TEL AVIV – Washington disebut sedang memaksa Israel untuk segera memungkinkan rekonstruksi Gaza. Hal itu disebut harus dilakukan meski kelompok perlawanan Hamas tak dilucuti seperti keinginan Tel Aviv.

Otoritas Penyiaran Israel pada hari Senin menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menyerahkan dokumen kepada Israel yang mencakup langkah untuk melanjutkan rekonstruksi Jalur Gaza. Hal itu harus dilanjutkan bahkan tanpa pelucutan senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

Media tersebut menambahkan bahwa Washington berharap mendapatkan persetujuan tertulis dari Israel atas dokumen itu, yang menurut mereka "mencerminkan tekanan Amerika untuk melanjutkan pelaksanaan rencana Presiden Donald Trump, meskipun Hamas tidak dilucuti senjatanya," sembari juga menunjukkan keinginan Washington untuk tidak memulai kembali perang.

Otoritas penyiaran mengatakan ringkasan dokumen tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat memberi isyarat kepada Israel bahwa pilihan untuk melanjutkan perang di Gaza sudah tidak ada lagi, dan bahwa sudah waktunya untuk mendorong alternatif terhadap pemerintahan Hamas, bahkan jika Hamas menolak untuk menyerahkan senjatanya.

Belum ada komentar resmi yang dikeluarkan oleh Israel maupun Amerika Serikat terkait laporan otoritas penyiaran tersebut.

Menurut laporan itu, dokumen tersebut memuat klausul yang mewajibkan Israel mengizinkan pelaksanaan proyek infrastruktur di Jalur Gaza—termasuk air, listrik, dan lainnya—di wilayah-wilayah yang tidak disebutkan secara spesifik. Selain itu, diwajibkan juga  pemindahan penduduk dari wilayah di bawah kendali Hamas ke wilayah yang berada di bawah tanggung jawab Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) paling lambat akhir 2026.

Anggota sayap militer Hamas yang bersenjata mengambil bagian dalam upacara penyerahan sandera selama gencatan senjata baru-baru ini. - (EPA)

SHARE    

Dokumen itu juga menetapkan izin pendirian markas pusat bagi pemerintahan teknokrat, pemberian izin pembangunan pangkalan untuk pasukan internasional, serta izin rekonstruksi Rumah Sakit Eropa. Termasuk juga pencabutan blokade bahan bangunan dan peralatan medis—dan pembuatan koridor akses menuju rumah sakit tersebut dari wilayah yang dikuasai Hamas.

Dokumen tersebut juga mencatat bahwa Israel akan mengalihkan pendapatan pajak Otoritas Palestina yang terkait dengan Gaza kepada Dewan Perdamaian, seiring langkah untuk mengakui pemerintahan teknokrat tersebut sebagai entitas berdaulat di Gaza.

Selain itu, dokumen tersebut menetapkan pemberian kebebasan bergerak bagi pemerintahan teknokrat di dalam maupun di luar wilayah tersebut untuk keperluan resmi, serta mengizinkan distribusi bahan bakar dan penggunaan pembayaran digital, sebagai bagian dari upaya mengurangi kemampuan Hamas dalam memungut pajak dan mengenakan biaya.

Berdasarkan dokumen tersebut, Israel juga mengizinkan pengoperasian jaringan komunikasi generasi keempat (4G)—layanan yang saat ini dilarang di Gaza—serta pemberian amnesti bersyarat bagi mereka yang menyerahkan senjata dan berkomitmen pada perdamaian.

Sebagai imbalannya, Dewan Perdamaian mengawasi rantai pasokan, bahan bakar, dan pembayaran, serta berupaya mengurangi pajak yang diberlakukan oleh Hamas, menurut sumber yang sama.

Dokumen tersebut juga mencakup pengaturan keamanan melalui Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)  yang didukung oleh "pengawal sipil Palestina yang tidak bersenjata", sekaligus memberikan hak kepada Israel untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melindungi keamanannya jika Hamas tidak mematuhi perlucutan senjata.

Pusat-pusat komando Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza ditampilkan dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)

SHARE    

Sementara itu, Times of Israel, mengutip diplomat Arab, melaporkan bahwa Mesir telah setuju untuk menjadi tuan rumah pelatihan personel polisi, sementara empat negara telah setuju untuk menyumbangkan pasukan untuk pasukan keamanan internasional.

Surat kabar itu menambahkan bahwa pengerahan polisi dan pasukan keamanan internasional memerlukan persetujuan Israel yang belum diberikan, dan persetujuan ini termasuk penandatanganan perjanjian status pasukan dengan masing-masing negara yang berkontribusi pada pasukan internasional.

Times of Israel mengutip seorang pejabat dari Dewan Perdamaian yang mengatakan bahwa masalah ini "akan segera diselesaikan."

Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa penolakan Israel untuk mematuhi ketentuan tahap pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza juga merupakan hambatan besar bagi masuknya komite nasional yang bertugas mengelola sektor ini.

Menurut surat kabar tersebut, pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan sikap yang semakin tidak kooperatif menjelang pemilihan umum Knesset, sehingga peluang tercapainya terobosan menjadi kecil hingga pemilihan umum Israel dilaksanakan.

20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang Gaza - (Republika)

Perwakilan dari badan-badan yang ditugaskan untuk rekonstruksi dan administrasi pascaperang di Jalur Gaza dijadwalkan bertemu di Siprus pada hari Selasa dan Rabu, menurut juru bicara pemerintah Siprus, Constantinos Letimputes.

Pada 16 Januari, Gedung Putih mengumumkan penerapan struktur manajemen transisi di Gaza, yang mencakup Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (sebuah pemerintahan teknokratis), dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pertemuan pertama Dewan Perdamaian, yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, diselenggarakan pada tanggal 19 Februari di Institute of Peace di Washington.

Perkembangan ini merupakan bagian dari tahap kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 tertanggal 17 November 2025.

Rencana ini muncul dua tahun setelah perang genosida yang dimulai pada 8 Oktober 2023, yang mengakibatkan lebih dari 73.000 orang gugur dan lebih dari 173.000 orang terluka, serta kehancuran luas yang berdampak pada sekitar 90% infrastruktur sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.

Hamas masih kuat

Laporan baru dari militer Israel menyatakan bahwa Hamas sedang memproduksi senjata baru dan merekrut pejuang baru untuk melanjutkan perlawanan terhadap pasukan pendudukan Israel di Gaza.  Hamas dilaporkan berhasil memproduksi ratusan bahan peledak dan rudal anti-tank setiap bulannya

Hal ini dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Israel (KAN) pada Senin. Rincian laporan yang tidak mencantumkan sumber spesifik tersebut disampaikan oleh para perwira dari Direktorat Intelijen Militer dan Komando Selatan kepada Kepala Staf Eyal Zamir pekan lalu.

Laporan itu menyebutkan bahwa Hamas berhasil memproduksi ratusan bahan peledak dan rudal anti-tank setiap bulannya. Gerakan perlawanan tersebut juga telah merekrut pejuang baru berusia antara 18 hingga 22 tahun dan kembali melatih anggota pasukan elite Nukhba mereka, tambah laporan itu.

Gerakan perlawanan Palestina tersebut juga diduga sedang membangun kembali jaringan terowongan di bawah Gaza serta berupaya menyelundupkan pesawat nirawak (drone) dan perangkat komunikasi dari Sinai.

"Hamas memiliki kekuatan yang solid di lapangan," ujar para perwira tersebut kepada Zamir. "Tidak ada pihak yang mengancam posisi mereka, dan organisasi tersebut tidak bersedia melepaskan kendali atas Gaza."

Militer Israel menggunakan klaim-klaim ini—yang tidak didukung oleh bukti yang tersedia bagi publik—untuk membenarkan kembali kampanye militer di Gaza, seiring upaya Israel untuk menyingkirkan jutaan penduduk Palestina dari wilayah tersebut demi membuka jalan bagi pembangunan kembali permukiman Yahudi.

"Berdasarkan informasi tersebut, laporan itu menyebutkan bahwa IDF meyakini perlunya memulai kembali serangan terhadap Hamas," tulis Times of Israel.

Amerika Serikat dikabarkan menentang serangan lanjutan Israel tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan inisiatif "Board of Peace" (Dewan Perdamaian) yang digagas Presiden AS Donald Trump, tambah surat kabar Israel itu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat