Nasional
Kemenag Siapkan Formasi CPNS Guru 2027, Sertifikasi dan BPJS Diperluas
Status PPPK tetap terlindungi saat mengikuti seleksi CPNS.
JAKARTA — Kementerian Agama menyiapkan formasi guru dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2027 serta memperluas program afirmasi bagi tenaga pendidik madrasah dan pendidikan keagamaan. Kebijakan lainnya mencakup program sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru dan fasilitas jaminan kesehatan BPJS bagi lebih dari 100 ribu guru non-ASN.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas guru. Menurut dia, negara perlu memastikan para pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Nasaruddin seusai acara Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di halaman kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Nasaruddin juga mengingatkan peran guru dalam membentuk generasi dan menyiapkan pemimpin bangsa. Menurut dia, keberhasilan para pejabat dan pemimpin saat ini tidak terlepas dari pendidikan serta bimbingan yang diberikan para pendidik.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno mengatakan, formasi CPNS guru akan mulai dibuka secara bertahap pada 2027. Kemenag telah melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyiapkan kebutuhan formasi tersebut.
Suyitno menjelaskan, kesempatan mengikuti seleksi terbuka bagi pelamar umum maupun guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan usia. Salah satu kriteria yang disiapkan adalah batas usia paling tinggi 35 tahun.
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” terangnya.
Kemenag juga menyiapkan perlindungan status kepegawaian bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027. Guru yang belum berhasil lolos seleksi CPNS tetap berstatus sebagai PPPK.
Selain itu, pemerintah berencana mengangkat guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status tenaga pendidik di lingkungan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kemenag.
Di bidang peningkatan kompetensi, Kemenag mempercepat program sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru. Program tersebut dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan, sedangkan penambahan peserta pada gelombang berikutnya akan menyusul.
Kemenag juga memberikan perhatian kepada lebih dari 100 ribu guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK melalui fasilitas jaminan kesehatan BPJS pada 2026. Anggaran program tersebut telah disediakan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan.
Selain perlindungan kesehatan, Kemenag menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” tandas Suyitno.
Suyitno mengatakan, penyaluran fasilitas BPJS bagi guru non-ASN tersebut masih menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
