JAKARTA – Pembongkaran area bekas Pasar Taman Puring (Tampur) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memunculkan kekhawatiran pedagang terkait kelanjutan nasib mereka pascakebakaran yang terjadi pada Juli 2025. Para pedagang berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai rencana pembangunan kembali pasar maupun penataan kawasan tersebut.

Pada Jumat (22/5/2026), alat berat mulai meratakan area bekas pasar yang selama ini ditempati pedagang untuk membuka lapak darurat pascakebakaran. Sebagian pedagang kemudian mendatangi Kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait rencana penataan lokasi eks Pasar Taman Puring.

Perwakilan pedagang, Viki Arifandi mengatakan, pedagang masih berharap pasar dapat kembali dibangun agar aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dapat pulih.

“Kami tetap berharap ada solusi terbaik dan janji pembangunan kembali pasar bisa direalisasikan,” kata Viki.

Sebelumnya, wacana pembangunan taman difabel di lokasi eks Pasar Taman Puring sempat mencuat. Namun, pedagang mengaku berharap pemerintah tetap membuka ruang dialog sebelum menentukan keputusan akhir terkait pemanfaatan lahan tersebut.

Camat Kebayoran Baru Rahmat Mulyadi mengatakan, aspirasi pedagang akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk dibahas lebih lanjut. “Kami menerima masukan dari pedagang dan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat kota,” ujar Rahmat.

Pedagang menyebut lebih dari 500 pelaku usaha terdampak akibat kebakaran Pasar Taman Puring. Selama beberapa bulan terakhir, sebagian pedagang bertahan dengan membuka lapak sementara di area bekas pasar sambil menunggu kepastian relokasi maupun pembangunan kembali.

Menurut pedagang, sebelumnya mereka sempat diminta membongkar lapak darurat secara sukarela agar proses penataan kawasan berjalan lebih tertib. Namun setelah pembongkaran dilakukan, muncul informasi mengenai rencana pemanfaatan lahan untuk fasilitas publik lain.

“Kami berharap ada komunikasi yang lebih jelas agar pedagang juga mengetahui arah penataan ke depan,” ujar Andi, salah satu pedagang.

Pedagang juga berharap pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta dapat membuka ruang audiensi guna membahas solusi bagi para pedagang terdampak.

Selain itu, pedagang mengusulkan agar pembahasan terkait pemanfaatan lahan dilakukan bersama-sama agar kebutuhan ruang publik dan keberlangsungan usaha masyarakat dapat berjalan seimbang.

Sementara itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mulai menyiapkan lahan untuk Taman Difabel di Taman Puring sebagai upaya penambahan ruang terbuka hijau sekaligus wadah interaksi masyarakat.

"Hari ini, saya mau ninjau ke sana. Sedang lagi mulai alat berat masuk ke sana," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar saat ditemui di Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Dia mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan bagian pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan anggaran non APBD maupun tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan taman tersebut.

Di sisi lain, Anwar mengeklaim pedagang secara sukarela membongkar tenda mereka sendiri dan pindah ke pasar yang sudah direkomendasikan pemerintah.

"Pedagang sudah kita pindahkan sebenarnya. Sudah dua titik, yakni Pasar Cidodol dan Mampang, sesuai dengan jenis dagangannya," ujar Anwar.

Dia pun memastikan pihaknya tidak menelantarkan pedagang, dan sebelumnya sudah mengimbau mereka agar pindah ke pasar yang lebih layak. 

Seperti diketahui, Pemkot Jakarta Selatan menargetkan pembangunan Taman Difabel dengan luas 3.000 meter persegi rampung pada akhir 2026.

Kendati demikian, sejumlah pedagang di Taman Puring menolak rencana Pemkot Jakarta Selatan yang ingin membangun taman tersebut untuk mengembalikan fungsi ruang hijau di kawasan itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyetujui usulan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar untuk membangun Taman Difabel yang berlokasi di Taman Puring, Jakarta Selatan.

Dia pun meminta agar surat pengajuan pembangunan taman tersebut diajukan sebelum 1 Juni 2026. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat