Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief memberikan sambutan saat peluncuran fitur Pembukaan Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) dan Pembayaran Setoran Awal Porsi Haji di Jakarta, Selasa (26/4/2022). PT Bank Muamalat Indonesia Tbk meluncurkan fitur Pem | Republika/Putra M. Akbar

Khazanah

Kemenag: Tahun Depan, Biaya Haji akan Disesuaikan

Hilman menyinggung pentingnya jamaah memahami konsep istitha'ah yang menjadi syarat haji

JAKARTA — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, biaya perjalanan ibadah haji (bipih) tahun 2023 kemungkinan mengalami penyesuaian. Hal ini akibat kenaikan sejumlah item, seperti akomodasi dan transportasi.

"Tahun depan kemungkinan akan ada pembiayaan yang proporsional. Kita harus menjaga keberlangsungan jamaah haji yang akan berangkat dengan mengawal keuangan jamaah,” ujar Hilman di Jakarta, Kamis (22/9). 

Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Pada 2022, bipih yang dibayarkan jamaah sebesar Rp 39,8 juta dari total biaya haji sebesar Rp 98 juta. Besaran biaya haji itu mengalami kenaikan dibanding penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

Hilman menyinggung soal pentingnya jamaah memahami konsep istitha'ah (kemampuan) yang menjadi syarat haji. Menurut dia, konsep itu mencakup kemampuan secara fisik (kesehatan) dan materiel (biaya haji). Kewajiban haji diperuntukkan mereka yang istitha'ah."Jamaah harus lebih diberikan pemahaman terkait istitha'ah, termasuk aspek biaya," kata dia.

Sementara terkait kelangkaan vaksin meningitis yang menghambat perjalanan umrah pada saat ini,  anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, meminta supplier vaksin untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara mempercepat produksi vaksin meningitis.

"Saya minta Biofarma mempercepat produksi vaksin yang murah, sehat, dan bermanfaat dengan jumlah yang cukup," kata Iskan saat dihubungi Republika, Jumat (23/9).

 

 

Saya minta Biofarma mempercepat produksi vaksin yang murah, sehat, dan bermanfaat dengan jumlah yang cukup.

 

Iskan Qolba Lubis
 
SHARE    

 

Iskan juga mengatakan, kewajiban vaksinasi meningitis bagi jamaah umrah maupun haji merupakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, jamaah umrah Indonesia harus mematuhi hal itu. Menurut dia, kelangkaan vaksin meningitis dan tidak ada lagi pemeriksaan oleh otoritas Arab Saudi jangan dijadikan alasan jamaah tidak divaksinasi.

photo
Jamaah haji berdoa setibanya di tanah air di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (17/7/2022). Sebanyak 450 jamaah haji kloter pertama asal Tuban kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji. - (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)
SHARE    

"Kalau Saudi kadang-kadang tidak periksa itu masalah lain, tetapi kebijakan Arab Saudi itu tetap orang itu harus divaksin untuk menyelamatkan jamaah juga," katanya.

Adapun yang juga perlu disoroti, Iskan melanjutkan, bukan hanya masalah kelangkaan vaksin, melainkan juga fakta banyak jamaah yang menerima kartu vaksinasi, tetapi tidak disuntik vaksin.“Ini perlu ditertibkan,” ujar dia.

Sementara, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta agar masalah ini segera diselesaikan. Jangan sampai kelangkaan vaksin meningitis menjadi penghambat semangat umat untuk beribadah umrah.

Selain itu, Mustolih melanjutkan, meningkatnya animo masyarakat Muslim di Indonesia untuk beribadah umrah juga merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi, utamanya bagi travel-travel umrah yang sempat layu saat pandemi Covid-19. Ia berharap, kelangkaan vaksin meningitis tidak menghambat pemulihan ekonomi tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, menurut dia, koordinasi antara Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sangat diperlukan. Ia menyarankan, daerah-daerah yang vaksin meningitisnya tidak terserap atau sedikit jamaah umrahnya bisa dialihkan ke wilayah yang tinggi permintaan.

“Kementerian Kesehatan bisa mempercepat pengadaan vaksin. Kalau di klinik atau rumah sakit swasta, pengadaannya kan memang dari mereka. Namun, kalau di fasilitas kesehatan pemerintah, pengadaan diselenggarakan oleh Kemenkes melalui e-catalog," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Mengungkap Nasihat Mao Kepada Aidit

Selain menguak soal peranan Mao Tse-tung, Fic dalam buku ini juga berani membuka misteri di Halim Perdana Kusuma pada 1 Oktober 1965.

SELENGKAPNYA

Toleransi yang Sebenarnya

Tak satu pun ayat yang mengandung ujaran kebencian terhadap agama Yahudi dan Nasrani.

SELENGKAPNYA

Transfer Beda Mata Uang

Di antara contoh serah terima nonfisik adalah uang berhasil ditransfer atau diterima oleh rekening penerima.

SELENGKAPNYA