JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah (sekda).

Opsi ini diambil agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024.

"Sebelum mengangkat penjabat, Presiden atau Menteri Dalam Negeri sebaiknya meminta pendapat dan masukan dari DPRD setempat," kata Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi virtual di Jakarta, Ahad (24/4/2022).

Titi juga merekomendasikan agar pejabat ASN yang diangkat menjadi penjabat harus dinonaktifkan sementara dari jabatan utamanya sehingga bisa fokus menjalankan tugasnya.

Titi menegaskan, personel TNI atau Polri yang sedang dalam penugasan di luar institusinya tidak memenuhi syarat menjadi penjabat. Sebab, penugasan di luar institusi TNI atau Polri hanya untuk memenuhi kebutuhan di kementerian atau lembaga tersebut.

"Bukan untuk posisi penjabat kepala daerah yang bahkan harus dijalankan secara penuh waktu dan diusulkan kewenangan-nya setara dengan kepala daerah definitif," kata dia.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga dinilai perlu membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk mengawasi pengisian penjabat kepala daerah. "Serta memastikan netralitas penjabat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024," kata Titi.

 

Sebanyak 18 wali kota, 76 bupati, dan 7 gubernur akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini. 

 

 

SHARE    

Sebanyak 18 wali kota, 76 bupati, dan 7 gubernur akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini. Pada tahun berikutnya, sebanyak 170 kepala daerah juga akan mengakhiri masa jabatannya, yaitu 17 gubernur, 115 bupati, dan 38 wali kota.

Daerah akan dipimpin penjabat hingga terpilih kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024, mendatang. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan pada Selasa (12/4) mengatakan, pihaknya telah meminta gubernur untuk mengusulkan nama calon penjabat bupati dan wali kota. Usulan ini nantinya akan menjadi pertimbangan Mendagri.

Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan pemilu 2024 secara maksimal.Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

"Perkembangan terkini adalah bahwa Kemendagri sudah minta kepada gubernur untuk mengusulkan nama-nama calon penjabat bupati dan wali kota untuk selanjutnya dipertimbangkan dan tetapkan sebagai penjabat kepala daerah," ujar Benni.

Sedangkan untuk penjabat gubernur, Benni mengatakan, Kemendagri masih dalam tahap menerima masukan dan usulan. "Dari berbagai pihak, termasuk juga dari ormas di pusat dan di daerah," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat