Ekonomi
Pengawasan dan Kolaborasi Perkuat Pelaksanaan MBG
Keamanan pangan dan ketepatan sasaran perlu dijaga.
BOGOR — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu disertai pengawasan ketat agar manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima program, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Transparansi pengadaan, keamanan pangan, dan pelibatan pelaku usaha lokal menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor, Moeltazam, menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Menurut dia, MBG berpotensi membuka manfaat ekonomi bagi petani, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Namun, potensi tersebut perlu ditopang pengadaan yang transparan dan pelibatan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, perputaran ekonomi dari program MBG dapat menjangkau masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
HMI Kota Bogor juga menyoroti transformasi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) melalui konsep BGN 2.0 di bawah kepemimpinan Sudaryono. Perubahan tersebut diharapkan memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Moeltazam menilai, perubahan tata kelola harus terlihat melalui perbaikan konkret, mulai dari kualitas dan keamanan makanan, ketepatan sasaran penerima, hingga transparansi penggunaan anggaran.
“Dukungan terhadap MBG bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Jika ditemukan kekeliruan, harus ada pemeriksaan, evaluasi, dan perbaikan agar program ini berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Menurut Moeltazam, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah. Masyarakat dan mahasiswa juga perlu dilibatkan untuk menyampaikan temuan serta mengawal tindak lanjut atas persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program.
HMI Cabang Kota Bogor menyatakan siap berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan MBG di wilayah tersebut. Organisasi mahasiswa itu juga mengapresiasi kerja jajaran pelaksana, mulai dari Kepala KPPG Bogor, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami apresiasi kerja keras yang selama ini sudah dilakukan oleh Kepala KPPG Bogor, korwil, korcam, hingga kepala SPPG. Tentunya hal-hal yang kurang perlu ditingkatkan agar semakin lebih baik lagi”, ujar Moeltazam.
HMI Cabang Kota Bogor menyatakan akan mengawal pelaksanaan MBG melalui kajian, penyampaian aspirasi, dan kritik konstruktif. Pengawasan tersebut, menurut Moeltazam, diperlukan agar setiap persoalan ditindaklanjuti secara objektif dan tidak berulang.
“MBG harus mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Karena itu, dukungan harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan,” kata Moeltazam.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
