Suasana Kompleks Parlemen Senayan saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Senin (16/8/2021). | ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Nasional

19 May 2022, 03:45 WIB

Pengecatan Atap Gedung Kura-Kura DPR Butuh Rp 4,5 Miliar

Perbaikan atap Gedung Kura-Kura lantaran banyak struktur bangunan yang harus dibenahi.

JAKARTA -- DPR akan melakukan perbaikan terhadap dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Perbaikan dilakukan lantaran banyak struktur bangunan yang harus dibenahi.

"Itu adalah bangunan heritage yang harus kita rawat dan banyak bagian yang menggelembung," kata Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan, Selasa (17/5).

Indra menjelaskan, gelembung itu menyebabkan pengelupasan. Selain itu, struktur bangunan juga terdapat banyak retakan-retakan sehingga menyebabkan kebocoran. "Termasuk di dalamnya jamur yang itu masuk ke dalam struktur beton tersebut," ujarnya.

Kemudian, Indra mengajak wartawan untuk melihat langsung kondisi atap tersebut. Berdasarkan pantauan Republika, terlihat ada bekas kebocoran, permukaan yang tampak robek, dan gelombang di sejumlah bagian di atap Ruang Rapat Paripurna. 

Indra menyatakan, anggaran Rp 4,5 miliar bukan hanya untuk pengecatan, tetapi juga waterproofing. “Kami pernah melakukan waterproofing terhadap dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura pada 2015 terakhir," ucapnya.

Indra mengatakan tahap pengerjaan akan dimulai dengan mengelupas seluruh permukaan atap Gedung Kura-Kura DPR. “Saat ini, kami dalam tahap proses pemilihan penyedia melalui lelang umum yang bertanggal 17 Mei telah dilaksanakan Aanwijzing atau penjelasan dokumen," kata dia.

Sebelumnya, anggaran pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dengan anggaran sebesar Rp 43,5 miliar menuai kontroversi. Akhirnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR memutuskan tak melanjutkan proyek tender pengadaan gorden itu.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi langkah Badan Urusan Rumah Tinggi (BURT) DPR RI  menghentikan proyek pengadaan gorden. Peneliti Formappi, Lucius Karus, berharap agar keputusan penghentian proyek gorden bukan semata-mata untuk menyenangkan publik sesaat saja.

"Keputusan itu harus muncul dari sebuah komitmen BURT untuk memastikan DPR menjadi lembaga terdepan yang mampu menjaga semangat efisiensi anggaran di tengah situasi krisis yang terjadi pasca pandemi," kata Lucius kepada Republika, Rabu (18/5).

Ia menuturkan jika semangat efisiensi yang menjadi landasan keputusan BURT menghentikan proyek gorden, maka mestinya bukan hanya proyek gorden saja yang dibatalkan. Lucius mengatakan ada sejumlah proyek yang sejak awal terlihat minim urgensi seperti pengaspalan jalan dan belakangan adalah pengecatan Dome gedung Nusantara yang menelan anggaran hingga Rp 4,5 Miliar.

photo
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022). - (Prayogi/Republika.)

"Maka mestinya selain menghentikan proyek gorden proyek-proyek lain yang memboroskan anggaran juga ikut dihentikan oleh BURT. Dengan begitu maka akan kelihatan bagaimana DPR benar-benar bisa jadi panutan bagi lembaga negara lain dalam menjalankan efisiensi anggaran," ujarnya.

Ia menambahkan, jika BURT hanya menghentikan pengadaan gorden tetapi proyek lainnya masih berjalan, maka keputusan BURT menghentikan proyek gorden terlihat hanya untuk menyenangkan publik sesaat saja. "Semangat penghematan anggaran sesungguhnya tak ada," ucapnya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso, resmi tak melanjutkan proyek tender pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) anggota DPR dengan anggaran sebesar Rp 43,5 Miliar. Hal tersebut menjawab pro kontra pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan yang ramai dibicarakan publik belakangan ini.

"BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase dan blind rumah jabatan RJA DPR Kalibata. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dengan Kesetjenan," kata Agung kepada wartawan dalam konpers, Selasa (17/5).


Bijak Sikapi Pelonggaran Penggunaan Masker

Mobilitas masyarakat yang tinggi tidak diikuti dengan kenaikan kasus Covid-19.

SELENGKAPNYA

Kejakgung: LCW Perantara Izin Ekspor CPO

LCW merupakan pihak yang menginisiasi pertemuan.

SELENGKAPNYA

Vaksinasi Calhaj Diakselerasi Jelang Keberangkatan

Selama 10 tahun terakhir tingkat kematian jamaah cenderung datar pada angka 2 per 1.000 (mil).

SELENGKAPNYA
×