, dan perlengkapan hunian lainnya ke wilayah kantong yang sedang dikepung tersebut.

"Situasinya sudah melampaui batas kritis," bunyi pernyataan tersebut, yang juga menyerukan pembersihan puing-puing, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Seruan ini muncul di tengah peringatan berulang kali dari berbagai lembaga bantuan bahwa penduduk Gaza menghadapi kekurangan parah dalam hal pangan, air, dan layanan medis akibat operasi militer Israel yang masih berlangsung.

Berdasarkan data sebelumnya dari Kantor Media tersebut, militer Israel telah menghancurkan 90 persen infrastruktur sipil di Jalur Gaza selama perang genosida yang dimulai pada 8 Oktober 2023, dengan perkiraan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS menurut PBB.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat