Oleh: Hasanul Rizqa, jurnalis Republika

“Wer sich selbst und andre kennt,
Wird auch hier erkennen:
Orient und Occident
Sind nicht mehr zu trennen.

Sinnig zwischen beyden Welten
Sich zu wiegen lass ich gelten,
Also zwischen Ost und Westen
Sich bewegen sey zum besten!”

[Yang kenal diri juga sang lain
Di sini pun kan menyadari:
Timur dan Barat berpilin
Tak terceraikan lagi.

Arif berayun penuh manfaat
Di antara dua dunia;
Melanglang timur dan barat
Mencapai hikmah mulia!]
(terjemahan Damshäuser dan Sarjono, 2007)

Kutipan di atas bersumber dari West-Östlicher Divan (Diwan Barat-Timur), karya pujangga besar Jerman Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Buku yang terbit pada 1819 itu lahir dari kekaguman Goethe terhadap khazanah sastra Persia, terutama Diwan karya penyair sufi Hafiz (1325-1390).

Minat Goethe bermula ketika ia membaca terjemahan sajak-sajak Hafiz ke dalam bahasa Jerman yang dikerjakan orientalis Joseph von Hammer-Purgstall pada 1814.

Di Eropa, West-Östlicher Divan tidak sepopuler Faust, karya yang sering kali dianggap sebagai magnum opus Goethe. Namun, justru melalui Divan itulah tampak jelas keberanian intelektual dirinya.

Di tengah arus pemikiran Eropa yang memandang Timur sebagai "objek yang lain", ia menghadirkan suara yang berbeda. Timur tidak dilukiskan sebagai lawan Barat, melainkan mitra dialog yang setara.

Ini terasa istimewa jika ditempatkan dalam konteks zamannya. Pada abad ke-18 hingga ke-19, orientalisme mendominasi cara pandang Eropa.

Di satu sisi, orientalisme mendorong perkembangan ilmu-ilmu, seperti filologi dan arkeologi. Akan tetapi, banyak karya orientalis dibangun di atas mitos bahwa Eropa adalah pusat peradaban. Timur digambarkan sebagai objek yang eksotis, misterius, emosional, dan tidak rasional. Karena itu, butuh campur tangan Barat untuk menjadikannya "beradab."

Patung Goethe di Leipzig, Jerman. - (Wikipedia)

Goethe menempuh jalan berbeda. Melalui pembacaannya terhadap karya-karya sastra sufi, ia berusaha membangun dialog lintas peradaban. Baginya, Timur dan Barat tidak mesti dipertentangkan. Keduanya dapat saling berbagi pengalaman dan belajar dalam hubungan yang setara. “Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen.” (Timur dan Barat tidak lagi dapat dipisahkan.)

Pandangan Goethe terhadap Islam juga berkembang melalui pencarian intelektual yang panjang.

Sejak usia muda, ia sudah membaca terjemahan Alquran, khususnya yang disusun J.V. Hammer dalam bahasa Jerman ataupun oleh G. Sale dalam bahasa Inggris.

Ia mempelajari bahasa Arab dan Persia, mendalami karya-karya para sufi besar, seperti Jalaluddin Rumi, Fariduddin Attar, Saadi, dan Hafiz. Saat berusia 23 tahun, Goethe menulis Mahomets Gesang (Kidung Muhammad) yang berisi pujian tulus kepada sang pembawa risalah Islam.

Yang menarik perhatian Goethe bukan semata-mata aspek lahiriah Islam, melainkan dimensi spiritualnya. Ia memaknai agama ini dalam pengertian laku berserah diri kepada Yang Abadi.

Dalam West-Östlicher Divan, Goethe menulis: “Närrisch, daß jeder in seinem Falle Seine besondere Meinung preist! Wenn Islam Gott ergeben heißt, In Islam leben und sterben wir alle.”

(Alangkah pandir menganggap diri istimewa, mengira keyakinan sendiri benar belaka! Bila makna Islam pada Tuhan berserah diri, maka dalam Islam semua kita hidup dan mati [terj. Damshäuser dan Sarjono, 2007].)

***

Dua abad telah berlalu sejak pujangga besar Johann Wolfgang von Goethe menggubah West-Östlicher Divan. Sejak itu, dunia berubah secara dramatis. Globalisasi, gelombang migrasi, kemajuan teknologi informasi, hingga menguatnya politik identitas menghadirkan tantangan baru dalam hubungan antara dunia Barat dan Islam.

Di Eropa, kehadiran komunitas Muslim telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang memunculkan beragam perdebatan. Isu-isu tersebut mencakup integrasi sosial, identitas nasional, hingga bagaimana masyarakat yang semakin majemuk membangun kehidupan bersama.

Pertanyaannya, apakah cita-cita Goethe tentang "Timur dan Barat yang tak lagi dapat dipisahkan" ("Sind nicht mehr zu trennen") benar-benar menemukan bentuknya dalam kehidupan Jerman masa kini?

Pertanyaan itulah yang saya bawa ketika mengikuti program yang diselenggarakan Goethe-Institut pada pertengahan Juni 2026 bertema "Religious Freedom and Integration in Germany: Muslim Life in Germany." Selama sepekan, saya bersama para peserta dari berbagai negara di Asia dan Afrika mengikuti serangkaian diskusi, kunjungan lapangan, dan perjumpaan dengan para akademisi, jurnalis senior, tokoh agama, serta pejabat pemerintah.

ILUSTRASI Masjid Sehitlik di Berlin, Jerman. - (DOK EPA KAMIL ZIHNIOGLU)

Dari Sejarah ke Tantangan Integrasi

Pada paruh kedua abad ke-19 M, Prusia berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di kawasan berbahasa Jerman sehingga terbentuklah Imperium Jerman. Dalam Perang Dunia I (1914-1918), entitas ini bergabung dalam Blok Sentral, bersama Kesultanan Turki Utsmaniyah (Ottoman) dan Austria-Hungaria. Poros ini menghadapi Sekutu, aliansi yang terdiri atas Prancis, Britania Raya, dan belakangan Amerika Serikat.

Menurut jurnalis senior Daniel Bax, PD I menjadi tonggak penting dalam memahami sejarah kehadiran Islam di Jerman. Ia menjelaskan, masjid pertama di Jerman dan bahkan seluruh Eropa Tengah adalah Masjid Wünsdorf di Brandenburg.

“Halbmondlager” (Kamp Bulan Sabit), demikian julukannya, didirikan bagi tawanan perang yang beragama Islam. Mereka ini sebelumnya berhasil ditangkap oleh pasukan Jerman yang bertempur melawan PD I.

Bagaimana mungkin pasukan Jerman berhadapan dengan “tentara Muslim” yang tergabung dalam kubu Poros di Eropa?

Ini berawal ketika Inggris mulai memobilisasi tentara lokal dari wilayah jajahan di India (British Indian Army) dalam kancah PD I. Untuk menahan serangan Jerman di Selat Inggris, London mengerahkan pasukan yang kerap disebut Sepoy atau Sipahi itu.

Tentara Sepoy ini sesungguhnya berpengalaman tempur. Namun, mereka tidak siap menghadapi hujan bom, desingan peluru, gas beracun, dan berbagai bentuk persenjataan modern di Eropa.

Alhasil, mereka kalah dalam pertempuran. Banyak dari mereka yang dibawa sebagai tawanan perang ke Jerman.

Bax menjelaskan, Jerman saat itu menjalankan taktik persuasif sebagai bagian dari strategi pertempuran. Kepada orang-orang Muslim itu, diberikan perlakuan khusus, termasuk kebebasan dan fasilitas untuk menjalankan ibadah agama mereka.

Bukan hanya orang-orang Sepoy. Di kamp ini, ada pula para tawanan yang berasal dari wilayah jajahan Prancis dan Rusia—dua negara musuh Jerman di PD I. Orang-orang yang ditawan ini semuanya Muslim dan jumlahnya mencapai lima ribu jiwa.

Kekaisaran Jerman berharap dapat membujuk para tawanan Muslim tersebut agar berpindah kubu. Upaya ini sejalan dengan langkah Sultan Ottoman yang pada November 1914 mengeluarkan fatwa "mewajibkan" seluruh umat Islam untuk memberontak dan angkat senjata melawan negara-negara penjajah. Seruan perlawanan ini pun turut digaungkan di Jerman.

Sebagai langkah nyata, pada 1915 Pemerintah Jerman membangun Masjid Wünsdorf. Pendirian fasilitas ibadah ini bukan sekadar wujud toleransi, melainkan bagian dari taktik propaganda keagamaan demi memicu sentimen antikolonial dan mengobarkan semangat "jihad" di kalangan tawanan agar berbalik melawan pasukan Sekutu.

Toh pada akhirnya, taktik "jihad buatan" ini kandas. Hanya sebagian kecil tawanan yang bersedia mengangkat senjata membela Blok Sentral. Mayoritas menolak terseret lebih jauh dalam perang yang bukan milik mereka.

Seiring berakhirnya Perang Dunia I, Masjid Wünsdorf mulai ditinggalkan. Hingga akhirnya, kompleks ini dibongkar pada akhir 1920-an karena lapuk.

“Jika kita berkunjung ke pinggiran Wünsdorf (di Brandenburg) saat ini, kita akan menemukan Moscheestraße (Jalan Masjid). Nama jalan itu sebagai pengingat bahwa pernah dahulu berdiri di sana sebuah masjid bersejarah,” kata Bax kepada Republika di Berlin, Jerman, baru-baru ini.

Lukisan yang menggambarkan Masjid Wunsdorf. - (Wikipedia)

Nasib Masjid Wünsdorf sangatlah kontras dengan Masjid Berlin. Tempat ibadah yang juga dikenal sebagai Masjid Wilmersdorf ini tercatat sebagai masjid tertua yang masih berdiri di Jerman.

Dibangun pada rentang waktu 1923 hingga 1925, tepat ketika masjid kamp tawanan Wünsdorf mulai dibongkar, Masjid Berlin lahir dari inisiatif yang berbeda. Terletak di Brienner Straße, Wilmersdorf, masjid yang desainnya menyerupai Taj Mahal tersebut dirancang oleh arsitek Jerman, K.A. Hermann. Pemrakarsanya adalah komunitas Gerakan Ahmadiyah Lahore yang tinggal di Berlin.

Masjid Berlin mengalami kerusakan parah akibat serangan militer Soviet pada akhir Perang Dunia II. Dalam kurun tahun 1990-an, restorasi besar-besaran selesai dilakukan. Kini, Masjid Berlin menjadi salah satu tempat ibadah yang dikelola Muslim Jerman, khususnya komunitas Ahmadiyah.

“Orang-orang Ahmadiyah adalah salah satu komuntas Muslim yang paling awal menetap di Jerman. Mereka pertama kali menjejakkan kakinya di negara ini pada permulaan dekade 1920-an, masa Republik Weimar,” jelas Bax.

Nasionalis Sosialis membawa Jerman ke dalam Perang Dunia II. Sepanjang periode perang ini, Jerman memimpin kampanye militer agresif Blok Poros untuk menaklukkan Eropa dan melakukan tragedi Holocaust.

Saat Hitler berkuasa pada 1933, komunitas Muslim di Jerman mulai berkembang melalui kehadiran mahasiswa, kaum eksil, dan mantan tawanan perang. Banyak dari mereka, termasuk para desertir Soviet, bergabung dengan pihak Nasionalis Sosialis dengan harapan dapat memperoleh kemerdekaan bagi negara asal mereka dari penjajahan atau pengaruh Moskow.

Setelah hancur lebur dan terbagi dua pasca-Perang Dunia II, Jerman perlahan bangkit. Proses rekonstruksi melahirkan "keajaiban ekonomi" yang didorong terutama oleh bantuan masif dari Amerika Serikat melalui Rencana Marshall (Marshall Plan).

Program Gastarbeiter (Buruh Tamu) diluncurkan Pemerintah Jerman Barat pada 1950-an hingga 1970-an untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan mendesak merekonstruksi berbagai infrastruktur pasca-PD II.

Meskipun awalnya ditargetkan untuk masa kerja sementara, banyak dari buruh pendatang ini akhirnya menetap secara permanen. Di antara mereka adalah imigran dari Turki (mulai tahun 1961), Maroko (mulai 1963), dan Tunisia (mulai 1965).

Otoritas saat itu membolehkan para buruh pendatang untuk membawa serta keluarga mereka ke Jerman Barat. Akibatnya, jumlah komunitas Turki di Jerman kian meningkat. Hal itu terutama sejak terjadinya eksodus orang-orang Turki dari Bulgaria ke sana pada 1974.

Bax mengatakan, hingga kini mayoritas Muslim di Jerman adalah pendatang dan keturunan migran generasi kedua atau ketiga. Turki menjadi negara asal Muslim Jerman terbanyak.

“Memang, tidak ada sensus resmi tentang itu (pendataan warga berdasar agama –Red). Namun saat ini, diperkirakan ada sekitar 5,5 juta orang Muslim di Jerman. Sekitar 2,5 juta atau 45 persen di antaranya punya akar (nasab) Turki,” ujar Bax.

Meskipun porsi populasi Muslim keturunan Turki di Jerman mengalami penurunan dari 53 persen pada tahun 2015 menjadi 45 persen saat ini, mereka tetap menjadi kelompok terbesar dibandingkan komunitas Muslim lainnya yang berasal dari Arab (27 persen), Eropa Tenggara atau Balkan (19 persen), serta Afghanistan, Iran, dan sekitarnya (9 persen). Selain kelompok-kelompok tersebut, komunitas Muslim di Jerman juga mencakup para mualaf yang memeluk Islam karena keyakinan pribadi, pernikahan, atau alasan lainnya.

Masjid Fatih Camii, Dresden, Jerman - (Ist)

SHARE    

Merujuk pada rilis Deutsche Islam Konferenz (Konferensi Islam Jerman), sekitar 75 persen umat Islam di Jerman merupakan penganut Sunni. Adapun kelompok-kelompok lain mencakup penganut Syiah (4 persen), pengikut Ahmadiyah serta berbagai sekte lainnya (masing-masing 1 persen). Selain itu, terdapat pula komunitas Alevis yang memiliki tradisi khas pengaruh Turki dengan porsi 8 persen, tetapi sekitar 40 persen di antaranya memandang keyakinan mereka “terpisah dari Islam.” Data ini menunjukkan, keragaman arus dan kelompok keagamaan yang dinamis dalam komunitas Muslim di Jerman.

Bagaimanapun, di balik keragaman tersebut pelbagai tantangan masih membayangi. Menurut Bax, Islamofobia dan sentimen anti-Islam yang kerap digulirkan oleh kelompok nasionalis sayap-kanan menciptakan iklim sosial yang kurang menguntungkan bagi orang-orang Muslim Jerman.

Narasi-narasi politis yang diskriminatif sering kali menyasar eksistensi Muslim di ruang publik. Hal ini, lanjut Bax, berpotensi menjadikan upaya integrasi sosial yang (seharusnya) berjalan organik di masyarakat justru terbentur oleh ketegangan politik identitas yang disengaja.

Bax mencontohkan kontroversi iklan produk permen Katjes pada beberapa tahun lalu sebagai salah satu potret nyata pertarungan persepsi.

Pada 2018, sebuah iklan Katjes menampilkan wajah wanita berhijab. Perempuan yang menjadi model iklan itu, Vicidca Petrovic, adalah keturunan Turki-Serbia. Di media sosial, kelompok sayap-kanan menyerukan kecaman hingga ancaman boikot produk tersebut.

Betapapun kontroversialnya, iklan itu menunjukkan satu hal yang jelas: kaum Muslim termasuk ceruk pasar yang disasar pemilik merek (brand). Bax menegaskan, dunia usaha di Jerman sudah mulai realistis melihat perubahan demografis yang ada.

“Bagi banyak produsen di Jerman, Muslim bukan lagi sekadar objek perdebatan politik, melainkan segmen konsumen yang layak dan strategis untuk dibidik. Keputusan mereka menggunakan model berhijab adalah bentuk pengakuan bahwa umat Islam adalah bagian integral dari masyarakat dan pasar Jerman saat ini,” katanya.

Hijab memang menjadi simbol identitas keislaman yang menonjol. Namun, menurut jajak pendapat Deutsche Islam Konferenz pada 2025, hanya sekitar 30 persen Muslimah Jerman yang mengenakannya.

Banyak di antara Muslimah Jerman yang mengaku taat menjalankan ibadah sehari-hari, tetapi pada saat yang sama merasa tidak perlu menggunakan penutup kepala (77 persen) atau sekadar memilih untuk tidak suka menutup kepala mereka (56 persen).

Yang perlu digarisbawahi adalah, terdapat faktor lain yang berperan cukup signifikan. Sekitar 35 persen Muslimah responden mengaku, tidak memakai hijab karena khawatir akan berdampak negatif dalam kehidupan sosial mereka, semisal kesulitan diterima bekerja di perusahaan yang akan mereka lamar.

Lebih lanjut, survey Deutsche Islam Konferenz pada 2025 juga menemukan, isu Islamofobia atau sentimen anti-Muslim pun membentuk persepsi diri komunitas Muslim Jerman itu sendiri terhadap posisi mereka di negara ini.

ILUSTRASI. - (EPA/UWE ANSPACH)

Sebanyak 14 persen responden Muslim menyatakan sangat setuju dengan pernyataan asumsi bahwa “umat Islam tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat Jerman.” Sebanyak 30 persen lainnya merasa cukup setuju dengan itu.

Temuan lain yang cukup mengejutkan dari jajak pendapat itu adalah, diskriminasi justru lebih dirasakan oleh migran generasi kedua dibandingkan dengan generasi pertama.

“Hal ini muncul karena agaknya Muslim yang lahir dan besar di Jerman memiliki ekspektasi yang lebih tinggi untuk diterima sepenuhnya sebagai warga negara yang setara. Mereka tidak lagi menempatkan diri sebagai pendatang. Alhasil, mereka jauh lebih peka dan kritis terhadap segala bentuk praktik diskriminasi,” ucap Bax.

Ia mengingatkan, Konstitusi Negara Jerman (Grundgesetz) menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu termaktub dalam Pasal 4 Grundgesetz yang berbunyi, “Kebebasan beragama dan memiliki pandangan-ideologis-hidup tidak boleh diganggu.”

Sekolah-sekolah di Jerman wajib memberikan pendidikan agama dan menjadikannya sebagai mata pelajaran reguler bagi para murid. Hal itu dengan perkecualian, yakni pembatasan berlaku di Berlin dan Bremen.

“Pendidikan agama di sekolah negeri (public school) diatur melalui kerja sama antara otoritas pendidikan negara bagian (Bundesländer) dan komunitas keagamaan yang bersangkutan. Guru agama tidak sekadar praktisi (ulama), tetapi harus memiliki kualifikasi akademik yang setara dengan guru mata pelajaran lain,” tutur Bax.

Sesuai dengan semangat Konstitusi Jerman, negara tidak boleh menentukan sendiri isi pengajaran agama. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan agama Islam disusun melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi komunitas Muslim yang diakui secara hukum.

Masalahnya, jelas Bax, banyak organisasi Muslim di Jerman belum memiliki status hukum yang diminta. Sebab, sifat organisasi mereka sering kali terkait dengan lembaga di negara asal, semisal Persatuan Dakwah Islam Turki (DITIB) yang mengelola sejumlah masjid di Jerman, tetapi berafiliasi dengan Pemerintah Turki.

Untuk mengatasi kebuntuan, banyak negara bagian Jerman membentuk semacam “dewan penasihat” atau model kemitraan sejenis. Terdiri atas perwakilan organisasi Muslim lokal dan akademisi Muslim, dewan ini berfungsi sebagai mitra pemerintah negara bagian dalam menentukan kurikulum dan merekomendasikan calon guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah umum.

Pada akhirnya, menurut Bax, integrasi Muslim di Jerman kini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi yang menuntut harmonisasi antara jaminan konstitusional dengan penghapusan diskriminasi sistemik di ruang publik, termasuk yang dihadirkan melalui pembingkaian (framing) media-media massa.

“Media massa memegang tanggung jawab etis yang krusial untuk tidak terjebak dalam narasi populis yang membenturkan identitas, sebab setiap kata yang dipilih dalam pemberitaan sering kali menjadi penentu apakah komunitas Muslim akan dipandang sebagai bagian integral dari masyarakat atau justru terus-menerus diposisikan sebagai 'pihak luar' yang asing," tukas dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat