JAKARTA -- Kalangan ekonom mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan elpiji nonsubsidi. Harga elpiji nonsubsidi yang sudah naik dua kali dalam tiga bulan berpotensi membuat konsumen beralih ke elpiji 3 kg yang merupakan barang subsidi untuk masyarakat miskin.

Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, menaikkan harga LPG nonsubsidi menjadi Rp 15.500 per kg mulai Ahad (27/2). Sebelumnya, harga elpiji nonsubsidi sudah naik menjadi Rp 13.500 per kg yang berlaku sejak awal Januari 2022. Itu membuat harga elpiji 12 kg bisa mencapai Rp 200 ribu per tabung dan elpiji 5,5 kg mencapai Rp 100 ribu per tabung di tangan pembeli.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan, kenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kg dan 5,5 kg memicu masyarakat mencari elpiji yang lebih murah, yaitu elpiji subsidi.

"Sebagian dari masyarakat pengguna elpiji nonsubsidi akan shifting ke gas melon karena kenaikannya sangat signifikan," kata Faisal kepada Republika, Senin (28/2).

Pekerja menyusun tabung gas elpiji subsidi tiga kilogram di agen pangkalan gas Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/1/2022). - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa.)

SHARE    

Faisal menekankan, pemerintah perlu mengantisipasinya. Apalagi, pemerintah tak kunjung menerapkan penyaluran elpiji subsidi secara langsung kepada masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, potensi shifting konsumsi dari elpiji nonsubsidi ke produk subsidi sangat terbuka lebar.

"Pemerintah perlu mengantisipasi kelangkaan gas melon akibat shifting ini dengan melakukan penertiban dari praktik penimbunan seperti yang terjadi pada minyak goreng subsidi," ujar Faisal.

Tak hanya mendorong peralihan, kenaikan elpiji nonsubsidi juga dinilai bisa menekan kelompok UMKM dan industri rumahan. Selain itu, kenaikan harga elpiji juga bisa mengerek inflasi.

"Berdampak cukup signifikan terhadap inflasi. Tetapi, ini akan berdampak langsung kepada UMKM yang mana juga sekaligus akan mengerek harga jual di masyarakat. Seperti efek kenaikan BBM, biasanya hampir selalu diikuti dengan kenaikan harga sembako," kata Faisal.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu membenahi skema subsidi elpiji 3 kg agar penyalurannya lebih ketat dan lebih tepat sasaran. Menurut dia, elpiji 3 kg yang saat ini dijual terbuka dengan embel-embel tulisan “bagi orang miskin" jelas tidak efektif.

“Idealnya pembeli elpiji 3 kg benar-benar orang miskin atau rentan miskin yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sinkronisasi data di Kementerian ESDM, Pertamina, maupun Kementerian Sosial ini penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” ucapnya.

Bhima menilai, jika tidak bisa mengubah mekanisme subsidi, sebaiknya pemerintah menambah alokasi subsidi elpiji 3 kg dan BBM dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 120 triliun. “Penambahan subsidi energi mutlak diperlukan sehingga perpindahan konsumsi elpiji dari nonsubsidi ke elpiji 3 kg tidak berdampak ke kelangkaan pasokan," katanya.

Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Yudha berharap pemerintah segera merealisasikan skema penyaluran subsidi tertutup untuk elpiji gas melon. Langkah itu dapat menjadi solusi agar APBN tidak jebol di tengah kondisi harga komoditas energi yang sedang naik.

Pekerja membawa gas elpiji nonsubsidi di salah satu agen LPG Nonsubsidi di Jalan Emong, Lengkong, Kota Bandung, Selasa (28/12/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

"Selama ini, elpiji itu merupakan satu komoditas dengan dua harga. Mestinya perlu ada perlakuan berbeda antara elpiji subsidi dan nonsubsidi," ujar Satya kepada Republika, Senin (28/2).

Satya menilai kenaikan harga elpiji nonsubsidi secara signifikan membuat potensi peralihan ke gas melon sulit dibendung. Oleh karena itu, ia menilai pola distribusi penyaluran elpiji subsidi secara tertutup sangat penting untuk direalisasikan.

Corporate Secretary Pertamina Subholding Commercial and Trading Irto Ginting memastikan harga elpiji 3 kg tidak mengalami kenaikan sebagaimana produk nonsubsidi. Harga gas melon tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

Mengenai kenaikan harga elpiji nonsubsidi, Irto menjelaskan, penyesuaian dilakukan untuk mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. “Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai 775 dolar AS per metrik ton, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang 2021,” kata Irto dalam keterangannya, Senin (28/2).

Dengan adanya penyesuaian tersebut, lanjut Irto, harga elpiji nonsubsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kg. Menurut dia, penyesuaian harga itu telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar elpiji nonsubsidi.

Irto mengeklaim, harga elpiji nonsubsidi di Indonesia juga masih menjadi yang paling kompetitif di ASEAN. "Intinya, untuk elpiji subsidi 3 kg tidak ada perubahan harga. Penyesuaian harga hanya berlaku untuk elpiji nonsubsidi, seperti Bright Gas, atau sekitar 6,7 persen dari total konsumsi elpiji nasional per Januari 2022," kata Irto.

Irto pun berharap masyarakat tidak lantas memburu elpiji 3 kg karena kenaikan elpiji nonsubsidi. "Kami mengimbau agar pengguna elpiji nonsubsidi tidak beralih ke elpiji subsidi," kata Irto.

Irto menambahkan, Pertamina sudah memonitor stok dan mengawasi penyaluran elpiji 3 kg sebagai langkah preventif sebelum melakukan penyesuaian harga elpiji nonsubsidi. Pertamina menggandeng semua pemangku kepentingan untuk memantau penyaluran elpiji.

"Kami juga akan terus melakukan edukasi untuk memastikan penyaluran elpiji subsidi yang tepat sasaran. Ini akan dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder dan masyarakat," ujar Irto. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat