JAKARTA -- Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri hingga perguruan tinggi dinilai dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat memperbesar kesempatan anak dari keluarga sederhana untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurut Yuddy, pendidikan yang terjangkau merupakan salah satu jalan penting untuk membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014-2016 itu mengatakan pengalaman pribadinya menunjukkan pentingnya peran pendidikan negeri dalam membuka kesempatan tersebut.

"Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara. Biayanya masih terasa ringan bagi orang tua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri," ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).

Menurut Yuddy, ketika pendidikan ditempatkan sebagai prioritas negara, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga keluarga dan masyarakat dalam jangka panjang. Pendidikan yang semakin mudah diakses dapat memberikan ruang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki kondisi sosial ekonominya.

"Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu," katanya.

Yuddy menilai pembiayaan program dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Efisiensi dan refocusing program pembangunan dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendukung kebijakan tersebut tanpa harus bergantung pada sumber penerimaan yang bersifat khusus.

Ia juga mengusulkan agar pelaksanaan pendidikan gratis dilakukan secara bertahap dengan memberikan perhatian lebih dahulu kepada wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Sekolah negeri dari jenjang dasar hingga menengah di daerah tertinggal, terjauh, dan termiskin dapat menjadi sasaran awal sebelum cakupan program diperluas.

"Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri," ujarnya.

Menurut Yuddy, pendekatan bertahap memungkinkan pemerintah memastikan kebijakan berjalan dengan baik sekaligus memperluas cakupan penerima manfaat dari waktu ke waktu.

Rencana tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewajiban negara menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

"Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu," ujarnya.

Rencana menggratiskan pendidikan negeri kembali ditegaskan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada pertengahan September. Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri mulai dari SD hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.

Kepala Negara kemudian menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu (23/9/2026) untuk membahas mekanisme mewujudkan kebijakan tersebut di seluruh jenjang pendidikan.

Dengan arah kebijakan tersebut, pendidikan gratis dapat menjadi upaya memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkuat mobilitas sosial. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya berlangsung bertahap, terukur, dan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat