Presiden AS Joe Biden (tengah) berfoto dengan para kelapa negara ASEAN di Gedung Putih, Washington, pada 12 Maret 2022. | EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Teraju

12 Jun 2022, 08:00 WIB

Menyoal Komitmen Indo-Pasifik AS

Ini jelas membuktikan AS merupakan kekuatan ekonomi utama di Indo-Pasifik.

OLEH AGUNG P VAZZA

Panggung geopolitik di kawasan Indo-Pasifik semakin hangat. Banyak negara, terutama negara-negara besar dunia, berebut menanamkan pengaruhnya di kawasan, baik secara politik maupun ekonomi.

Amerika Serikat (AS) mungkin salah satu negara yang mulai agresif menorehkan pengaruhnya di kawasan. Washington agaknya paham betul sektor ekonomi merupakan kelemahan terbesar AS di kawasan, setelah diabaikan pemerintahan sebelumnya.

Di era Donald Trump, AS menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP) yang disebut-sebut bertujuan mengimbangi pengaruh Cina di Asia. Namun, karena menarik diri dari TPP juga tak terlibat dalam penggantinya Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), AS seperti kehilangan pengaruhnya di kawasan.

Kini, pemerintahan Joe Biden berupaya keras menanamkan kembali pengaruh AS di kawasan melalui kerangka Indo-Pasifik, yang tidak melibatkan Cina. 

Upaya itulah yang beberapa pekan lalu mulai digulirkan Biden. Pemerintahan Biden secara terbuka mengumumkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), yang mencakup 13 negara; AS, Australia, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan tujuh negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN); Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapora, Vietnam, dan Thailand.

Kerangka ini bahkan ditengarai sudah pula menghasilkan kesepakatan perdagangan AS dengan negara IPEF yang merepresentasikan 40 persen perekonomian dunia.

Gedung Putih menyatakan keberadaan IPEF bakal mengembalikan pengaruh ekonomi AS di Asia, tidak hanya bagi kepentingan AS tapi juga negara-negara di kawsan. Apalagi, investasi AS di kawasan mencapai sekitar 969 miliar dolar AS selama 2020.

Ini jelas membuktikan AS merupakan kekuatan ekonomi utama di Indo-Pasifik. Dengan kata lain, IPEF bakal menjadi andalan AS di untuk menghadapi kuatnya pengaruh Cina di kawasan, mulai dari isu perubahan iklim sampai perekonomian pasca pandemi.

AS memang belum secara rinci mengungkapkan cakupan IPEF. Namun secara umum, disebutkan IPEF mencoba menggariskan aturan main internasional terkait ekonomi digital, rantai pasokan, dekarbonisasi, dan regulasi pekerja. Selain itu, dijelaskan juga IPEF mengusung pilar-pilar seperti ketahanan perdagangan, infrastruktur, energi bersih, perpajakan, dan anti-korupsi.

Pendekatan ekonomi di kawasan sesungguhnya merupakan gerakan kedua yang dimainkan AS. Gerakan pertama sudah lebih dulu dimainkan tahun lalu ketika AS bersama Australia dan Inggris, membentuk pakta keamanan trilateral AUKUS. Pakta yang dikenal sebagai AUKUS itu mencakup kawasan Indo-Pasifik.

Berdasar pakta ini, Australia untuk pertama kalinya mendapat kesempatan membangun kapal selam bertenaga nuklir, menggunakan teknologi yang disuplai AS dan Inggris. Pakta yang mencakup pula teknologi artificial intelligence, disebut-sebut menjadi kerja sama pertahanan terbesar bagi Australia. Meski tak secara eksplisit dikatakan, namun mudah dipahami gerakan ini tak lain bertujuan mengimbangi pengaruh maritim Cina di kawasan, terutama di Laut Cina Selatan.

Rivalitas dua negara raksasa ekonomi itu boleh jadi belum akan mereda. Secara ideologi dan strategi, AS dan Cina jelas sangat berbeda. Namun, dalam persaingan merebut pengaruh di Asia, keduanya seperti sedang menerapkan pendekatan yang sama. Masing-masing mendorong negara-negara di Asia untuk menerima standard, aturan main, bahkan norma-norma yang diinginkan.

Selain itu, baik AS maupun Cina, mencoba mengeratkan hubungan dengan negara-negara Asia dengan tujuan menghentikan kerja sama keamanan maupun ekonomi dengan salah satunya. Bahkan, penggunaan istilah Indo-Pasifik versi AS ini ditengarai menjadi sebutan pengganti Asia Pasifik, untuk menghindari keterlibatan Cina.

Pandangan itu pula yang kembali dilontarkan Cina saat merespons diluncurkannya IPEF. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, diberitakan Benarnews, mengkritik strategi Indo-Pasifik AS. Menurut Wang, strategi tersebut justru meningkatkan ketegangan di kawasan lantaran berupaya menghapus sebutan 'Asia Pasifik' sekaligus merusak arsitektur kerjasama regional yang sudah efektif.

"IPEF seharusnya lebih mengutamakan prinsip keterbukaan dan kerja sama, ketimbang menghadirkan konfrontasi geopolitik," tegasnya. Wang menuduh AS mempolitisasi dan mempersenjatai isu-isu ekonomi, dengan tujuan memaksa negara-negara di kawasan memilih keberpihakan antara AS atau Cina.

Bukan Perdagangan Bebas

Cina mungkin saja merasa khawatir dengan kehadiran IPEF. Besarnya pengaruh Cina di Asia memang perlu mendapat perhatian, tapi IPEF tidak bias begitu saja memisahkan hubungan sebagian negara-negara di IPEF dari Cina.

"Setidaknya dalam jangka pendek, pemerintahan Biden harus bekerja keras untuk benar-benar menjadikan IPEF berpengaruh," jelas Ali Wyne, analis senior di Eurasia Group, dilansir CNBC.

Wyne beralasan, meski AS kuat mengusung IPEF, namun kerangka tersebut bukanlah kesepakatan perdagangan bebas, bukan juga pakta keamanan. 

Itu berarti, IPEF hanya berupaya menyusun standar dan aturan main normal sejumlah sektor ekonomi, termasuk perdagangan. Pertanyaannya, kenapa AS tidak menjadikan IPEF sebagai sebuah blok perdagangan bebas? Ini bisa terjadi lantaran Biden sesungguhnya sedang tersandera tekanan politik dalam negeri untuk menghindari kesepakatan perdagangan bebas, termasuk kesepakatan perdagangan multilateral.

Maka, setiap negara dalam IPEF bisa saja menandatangani sejumlah aturan main baru, tapi ini tak lebih hanya bertujuan menyesuaikan kebijakan perekonomian masing-masing. Pasalnya, negara-negara penandatangan tidak akan mendapat akses pasar ke AS. Padahal, akses pasar ke suatu negara menjadi jantung dari kesepakatan perdagangan bebas.

Kondisi tersebut membuat pembahasan dan diskusi dalam kerangka IPEF masih membutuhkan elaborasi lebih dalam, sebelum benar-benar mencapai tujuannya. Dan ini berarti, pemerintahan Biden punya banyak pekerjaan rumah untuk lebih meyakinkan negara-negara anggotanya, terutama negara Asia Tenggara. Setidaknya berusaha keras meyakinkan kalau IPEF memang termotivasi untuk mememajukan kawasan, bukan sekadar respons negatif terhadap pengaruh Cina. 

Persoalan lain yang cukup menyulitkan AS menanamkan pengaruhnya di kawasan melalui IPEF, adaah keberadaan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Kesepakatan perdagangan bebas, awal tahun ini, mudali berlaku efektif.

RCEP memang diinisiasi negara-negara ASEAN, yang kemudian menggabungkan negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Cina, dan Selandia Baru. Cina bisa dipastikan memiliki peran kunci, namun tetap menghormati prinsip-prinsip 'tanpa syarat' bagi setiap negara yang tergabung.

 
IPEF seharusnya mengutamakan keterbukaan dan kerja sama, ketimbang konfrontasi geopolitik.
 
 

Secara total, RCEP mencakup sekitar 2,3 miliar populasi dan 30 persen perekonomian global. Kerjasamanya lebih terfokus pada pembukaan akses pasar berupa penghapusan tarif dan pungutan liar, dibanding penentuan standar ekonomi bersama seperti ditorehkan TPP dan penggantinya, CPTPP.

Keberadaan RCEP dan CPTPP, dengan standar ekonomi plus fasilitasi perdagangan, jelas tidak melibatkan AS. Dengan kata lain, IPEF yang hanya berisi standar perekonomian normatif, harus berhadapan dengan RCEP dan CPTPP yang sesungguhnya saling melengkapi; standar aturan main perekonomian dan fasilitasi perdagangan.

Tanggapan lebih keras terhadap upaya AS melalui IPEF dilontarkan mantan menteri luar negeri Jepang, Taro Kono. Menurutnya, IPEF tidak mencerminkan komitmen kuat AS jika melihat pengalaman bubarnya TPP lantaran ditinggalkan AS di bawah Trump.

"Jadi, kalau pemerintahan  Biden bicara soal ekonomi Indo-Pasifik, lupakan saja," ujarnya dikutip Aljzeera. Faktanya, IPEF tak berarti kesediaan dan kesiapan AS membuka akses pasar.

Pandangan senada dilontarkan Hiroaki Watanabe, pakar hubungan internasional di Ritsumeikan University, Kyoto. "Pemerintahan Biden memang mengusung IPEF, tapi tidak ada jaminan presiden berikut mengambil kebijakan yang sama. Bisa jadi, Trump menang lagi. Jadi sulit dipercaya saat AS mengatakan siap berkomitmen. Di masa depan, AS bisa begitu saja mengabaikan komitmennya dalam IPEF," paparnya.

AS boleh jadi menjadikan IPEF sebagai kendaraan utama untuk kembali menanamkan pengaruh ekonomi di kawasan Asia dan Indo-Pasifik. Tapi, Biden justru 'tersandera' tekanan politik dalam negeri untuk menghindari kesepakatan perdagangan bebas. Tanpa komitmen keterbukaan akses pasar AS, IPEF mungkin hanya sebatas standar dan aturan main perekonomian di atas kertas. Tak lebih.


Apakah Boleh Kurban Terkena PMK?

Apakah sah menyembelih hewan kurban yang terkena penyakit PMK?

SELENGKAPNYA

Menikmati Takdir Kematian

Nikmati saja jatah hidup ini dengan beramal saleh sampai kematian tiba.

SELENGKAPNYA

PMK Jangan Turunkan Semangat Berkurban

Tak semua hewan ternak terkena PMK.

SELENGKAPNYA
×