TEL AVIV – Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa negaranya sedang mengupayakan dukungan Donald Trump untuk menyetujui rencana pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza. Ini sebuah langkah yang secara luas dikecam sebagai tindakan yang berpotensi menjadi kejahatan perang. 

Israel Katz mengatakan bahwa pada akhirnya "tidak ada solusi nyata bagi Gaza tanpa adanya migrasi ini" dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh situs berita Israel, Ynet, dan surat kabar Yedioth Ahronoth. Ia menyatakan bahwa pemerintah Israel telah "terorganisasi dan siap untuk mengeluarkan mereka melalui jalur laut, udara, maupun segala cara yang memungkinkan".

Trump sempat membahas gagasan pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS pada awal tahun 2025 yang akan melibatkan pemindahan warga Palestina dari wilayah tersebut, namun belakangan ia menarik diri dari gagasan itu. Rencana perdamaian 20 poin yang disusun Gedung Putih tahun lalu tidak memuat ketentuan mengenai deportasi warga Palestina—sebuah tindakan yang akan dipandang luas sebagai pembersihan etnis.

Namun, pada Rabu, Katz menyatakan keyakinannya bahwa dukungan AS dapat mengubah opini kawasan agar mendukung pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Ia mengatakan bahwa restu Trump sangat penting untuk meyakinkan negara-negara tetangga agar bersedia menerima pengungsi Palestina.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. - (EPA POOL)

SHARE    

"Setiap negara yang bersedia menampung mereka menginginkan dukungan Amerika," ujarnya. "Saat ini, Trump belum membatalkan hal tersebut. Ia hanya menangguhkannya." 

Gedung Putih tidak segera menanggapi mengenai apakah Trump masih melanjutkan pembahasan terkait usulan Israel untuk mengosongkan Jalur Gaza dari penduduknya secara paksa. Katz secara khusus menyoroti Mesir, yang menurutnya telah melobi Washington untuk menentang pemindahan paksa penduduk Palestina. 

"Hal itu belum dibatalkan," katanya. "Pembahasan terus berlangsung, termasuk saat ini, dan menurut saya, pada akhirnya tidak ada solusi lain yang lebih menguntungkan semua pihak.”

Pernyataan-pernyataan ini muncul di tengah musim pemilihan umum yang sengit di Israel, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutu-sekutu sayap kanannya berupaya menarik simpati pemilih dengan menyerukan tindakan yang lebih agresif terhadap warga Palestina. Beberapa di antaranya bersifat sangat provokatif dan kejam.

Warga Palestina meratapi jenazah mantan polisi Abed Almalek Abu Jobein, di Rumah Sakit Al-Shifa, Kota Gaza, pada 14 Juli 2026. Setidaknya tujuh warga Palestina tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah kantor polisi di Jabalia, Gaza utara. - (EPA/MOHAMMED SABER )

SHARE    

Menteri keamanan nasional dari kubu sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, mengunggah rekaman video di platform X dari sebuah penjara wanita; ia menyatakan dirinya bertanggung jawab atas kondisi memprihatinkan di fasilitas tersebut. Ketika seorang tahanan mengadu bahwa mereka tidak mendapatkan perawatan medis, fasilitas untuk mandi, ataupun pakaian bersih, Ben-Gvir berkata: "Masa-masa fasilitas penjara yang nyaman sudah berakhir. Inilah situasi saat ini, dan saya bertanggung jawab penuh atas segalanya. Saya puas dengan kondisi seperti ini." 

Pada hari Rabu, Netanyahu mengunjungi sebuah pos militer Israel yang terletak di dekat garis batas di Jalur Gaza. Israel menyatakan tidak akan mundur dari garis tersebut sampai Hamas melucuti senjatanya, meskipun ada seruan untuk melakukan penarikan pasukan secara bertahap guna mendukung kesepakatan gencatan senjata yang baru-baru ini dicapai dengan kelompok tersebut. 

"Kami menguasai wilayah ini dan akan tetap bertahan di garis batas ini," ujar Netanyahu. "Kami melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan kami, yaitu melucuti senjata Hamas dan mendemiliterisasi Gaza. Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat