Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meluncurkan holding dan program strategis BUMN, Defend ID di Surabaya, Jatim pada Rabu (20/4/2022). | Sekretariat Presiden

Opini

24 Jun 2022, 03:50 WIB

Gempita Holding Industri Pertahanan

Industri pertahanan nasional mampu menopang dimensi ekonomi satu negara.

SANTI WIRA WIBAWATI; Alumnus Magister Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan dan Mahasiswa Doktoral Hubungan Internasional Unpad

Industri pertahanan nasional awalnya berdiri dengan dasar kebutuhan negara atas sarana pemeliharaan dan perbaikan alat pertahanan dan keamanan. Seiring berjalannya waktu, menjadi simbol kekuatan nasional, termanifestasi sebagai alat kebijakan untuk dimensi politik internasional satu negara.

Industri pertahanan nasional pun diyakini mampu menopang dimensi ekonomi satu negara karena multiplier effect yang bisa dihasilkan dari pengembangan industri pendukung industri pertahanan (Bitzinger, 2013).  

Dengan landasan di atas, industri pertahanan nasional berperan menentukan eksistensi negara di kontestasi hubungan internasional. Indonesia berupaya mewujudkan kemandirian industri pertahanan, di antaranya dengan membentuk holding BUMN industri pertahanan yaitu Defend ID, pada 2 Maret 2022.

 
Industri pertahanan nasional berperan menentukan eksistensi negara di kontestasi hubungan internasional.
 
 

Defend ID dibawah pengawasan Kementerian BUMN dan saturasi PT Len Industri sebagai induk holding, anggotanya PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana. Langkah strategisnya restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan.

Pemerintah juga diharapkan memberi suntikan dalam bentuk tunai dan nontunai melalui PMN dalam APBN 2022 atau pengajuan penambahan untuk RAPBN 2023.

Dalam usulan penambahan anggaran Kementerian BUMN 2023 yang disampaikan Menteri BUMN Erick Tohir, pada raker bersama Komisi VI DPR 7 Juni 2022, kementerian menaruh perhatian pada Defend ID dengan pengajuan PMN tunai Rp 3 triliun dan nontunai Rp 0,838 triliun.

Jika disetujui DPR, Defend ID membaginya untuk PT PAL Rp 0,89 triliun, PT Dirgantara Indonesia  Rp 900 miliar, dan PT Pindad Rp 843 miliar.

Ini untuk pengembangan dari sisi produksi seperti pembangunan fasilitas galangan, peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, pengembangan amunisi kaliber kecil, sedang, serta menengah, modernisasi medium tank, kendaraan tempur serta pemutakhiran kualitas senjata.

 
Jika disetujui DPR, Defend ID membaginya untuk PT PAL Rp 0,89 triliun, PT Dirgantara Indonesia  Rp 900 miliar, dan PT Pindad Rp 843 miliar.
 
 

Dari sisi manejemen, PMN yang bersifat nontunai untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan melalui konversi RDI/SLA dan eks BPPN. Namun, aksi korporasi ini tetap perlu dukungan regulasi dan politik.

Melalui UU No 16 tentang Industri Pertahanan dan Perpres No 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, pemerintah berasumsi menyiapkan skema untuk mengoordinasikan kebijakan dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi hingga evaluasi tata kelola industri pertahanan nasional.

Sayangnya, seluruh hal itu belum maksimal jika dilihat dari pelibatan industri pertahanan nasional dalam skema MEF tahap III (2020-2024) yang belum seberapa.

Pelibatan Defend ID dalam pembentukan peta jalan kebutuhan alutsista tiga matra TNI perlu ditekankan agar ada kesesuaian kebutuhan dengan kapasitas produksi. Sehingga industri pertahanan menggerakkan perekonomian sekaligus menjadi simbol kekuatan nasional di kawasan.

Menuju kemandirian

Kemandirian industri pertahanan, tak sebatas kemampuan negara memproduksi alat pertahanan, melainkan juga kapasitas dan kapabilitas membeli, menggunakan, menciptakan, hingga merawat alpahankam tersebut.

Di samping, keharusan memaksimalkan tingkat kandungan dalam negeri. Untuk mencapainya, perlu sinergi antar-BUMN pendukung industri pertahanan, sampai kebijakan ekspor dan penyerapan dari user dalam negeri, yaitu Kementerian Pertahanan.

Meskipun tak dapat dipungkiri, dinamika politik domestik dan internasional, kesenjangan sumber daya, dan teknologi sering menjadi hambatan dalam mengambil keputusan untuk mandiri dalam industri pertahanan.

 
Industri pertahanan juga memiliki berbagai karakteristik yang perlu dipahami dengan alasan identifikasi dari segi ekonomi
 
 

Industri pertahanan juga memiliki berbagai karakteristik yang perlu dipahami dengan alasan identifikasi dari segi ekonomi maupun hal lainnya (Yusgiantoro, 2014).

Melihat kemajuan teknik, pembiayaan bisnis, pengayaan riset dan pengembangan, insentif kerja sama, restrukturisasi industri, rantai pasok, dan strategi penyesuaian, Indonesia diharapkan meningkatkan kapasitas industri pertahanannya. Saat ini masih skala Tier 1, 2, dan 3 dengan harapan sampai Tier 4. 

Ini perlu diperhatikan Indonesia yang menargetkan Defend ID  masuk 50 industri pertahanan terbaik dunia. Sampai saat ini, prognosa kinerja kelima BUMN industri pertahanan pada akhir 2021 meraup pendapatan Rp 15,98 triliun (pertahanan dan nonpertahanan).

Sebesar Rp 7,98 triliun dari sektor pertahanan atau 19 persen penyerapan anggaran alpahankam 2021. Peningkatan dari total pendapatan 2020 sebesar Rp 12 triliun (pertahanan dan nonpertahanan) atau Rp 5,8 triliun dari sektor pertahanan, setara 16 persen penyerapan anggaran alpalhankam 2020.

Ke depan, diharapkan ada peningkatan pendapatan dan serapan anggaran pertahanan. Tak boleh ada tumpang tindih fokus bisnis antaranggota Defend ID dan harus ada integrasi peta jalan dengan kebutuhan rencana pengadaan alutsista dari tiga matra TNI.

 
Indonesia pun perlu memanfaatkan transfer teknologi dalam kerja sama atau pembelian alpahankam dari luar negeri
 
 

Indonesia pun perlu memanfaatkan transfer teknologi dalam kerja sama atau pembelian alpahankam dari luar negeri. Misalnya, memaksimalkan peran PT Dirgantara Indonesia dalam pembelian enam pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis.

Juga, perlu peningkatan kemampuan ekspor alutsista unggulan Indonesia seperti senjata serbu SS2 dan kendaraan pengangkut personel (APC) Anoa. Semua langkah itu mesti dikunci dengan komitmen politik mewujudkan kemandirian industri pertahanan.


Survei: Erick Kandidat Cawapres Terkuat di Jatim

Erick menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan sebagai sosok ideal menjadi wapres.

SELENGKAPNYA

Wapres: Awasi Ternak Terjangkit PMK

Jabar dan Jateng mempercepat vaksinasi PMK menjelang Idul Adha untuk ternak sehat.

SELENGKAPNYA

Jokowi Segera Sambangi Zelenskiyy dan Putin

Jokowi akan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

SELENGKAPNYA
×