Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

Ekonomi

Kolaborasi Jadi Kunci Kelancaran Distribusi BBM

Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk mengatasi kendala penyaluran.

JAKARTA -- Kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya bergantung pada ketersediaan pasokan, tetapi juga koordinasi antara badan usaha, pemerintah daerah, regulator, dan aparat terkait. Pembagian peran serta pertukaran informasi antarpihak diperlukan agar penyaluran energi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap wilayah.

Dosen Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai koordinasi PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengatasi kendala distribusi BBM. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki informasi mengenai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan penyaluran.

“Langkah Pertamina sebagai BUMN energi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait sudah tepat. Ini merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis, karena kelancaran distribusi BBM membutuhkan keselarasan peran dan tanggung jawab berbagai pihak,” ujar Cecep di Jakarta, Ahad (1/11/2026).

Ia menjelaskan, distribusi BBM melibatkan sejumlah pihak dengan kewenangan berbeda. Pertamina menjalankan kegiatan operasional penyaluran, sedangkan pemerintah daerah dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan dan kondisi wilayah. Regulator serta aparat terkait berperan dalam pengawasan sesuai kewenangannya.

Cecep mengatakan, koordinasi tersebut dapat membantu perusahaan menyesuaikan penyaluran dengan kondisi lapangan, termasuk ketika muncul kendala yang berpotensi mengganggu pelayanan. Pertukaran informasi juga diperlukan agar persoalan di suatu wilayah dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

“Kolaborasi membuka ruang bagi pertukaran informasi dan penyelesaian kendala secara lebih terarah. Pertamina dapat menyesuaikan langkah distribusi berdasarkan kondisi wilayah, sementara pemerintah daerah mendukung koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar,” katanya.

Menurut Cecep, keterlibatan pemerintah daerah juga penting karena kebutuhan energi setiap wilayah tidak selalu sama. Karakteristik geografis, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat dapat memengaruhi kebutuhan serta mekanisme penyaluran BBM.

Selain koordinasi operasional, pengawasan distribusi perlu memastikan BBM disalurkan sesuai peruntukannya. Pembagian tanggung jawab yang jelas dibutuhkan untuk memperkuat akuntabilitas, terutama ketika terjadi gangguan pasokan atau persoalan dalam pelayanan.

Cecep juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai ketersediaan BBM, kondisi penyaluran, dan penanganan kendala diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelayanan energi di wilayahnya.

Dalam konteks manajemen risiko, ia menilai potensi gangguan distribusi perlu diidentifikasi sejak awal. Koordinasi lintas lembaga dan mekanisme mitigasi yang jelas diperlukan untuk mengurangi dampak gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Namun, efektivitas kolaborasi tersebut perlu dilihat dari hasil pelaksanaannya. Kelancaran penyaluran, ketepatan distribusi, kecepatan penanganan kendala, serta keterbukaan informasi dapat menjadi indikator untuk menilai apakah koordinasi antarpihak berjalan efektif.

Cecep menilai pengelolaan distribusi BBM tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan operasional badan usaha. Keterlibatan pemerintah daerah, regulator, dan aparat terkait diperlukan untuk memastikan kebijakan penyaluran dapat diterapkan sesuai kondisi wilayah.

“Yang paling penting adalah memastikan distribusi berjalan lancar, stok tersedia, dan informasi disampaikan secara transparan. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa negara hadir dan seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terkoordinasi dalam memberikan pelayanan energi,” ujarnya.

Menurut dia, kepastian layanan energi berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, koordinasi distribusi BBM perlu disertai pengawasan dan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat