Nasional
Anggaran Kemenkes Turun, DPR Minta Layanan Publik Tetap Terjaga
Perluasan bantuan iuran membutuhkan dukungan fiskal yang merata.
JAKARTA — Penurunan anggaran Kementerian Kesehatan dalam APBN 2027 perlu diikuti perencanaan pembiayaan yang matang agar kualitas layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Pemerintah juga didorong memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengatakan penyesuaian anggaran perlu disertai penjelasan transparan mengenai dampaknya terhadap pelayanan kesehatan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebutuhan pembiayaan program kesehatan tetap terpenuhi meskipun anggaran belanja pusat Kementerian Kesehatan mengalami penurunan.
Dokumen perencanaan mencatat pagu Kementerian Kesehatan pada 2027 sekitar Rp102,1 triliun. Angka tersebut turun 10,44 persen dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp114 triliun.
“Efisiensi anggaran jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi,” ujarnya.
Pulung menilai keberlanjutan pembiayaan JKN menjadi salah satu hal yang perlu dijaga. Pemerintah mempertahankan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta jiwa pada 2027. Selain itu, pemerintah menargetkan kontribusi bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.
Menurut Pulung, capaian kepesertaan perlu diikuti kepastian bahwa masyarakat yang membutuhkan benar-benar dapat mengakses layanan kesehatan. Keberhasilan program jaminan kesehatan tidak hanya dilihat dari jumlah peserta yang tercatat, tetapi juga dari kemudahan mereka memperoleh pelayanan ketika sakit.
Di sisi lain, Pulung mendukung rencana perluasan bantuan iuran hingga kelompok masyarakat desil 8. Kebijakan tersebut ditargetkan berlaku pada 2027 atau paling lambat 2028. Perluasan perlindungan ini dinilai dapat membuka akses jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Namun, rencana tersebut perlu disertai pembagian tanggung jawab pembiayaan yang mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Simulasi pembagian beban pembiayaan dari Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah juga perlu dibahas secara cermat agar tidak menimbulkan kesenjangan perlindungan antardaerah.
“ Kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Jangan sampai masyarakat di kabupaten dengan PAD kecil kehilangan perlindungan karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar iuran. Kalau negara ingin memperluas jaminan kesehatan, pemerintah pusat harus memastikan ada mekanisme pemerataan kemampuan fiskal,” tegasnya.
Pulung menilai pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab pembiayaan tersebut. Dengan demikian, perluasan kepesertaan JKN tidak bergantung semata-mata pada kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).
Terkait rencana tidak menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2027, Pulung menyambut positif kebijakan tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap perlu menyusun perencanaan keuangan yang terukur agar keberlanjutan program JKN terjaga tanpa menambah beban masyarakat.
Selain pembiayaan, kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi faktor penting dalam penyaluran bantuan iuran. Pulung menilai masih terdapat ketidaktepatan pengelompokan data, termasuk masyarakat miskin yang tercatat dalam kelompok desil lebih tinggi.
Karena itu, ia mendorong verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah juga perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses agar warga dapat menyampaikan keberatan apabila terjadi ketidaksesuaian data.
Komisi IX DPR RI, kata Pulung, akan mengawal kebijakan pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan program JKN. Pengawasan diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.
“Jangan sampai negara berhasil mempertahankan 96,8 juta peserta PBI, tetapi masih gagal memastikan rakyat miskin bisa berobat. Orang miskin tidak boleh kehilangan hak atas kesehatan hanya karena tidak punya uang atau pemerintah gagal mengelola data dan anggaran,” katanya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
