KPU daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang diminta mengevaluasi penyelenggara.
Aturan di Tanah Air memungkinkan warga negara asing juga memiliki KTP-el Indonesia.
KPU menjanjikan evaluasi jajaran ad hoc sebelumnya.
KPU mengusulkan anggaran untuk Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp 86 triliun secara multiyears.
Penyelenggaraan tahapan pemilu nasional dan pilkada 2024 dinilai bisa saling tumpang tindih.
Pemisahan hari pemungutan suara dapat mengurangi sedikit beban KPPS.
Tersisa dua fraksi yang ingin tetap melanjutkan pembahasan untuk mengubah jadwal pilkada.
Bawaslu Provinsi Lampung menghormati keputusan MA soal paslon PDIP.
RUU Pemilu dinilai belum tegas mengatur batasan kewenangan penyelenggara.
Putusan DKPP dinilai menyebabkan ketidakpastian hukum baru.
KPU segera menggelar pleno apakah menindaklanjuti putusan DKPP atau tidak.
KPU memutuskan didasarkan setidaknya empat kesimpulan.
KPU akan menyampaikan ke MK perihal rekomendasi Bawaslu atas pembatalan paslon.
Bawaslu masih menunggu tindak lanjut dari KPU Kabupaten Tasikmalaya.
MK disarankan lebih mengutamakan menggelar persidangan daring.
