JAKARTA -- Pemerintah memutuskan menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Penambahan alokasi anggaran dilakukan sebagai respons dari meningkatnya lonjakan kasus Covid-19 dan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu ditingkatkan dukungannya, terutama untuk program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. "Untuk dukungan kesehatan tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi," kata Sri dalam konferensi pers seusai sidang kabinet, Senin (5/7).

Anggaran untuk sektor kesehatan, misalnya, ditetapkan sebesar Rp 193,93 triliun. Angka ini naik dari pagu sebelumnya yang disepakati sebesar Rp 172 triliun.

Menkeu menjelaskan, kenaikan utamanya untuk membiayai diagnostik Covid-19, termasuk testing dan tracing bagi kontak erat dan pemenuhan biaya perawatan bagi lebih dari 200 ribu pasien Covid-19. Selain itu, digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat, alat pelindung diri, hingga pengadaan 53,91 juta dosis vaksin Covid-19.

Terkait perlindungan sosial, Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bisa dicairkan pekan ini. "Terutama Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kuartal III, bisa dibayarkan di Juli, sehingga bisa membantu masyarakat," ujar Sri.

Sri memerinci, pemerintah berencana mempercepat penyaluran Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah ini pun naik dari target sebelumnya yang 15,9 juta KPM.

Total alokasi anggarannya Rp 40,19 triliun. Kemudian, bansos tunai untuk dua bulan diberikan kepada 10 juta KPM yang akan dibayarkan Juli ini. Alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 18 triliun untuk 10 juta KPM.

Seiring adanya kebutuhan tambahan anggaran penanganan Covid-19, pemerintah bakal kembali melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Per 4 Juli 2021 total pagu belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.087,4 triliun.

Belanja yang sudah terealisasi baru sebesar Rp 458,1 triliun. Artinya, masih ada alokasi anggaran yang belum terserap sebesar Rp 629,4 triliun. Dari angka tersebut, potensi anggaran yang bisa dilakukan refocusing dan realokasi mencapai Rp 26,2 triliun.

Refocusing dan realokasi anggaran menyasar belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, dan bantuan kepada masyarakat atau pemda yang bukan arahan presiden. Selain itu, menyasar pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, serta kegiatan lain yang tidak mendesak dan dapat ditunda atau dibatalkan.

"Anggaran ini dipakai untuk membiayai berbagai belanja di K/L untuk penanganan Covid-19, baik untuk vaksinasi, testing, tracing, atau untuk biaya perawatan pasien serta nakes," ujar Menkeu.

Terkait bansos, Menteri Sosial Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan, percepatan penyaluran bansos akan diimbangi dengan pengawasan penggunaannya. Pengawasan dana bansos dilakukan dari struk belanja penerima manfaat. “Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain,” kata Risma.

Pemberian bansos tunai akan disalurkan untuk Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti pada April. Besaran bantuan sosial tunai yang akan diberikan senilai Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan pada Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

Anggaran daerah

Pemerintah daerah turut mengalihkan anggaran untuk memperkuat penanganan Covid-19. Pemprov Jawa Barat, misalnya, mengalihkan anggaran pembangunan 11 proyek infrastruktur sebesar Rp 140 miliar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan suplemen bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Pemprov pun telah menambahkan fitur "isolasi mandiri" dalam portal Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar).

"Semoga pasien isoman banyak yang bisa sembuh dan penularan dapat dikendalikan," kata Emil, Senin (5/7).

Warga antre saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/4/2021). Sebanyak 10 juta penerima manfaat BST menerima Rp 300 ribu per keluarga yang merupakan program Kementerian Sosial guna meringankan warga kurang mampu saat pandemi Covid-19. - (ABRIAWAN ABHE/ANTARA FOTO)

SHARE    

Emil berharap perusahaan farmasi bisa secepatnya memasok obat-obatan yang sudah dipesan ke gudang Pemda Provinsi Jabar. Pesanan obat yang sudah masuk lewat aplikasi Pikobar pun diminta langsung dikirim ke rumah pasien Covid-19 yang menjalani isoman. 

Pemerintah Kota Bekasi turut menambah anggaran penanganan Covid-19 dalam APBD 2021 melalui belanja tak terduga (BTT) dari Rp 175 miliar menjadi Rp 212 miliar. Hingga 25 Juni 2021, anggaran BTT yang tersisa mencapai Rp 202,4 juta.

"Lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bekasi membutuhkan upaya penanganan secara masif yang pendanaannya tidak mencukupi dari sisa anggaran BTT yang ada," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Senin (5/7).

Dia mengatakan, anggaran BTT penanganan Covid-19 di antaranya digunakan untuk tempat rawat darurat di sejumlah fasilitas perawatan pasien Covid-19 hingga pelaksanaan vaksinasi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat