Oni Sahroni | Daan Yahya | Republika

Konsultasi Syariah

29 Jun 2022, 12:37 WIB

Risiko Reputasi Dalam Pandangan Syariah

Apakah reputasi itu bagian dari risiko yang harus dimitigasi atau tidak?

DIASUH OLEH USTAZ DR ONI SAHRONI; Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Assalamualaikum wr wb.

Apa yang dimaksud dengan risiko reputasi dalam syariah? Apakah reputasi itu bagian dari risiko yang harus dimitigasi atau tidak? Seperti apa contoh-contohnya? Mohon penjelasan, Ustaz. -- Ilyas, Bandung

Waalaikumussalam wr wb.

Menurut KBBI, reputasi adalah perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik. Jadi, sederhananya, reputasi itu nama baik seseorang atau entitas.

Seseorang yang dikenal sebagai orang yang baik, santun, dan jujur oleh tetangganya memiliki reputasi baik karena akhlak kesehariannya baik. Perusahaan yang dikenal disiplin menerapkan good corporate governance maka ia memiliki reputasi baik di bidang tersebut.

Selanjutnya, secara otomatis ia akan mendapatkan kepercayaan dari publik karena akhlaknya yang baik sehingga reputasi dan kepercayaan itu menjadi keniscayaan.

Pertama-tama perlu ditegaskan, jika sumber reputasi adalah komitmen akan tuntunan syariah dan adab-adabnya serta komitmen dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan, maka setiap personal dan lembaga itu harus menunaikannya agar ia mendapatkan reputasi dan kepercayaan dari publik terhadapnya.

Selanjutnya, setiap individu atau lembaga berkewajiban untuk menjaga agar istiqamah dengan kebaikannya (tuntunan syariah dan adab-adabnya serta peraturan perundang-undangan) agar reputasi baiknya itu terjaga dan menjadi sumber kepercayaan publik.

Banyak sekali tuntunan nash, maqashid syariah, serta penegasan ulama yang menegaskan bahwa nama baik itu bernilai, harus dijaga, dan dikelola dengan cara yang sesuai syariah. Itu sebagaimana kaidah hifdzu al-‘ardh min janibil wujud, yaitu kewajiban untuk memastikan seseorang memiliki reputasi baik dan kepercayaan dari khalayak.

 
Banyak sekali tuntunan nash, maqashid syariah, serta penegasan ulama bahwa nama baik itu bernilai, harus dijaga, dan dikelola dengan cara yang sesuai syariah.
 
 

Sebaliknya, syariat Islam ini melarang setiap tindakan yang merusak nama baik dan reputasi pihak lain, seperti fitnah, mengumbar aib orang lain di ruang publik, atau mencemarkan nama baik karena merusak reputasi baik pihak lain. Dalam syariah, nama baik atau reputasi yang baik ini termasuk aset berharga yang harus dijaga dan dirawat. 

Dalam maqashid syariah dikenal dengan hifdzu al-'ardh. Setiap bentuk tindakan yang merusak reputasi baik tidak dibolehkan, seperti menuduh berzina, menuduh mencuri, dan menuduh berbohong. Sebagaimana kaidah hifdzu al-‘ardh min janibil ‘adam, yaitu melindungi reputasi dan kepercayaan dari tindakan yang merusaknya itu menjadi keharusan.

Dalam regulasi dijelaskan bahwa risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank (POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Seluruh maksiat itu menghancurkan reputasi baik seseorang. Salah satu contohnya adalah korupsi. Saat diketahui oleh publik atau semua orang melihat dan menyaksikannya, nama baik pelaku dan reputasi baiknya itu tercoreng-moreng.

 
Seluruh maksiat itu menghancurkan reputasi baik seseorang. Salah satu contohnya adalah korupsi.
 
 

Tidak hanya maksiat dan aktivitas ilegal yang menurunkan atau menghilangkan reputasi yang tidak boleh dilakukan, tetapi hal yang makruh dan mubah yang berakibat negatif pada reputasi itu juga tidak dibolehkan. Di antara contohnya adalah sebagai berikut.

Lembaga keuangan syariah tidak memberikan pembiayaan untuk pembangunan sesuatu yang membuat risiko reputasinya terpapar, misalnya publik pada umumnya masih menganggap itu tidak boleh.

Contoh lain, perusahaan tidak melakukan kegiatan seremonial yang berlebihan karena walaupun sumber dananya halal dan legal, reputasinya dapat terpapar risiko. Itu karena diadakan pada saat kondisi pandemi dan banyak masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat akan memberikan stigma negatif.

Contoh lainnya, panitia pembangunan masjid tidak menerima bantuan dari sumber dana nonhalal karena terpapar risiko-risiko stigma negatif yang tak terelakkan.

Wallahu a'lam.


Bus Shalawat Dihentikan Sementara Jelang Armuzna

Potensi permasalahan diprediksi lebih besar karena jamaah sudah terpusat di Makkah.

SELENGKAPNYA

Santi Menderita Tiap Melihat Anaknya Kejang

Santi merupakan salah satu penggugat UU Narkotika untuk memperjuangkan ganja medis ke MK sejak 2020.

SELENGKAPNYA

Optimasi Cash Waqf Linked Sukuk

Generasi milenial yang berdonasi melalui platform digital jumlahnya signifikan.

SELENGKAPNYA
×