Ekonomi
Investasi Mulai Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi bergerak menuju basis produksi lebih kuat.
JAKARTA – Investasi mulai mengambil porsi lebih besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, di saat konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu penyangga utama. Perubahan komposisi tersebut terlihat pada kinerja ekonomi kuartal II 2026 ketika pertumbuhan investasi tercatat lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, sedangkan pembentukan modal tetap bruto yang menjadi indikator investasi tumbuh 6,99 persen. (BPS)
Perkembangan tersebut sejalan dengan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menunjukkan realisasi investasi pada kuartal II 2026 mencapai Rp511,8 triliun, tumbuh 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dan menyerap 1,45 juta tenaga kerja. (Kementerian Investasi dan Hilirisasi)
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Fithra Faisal mengatakan perubahan tersebut mulai terlihat sejak kuartal IV 2025 hingga dua kuartal pertama 2026. Menurut dia, investasi mulai mengambil peran lebih besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi,” kata Fithra dalam keterangannya, Kamis (24/9).
Fithra mengatakan konsumsi masyarakat masih tumbuh di kisaran 5 persen. Namun, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan semakin kuat sehingga membuka ruang bagi perubahan struktur ekonomi menuju peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan nilai tambah.
Data BKPM menunjukkan investasi juga mulai tersebar lebih luas secara geografis. Pada kuartal II 2026, realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp256,5 triliun atau 50,1 persen dari total investasi, sedikit lebih tinggi dibandingkan investasi di Pulau Jawa yang mencapai Rp255,3 triliun. (Kementerian Investasi dan Hilirisasi)
Pada semester I 2026, pola tersebut juga terlihat. Investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2 persen, sedangkan investasi di Pulau Jawa sebesar Rp502,8 triliun atau 49,8 persen. (Kementerian Investasi dan Hilirisasi)
Persebaran tersebut menjadi penting karena investasi tidak hanya berkaitan dengan tambahan modal, tetapi juga kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Tantangannya adalah memastikan proyek investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha.
Fithra menyoroti masih adanya wilayah penerima investasi yang tingkat kemiskinan dan penganggurannya belum banyak berubah. Karena itu, menurut dia, investasi perlu semakin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal dan penguatan aktivitas ekonomi setempat.
“Ini prinsip keadilan,” ujarnya.
Menurut Fithra, kebijakan investasi juga perlu berjalan bersama program pemerintah di bidang pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Dari sisi investasi, sektor hilirisasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang semakin penting. BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional. Investasi tersebut terutama berasal dari pengembangan industri pengolahan mineral seperti bauksit, nikel, tembaga, besi dan baja, serta pasir silika. (Kementerian Investasi dan Hilirisasi)
Perubahan komposisi investasi juga terlihat dari masuknya modal ke berbagai sektor dan wilayah. Selain industri dasar dan pertambangan, investasi semester I 2026 mencakup jasa, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, serta perumahan dan kawasan industri. (Kementerian Investasi dan Hilirisasi)
Di tempat yang sama, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Falianty mengapresiasi kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang masih menghadapi ketidakpastian.
“Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%,” kata Telisa.
Namun, Telisa menilai tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan dan investasi memberikan manfaat yang lebih luas bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil. Pengawasan di lapangan juga diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha tidak terbebani pungutan liar maupun hambatan perizinan.
Perubahan struktur pertumbuhan tersebut menjadi salah satu perkembangan yang perlu dicermati menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Konsumsi tetap menjadi penopang penting, tetapi investasi mulai memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembentukan kapasitas ekonomi.
Bagi perekonomian nasional, perubahan tersebut memiliki arti penting karena investasi dapat menciptakan kapasitas produksi baru, memperluas lapangan kerja, serta mendorong hilirisasi.
Tantangan kebijakan selanjutnya adalah memastikan investasi tidak berhenti pada besarnya nilai penanaman modal, tetapi menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
