JAKARTA — Pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global yang mendorong kenaikan harga energi. Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi domestik.

Di tengah konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan minyak dunia, termasuk di Selat Hormuz, stabilitas harga BBM dalam negeri memberi kepastian bagi konsumsi rumah tangga dan aktivitas dunia usaha. Harga energi yang terkendali berkontribusi langsung terhadap biaya logistik, tarif transportasi, hingga harga pangan, yang selama ini menjadi komponen sensitif dalam pembentukan inflasi.

Legislator DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, langkah Presiden Prabowo Subianto mempertahankan harga BBM merupakan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Ini kebijakan yang sangat tepat, yang mengedepankan kepentingan rakyat di tengah himpitan berbagai masalah yang cukup berat. Ada masalah internasional, juga ada masalah dalam negeri yang kita hadapi. Tapi Keputusan Presiden sungguh menenteramkan kita semua,” kata Lukmanul Hakim.

Secara makro, kebijakan menahan harga BBM berdampak langsung terhadap komponen administered prices dalam inflasi. Dengan harga BBM yang stabil, tekanan kenaikan harga pada sektor lain dapat ditekan, terutama pada distribusi barang dan jasa yang bergantung pada biaya energi.

Selain itu, stabilitas harga BBM juga menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha. Dalam kondisi ketidakpastian global, ekspektasi yang terjaga menjadi faktor penting untuk memastikan konsumsi tidak tertahan dan investasi tetap berjalan.

Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak diambil tanpa perhitungan fiskal yang matang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa skenario APBN telah mempertimbangkan asumsi harga minyak dunia hingga 100 dolar Amerika Serikat per barel hingga akhir tahun.

“Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” kata Menteri Keuangan.

Berdasarkan proyeksi tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan tetap terjaga di kisaran 2,9 persen. Angka ini menunjukkan ruang fiskal masih cukup untuk menopang kebijakan stabilisasi harga energi tanpa mengganggu kesehatan keuangan negara secara keseluruhan.

Selain itu, pemerintah masih memiliki bantalan fiskal berupa sisa anggaran lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun. Cadangan ini menjadi penyangga penting jika terjadi lonjakan harga minyak dunia yang lebih tinggi dari asumsi dasar, sehingga kebijakan subsidi tetap dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Di sisi riil, dunia usaha menjadi salah satu pihak yang langsung merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Stabilitas harga BBM membantu pelaku usaha menjaga struktur biaya produksi, terutama pada sektor manufaktur, logistik, dan transportasi yang sangat bergantung pada energi.

Dengan biaya yang lebih terkendali, pelaku usaha memiliki ruang untuk menjaga harga jual produk tetap kompetitif. Hal ini penting untuk mempertahankan daya saing di pasar domestik maupun ekspor, sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Lukmanul Hakim mengingatkan agar kebijakan ini dilihat dalam kerangka besar menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Harga BBM di dalam negeri menjadi faktor yang pengaruhnya menyapa setiap sektor, setiap lini, dan setiap sendi perekonomian nasional.“

Ia juga mengajak kalangan akademisi dan analis ekonomi untuk mendorong perspektif produktif atas kebijakan tersebut, terutama dalam memanfaatkan stabilitas harga energi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. “Masyarakat tidak usah terpengaruh oleh berbagai spekulasi terkait kondisi keuangan negara. Percayakan kepada pemerintah. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya dan semua itu pasti sudah diperhitungkan,” kata Lukmanul Hakim.

Presiden Prabowo Subianto dalam taklimatnya pada Rabu (8/4/2026) menegaskan kebijakan subsidi BBM tetap difokuskan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. “Menteri-menteri ekonomi saya melaporkan bahwa BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita,” ujar Presiden.

Sementara itu, kelompok masyarakat mampu didorong menggunakan BBM nonsubsidi dengan harga pasar. “Orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar,” ucapnya.

Dari sisi pasokan, pemerintah memastikan ketahanan energi tetap terjaga meski terjadi gangguan distribusi global. Indonesia dinilai tidak sepenuhnya bergantung pada jalur Selat Hormuz, sehingga masih memiliki fleksibilitas dalam mencari sumber pasokan alternatif.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan potensi energi domestik sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang. Sumber daya seperti batu bara dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif, sementara komoditas pertanian seperti kelapa sawit, jagung, dan singkong memiliki potensi sebagai bahan baku bioenergi.

Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang diversifikasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri. Dalam jangka panjang, strategi ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan memperbaiki neraca perdagangan.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap waspada dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian. “Pak Bahlil bilang aman. Tenang, aman, tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai. Tidak. Kita bekerja, kita waspada,” katanya.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal, stabilisasi harga, dan penguatan pasokan energi, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan global. Stabilitas harga BBM menjadi salah satu kunci dalam memastikan konsumsi, produksi, dan investasi tetap bergerak.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat