Pemerintah meminta masyarakat tidak meragukan keamanan vaksin Covid-19.
DPR meminta belanja barang dan modal yang tidak prioritas bisa dialihkan.
BPK akan melakukan pemeriksaan menyeluruh pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19.
Pemerintah diminta mulai mengamankan stok bahan baku vaksin.
Realisasi PEN menunjukkan upaya pemerintah tangani pandemi Covid-19 dari berbagai bidang.
KPK sudah mengidentifikasi empat sektor rawan dikorupsi dalam penanganan Covid-19.
Penyerapan anggaran Covid-19 harus diutamakan pada sektor kesehatan.
Total anggaran pilkada yang sudah dicairkan mencapai Rp 13,24 triliun atau 87,11 persen.
Jokowi meminta regulasi yang menghambat serapan dana Covid-19 direvisi.
Pemerintah masih melihat kebutuhan PNS dan juga ketersediaan anggaran.
BPKP berkolaborasi dengan BPK mengawasi penggunaan anggaran Covid-19.
Protokol kesehatan tetap jadi prioritas pemda dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Korupsi anggaran Covid-19 termasuk kejahatan berat dengan ancaman hukuman mati.
