SURABAYA – Salah satu kunci menghadapi tantangan ekonomi pada 2023 adalah dengan memperkuat perekonomian lokal. Artinya, kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, jangan sampai ada penambahan biaya produksi yang terlalu membebankan masyarakat.

Sebab, kata Emil, yang harus dikhawatirkan pada 2023 adalah lesunya daya ekspor. "Kita harus tahu denyut nadi ekonomi masyarakat, hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi menjadi sangat penting. Maka kita harus bisa menggenjot dan menggairahkan (ekonomi) lokal," katanya, Selasa (20/12).

Ia menjelaskan, pemerintah juga harus fokus pada UMKM. Mengingat kontribusi nilai tambah koperasi-UMKM pada 2021 terhadap PDRB Jatim mencapai 57,81 persen dan menjadi garda utama pembangkitan ekonomi daerah. 

"Praktis saja, nggak teoritis. Hajar satu per satu isu yang dihadapi pelaku usaha, pemprov fasilitasi. Contohnya ada wacana penambahan biaya cukai untuk produk manis dan kemasan plastik. Kita pro kesehatan dan ramah lingkungan, tapi memang harus melihat dampaknya untuk UMKM," ujar Emil.

Diharapkan, impor dapat dijaga kestabilannya untuk mengimbangi penurunan ekspor yang diperkirakan akan terjadi. Selain itu, substitusi bahan baku juga harus diimbangi dengan kebijakan yang konsisten. Jangan sampai mengandalkan bahan baku dalam negeri, tapi kemudian produk yang dihasilkan harus bersaing dengan produk luar negeri, karena produk luar dibiarkan bebas masuk.

"Nah ini yang kita coba selesaikan dengan misi dagang. Artinya kita tidak beli dari luar negeri, tapi dari luar daerah. Supaya nggak terlalu bergantung. Ini gak sempurna, tapi minimal kita selangkah demi selangkah ke arah yang lebih baik dalam membenahi struktur," katanya.

 

Artinya kita tidak beli dari luar negeri, tapi dari luar daerah. Supaya nggak terlalu bergantung. 

NAMA TOKOH

 

SHARE    

Emil mengatakan, Indonesia dan Jatim cenderung tangguh dan telah melewati inflasi terberatnya pada pertengahan 2022. Jika berkaca dari pengalaman tersebut, tantangan ekonomi 2023 seharusnya tidak begitu berdampak pada perekonomian nasional maupun daerah. 

Meski begitu, Emil mengingatkan untuk tetap mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi dunia yang berpotensi menurunkan permintaan dan daya beli global terhadap produk Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan instansi terkait hal ini. 

"Tapi yang pasti, negara harus hadir. Kesulitan rakyat akan kita suarakan ke pemerintah pusat karena kita bukan hanya wakil pusat tapi juga penyambung lidah rakyat," ujarnya.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim, John L Hutagaol mengatakan, ada beberapa faktor yang akan memengaruhi perekonomian daerah. Antara lain ekonomi global dan nasional, geopolitik, borderless, information, communication, technology (ICT), pemanasan global, serta inflasi.

Petani memanen garam di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (12/11/2019). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PT Garam membangun proyek percontohan produksi garam industri dengan skala produksi 40.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/hp. - (SAIFUL BAHRI/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Selain itu sudah banyak pakar yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan akan di bawah tiga persen. Tapi selain dari pengaruh di dunia luar, ekonomi kita juga dipengaruhi isu politik, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya pemilu," ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya kebijakan-kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal serta peran UMKM. John juga menerangkan, ada faktor mendasar yang memengaruhi pertumbuhan berkelanjutan daerah yang perlu diperhatikan.

Yakni SDM unggul, stabilitas keamanan dan pangan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja. "Tapi yang tidak kalah penting dari yang lainnya adalah perlunya kepemerintahan yang baik. Karena masyarakat bergantung kebijakan dan kepemimpinan kepala daerah," kata John.