
Pemerintah meminta masyarakat tidak meragukan keamanan vaksin Covid-19.

DPR meminta belanja barang dan modal yang tidak prioritas bisa dialihkan.

BPK akan melakukan pemeriksaan menyeluruh pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19.

Pemerintah diminta mulai mengamankan stok bahan baku vaksin.

Realisasi PEN menunjukkan upaya pemerintah tangani pandemi Covid-19 dari berbagai bidang.

KPK sudah mengidentifikasi empat sektor rawan dikorupsi dalam penanganan Covid-19.

Penyerapan anggaran Covid-19 harus diutamakan pada sektor kesehatan.

Total anggaran pilkada yang sudah dicairkan mencapai Rp 13,24 triliun atau 87,11 persen.

Jokowi meminta regulasi yang menghambat serapan dana Covid-19 direvisi.


Pemerintah masih melihat kebutuhan PNS dan juga ketersediaan anggaran.

BPKP berkolaborasi dengan BPK mengawasi penggunaan anggaran Covid-19.

Protokol kesehatan tetap jadi prioritas pemda dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Korupsi anggaran Covid-19 termasuk kejahatan berat dengan ancaman hukuman mati.
