Pekerja menggunakan eskavator mengangkat kayu gelondongan yang menumpuk di daerah aliran sungai pascabanjir bandang di desa Blang Cut, kecamatan Meurah Dua, kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa (30/12/2025). | ANTARA FOTO/Ampelsa

Ekonomi

3.020 Industri Kecil Terdampak Bencana Sumatera

Aceh menjadi provinsi dengan jumlah industri kecil terdampak terbesar.

 

JAKARTA – Sebanyak 3.020 industri kecil di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda ketiga wilayah tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan Program Restart Industri Kecil (Restart IK) untuk mempercepat pemulihan usaha agar pelaku industri dapat kembali berproduksi sekaligus menjaga aktivitas ekonomi di daerah terdampak.

Data Kemenperin menunjukkan Aceh menjadi provinsi dengan jumlah industri kecil terdampak terbesar, yakni 2.148 unit usaha atau sekitar 71 persen dari total keseluruhan. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat 649 unit usaha terdampak dan Sumatera Utara sebanyak 223 unit usaha.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan percepatan pemulihan sektor industri kecil menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Karena itu, Kemenperin menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan pemulihan industri kecil di tiga provinsi tersebut.

“Kami telah menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemulihan Industri Kecil Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kementerian Perindustrian untuk bergerak cepat mengupayakan pemulihan pelaku industri kecil yang terdampak sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menurut Agus, keberlangsungan industri kecil menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat setelah bencana. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan pelaku usaha memperoleh dukungan sesuai kebutuhan agar mampu kembali beroperasi dan mempertahankan mata pencahariannya.

Program tersebut juga menjadi tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Agus mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki informasi paling lengkap mengenai kondisi pelaku industri kecil sehingga pendataan yang akurat menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program ini. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi pelaku industri kecil di wilayahnya sehingga kami mendorong penyampaian data yang akurat agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Berdasarkan sektor usahanya, industri pangan menjadi kelompok yang paling banyak terdampak dengan 1.321 unit usaha. Selanjutnya industri kimia, sandang, dan kerajinan sebanyak 876 unit usaha, industri furnitur dan bahan bangunan 412 unit usaha, industri logam, mesin, elektronika, dan alat angkut sebanyak 374 unit usaha, serta industri aneka sebanyak 11 unit usaha.

Melalui Program Restart IK, Kemenperin menyiapkan sejumlah bentuk dukungan, mulai dari bantuan mesin dan peralatan produksi, fasilitasi bahan baku, perluasan akses pasar, akses pembiayaan, hingga pendampingan peningkatan mutu produk melalui bimbingan teknis dan sertifikasi.

Pelaksanaan program dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan berbasis unit usaha yang menyasar pelaku industri kecil yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) binaan dinas perindustrian. Kedua, pendekatan berbasis Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai rumah produksi bersama bagi pelaku usaha di wilayah terdampak.

Menurut Agus, pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi bagi pelaku usaha yang kehilangan sarana produksi sekaligus memperkuat industri kecil yang masih beroperasi melalui dukungan pemasaran dan peningkatan daya saing.

“Pendekatan tersebut dirancang agar industri kecil yang usahanya tidak lagi dapat beroperasi memperoleh alternatif solusi untuk kembali berproduksi. Di sisi lain, industri kecil yang masih berjalan akan diperkuat melalui dukungan akses pasar sehingga mampu menggerakkan kembali roda ekonomi daerah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan program hingga beberapa tahun ke depan, Kemenperin juga mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Program Restart IK mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku hingga 2028.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengatakan implementasi tahap awal program akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Selain bantuan mesin dan peralatan produksi, pelaku usaha juga akan memperoleh pendampingan untuk sertifikasi halal, pengembangan desain kemasan, peningkatan kualitas produk, serta akses pembiayaan.

Reni mengatakan Kemenperin juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperluas cakupan bantuan kepada pelaku industri kecil. Menurut dia, dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan identifikasi kebutuhan pelaku usaha menjadi modal penting agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat.

Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat membantu pelaku industri kecil kembali berproduksi, mempertahankan lapangan kerja, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah yang terdampak bencana.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat