Internasional
Tanda-Tanda Kegagalan Board of Peace
Pembangkangan Israel dan kurangnya dana jadi halangan terkini.
TEL AVIV – Sejumlah indikasi menunjukkan kegagalan Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian. Lembaga bentukan Presiden AS Donald Trump semakin tak jelas dampaknya di tengah berbagai hadangan.
Aksi terkini Israel menyaplok sebagian besar Jalur Gaza belakangan mengikis habis alasan keberadaan badan yang dihuni para pimpinan dunia termasuk dari Indonesia tersebut. Khaled Elgindy, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, berbicara kepada Aljazirah, mengatakan bahwa berdasarkan rencana perdamaian Trump untuk Gaza, dan Dewan Perdamaiannya, Israel tidak diperbolehkan untuk bergerak melampaui “apa yang disebut ‘Garis Kuning’, yang meliputi lebih dari separuh Jalur Gaza”.
“Netanyahu sudah membual tentang militer Israel yang menguasai 60 persen wilayah Gaza, sehingga mereka telah bergerak jauh melampaui ‘Garis Kuning’ yang ditunjukkan dalam gencatan senjata,” kata Elgindy.
Ia menambahkan bahwa ia yakin bahwa “70 persen wilayah tersebut hanyalah permulaan”. “Ada indikasi bahwa ini adalah bagian dari rencana untuk menguasai seluruh Gaza dan mengosongkan penduduknya,” katanya.
Meskipun Dewan Perdamaian Trump secara teori dianggap sebagai “penjaga dan penegak kesepakatan gencatan senjata ini”, pada kenyataannya, badan tersebut hanyalah “fiksi”. Elgindy mencatat bahwa meskipun dewan tersebut “terlihat multilateralisme”, sebenarnya hanya “pemerintahan Trump yang menjalankan pertunjukan di balik layar”.
Dia memperingatkan bahwa utusan badan tersebut menerima perintah “bukan dari 19 anggota Dewan Perdamaian, tetapi dari presiden dan menteri luar negeri Amerika Serikat”. “Amerika Serikat masih menjadi pihak yang bertanggung jawab di balik penampilan Dewan Perdamaian ini,” tambahnya.D
alam perkembangan terkini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan penjajahan Israel (IDF) untuk menguasai 70 persen Jalur Gaza. Ini melanggar syarat dalam 20 poin usulan gencatan senjata yang dilansir Presiden AS Donald Trump dan merupakan dasar pembentukan Board of Peace.
Berdasarkan gencatan senjata yang ditengahi AS pada bulan Oktober, tentara Israel mundur ke garis demarkasi yang memberi Israel kendali langsung atas 53 persen wilayah pendudukan.
Sejak saat itu, pasukan Israel terus memajukan posisi mereka ke arah barat hingga separuh wilayah yang dikuasai Hamas, dan mendeklarasikan perluasan wilayah tak bertuan di sebelah barat wilayah tersebut, di mana mereka mengklaim hak untuk memutuskan siapa yang boleh masuk dan menembaki siapa pun yang dianggap sebagai ancaman.
Dalam beberapa hari terakhir, milisi bersenjata yang didukung Israel telah mengambil peran utama dalam mengosongkan wilayah tersebut sepanjang garis gencatan senjata, dan memerintahkan warga untuk mengosongkan rumah atau tempat berlindung mereka.
Selama delapan bulan gencatan senjata, pasukan Israel terus menembaki warga Palestina yang berada dalam jangkauan “garis kuning” yang memisahkan jalur tersebut, dan melakukan serangan udara lebih jauh ke wilayah barat Gaza, menewaskan lebih dari 900 warga Palestina sejak gencatan senjata dimulai.
Perluasan kendali militer Israel akan menjadi pelanggaran langsung terhadap gencatan senjata pada bulan Oktober, resolusi dewan keamanan PBB yang mendukungnya, dan 20 poin rencana perdamaian Donald Trump, yang menetapkan “garis kuning” sementara yang membagi Gaza menjadi bagian yang dikelola Israel dan Hamas sambil menunggu negosiasi perdamaian lebih lanjut.
Rencana Trump juga menyatakan: "Tidak seorang pun akan dipaksa untuk meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin meninggalkan Gaza akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik."
"Netanyahu sekarang menyatakan seluruh kesepakatan Trump, kerangka kerja untuk Gaza, tidak berlaku lagi. Singkatnya, itulah maksudnya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya,” kata Muhammad Shehada, salah satu peneliti di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, dilansir the Guardian.
Pasukan Israel secara sistematis telah menghancurkan bangunan-bangunan yang tersisa di zona mereka, sehingga perluasannya ke 70 persen wilayah Gaza berarti 2,2 juta warga Palestina yang selamat dari perang akan berdesakan di kurang dari sepertiga wilayah asli mereka, yang sudah penuh sesak.
"Kondisi di sana sangat memprihatinkan. Ini adalah satu-satunya tempat yang paling padat penduduknya di muka bumi," kata Shehada. "Setiap meter persegi terdapat satu keluarga pengungsi, tenda darurat, atau semacam tempat penampungan darurat. Jadi ini akan menjadi hukuman mati bagi banyak orang yang secara fisik tidak punya tempat untuk pergi."
Berbicara pada sebuah konferensi di pemukiman Tepi Barat yang diduduki, Netanyahu, yang sedang berjuang untuk kelangsungan politiknya sebelum pemilu dalam beberapa bulan mendatang, menjelaskan sejauh mana tujuan teritorial Israel.
"Kami saat ini menekan Hamas. Kami sekarang menguasai 60 persen wilayah di Jalur Gaza. Anda tahu, kami awalnya menguasai 50 persen, kemudian 60 persen. Arahan saya adalah untuk segera menguasai 70 persen," kata Netanyahu kemarin dilansir the Guardian.
Menteri Pertahanan, Israel Katz, mengatakan pada Rabu bahwa tujuan utama pemerintah adalah agar sejumlah besar warga Palestina meninggalkan Gaza melalui apa yang disebutnya “migrasi sukarela.” Namun aktivis hak asasi manusia menggambarkannya sebagai rencana jangka panjang untuk pembersihan etnis dengan membuat kondisi kehidupan di dalam Gaza tidak dapat ditoleransi.
ISF Mandek
Saat ini sudah tiga bulan sejak Dewan Perdamaian bertemu di Washington, DC, dan mengumumkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), namun sejauh ini, belum ada pasukan penjaga perdamaian yang mencapai Gaza.
Salah satu kendalanya adalah Indonesia, yang telah menjanjikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 8.000 tentara, diam-diam telah menarik kembali komitmennya.
Menurut Associated Press, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kepada parlemen pekan lalu bahwa Jakarta “belum menerima pedoman implementasi apa pun” untuk peran ISF-nya. “Dinamika baru telah muncul,” kata Sjafrie.
"Karena intensitas konflik antara pasukan AS dan Iran masih sangat tinggi, BoP [Dewan Perdamaian] cenderung diabaikan. Karena BoP diabaikan, ISF juga diabaikan," ujarnya.
Dukungan domestik terhadap pengiriman pasukan Indonesia untuk membantu di Gaza juga menurun setelah empat penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di misi PBB di Lebanon terbunuh dalam invasi Israel ke negara tersebut.
Tak ada Duit
Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump juga dilapurkan tidak memiliki uang tunai dalam dana resminya meskipun ada janji miliaran dolar dari negara-negara anggota, Financial Times melaporkan pada Rabu. Dana untuk membangun Palestina justru dilarikan ke akun di JPMorgan.
Dewan tersebut, yang dibentuk untuk mendukung rekonstruksi Gaza, didirikan pada bulan Januari setelah perjanjian gencatan senjata pada bulan Oktober yang bertujuan untuk mengakhiri konflik tiga tahun di Gaza.
Trump mengusulkan inisiatif ini untuk membantu membangun kembali wilayah tersebut, dimana penilaian Uni Eropa-PBB yang diterbitkan pada bulan April memperkirakan bahwa diperlukan lebih dari 71 miliar dolar AS untuk dekade berikutnya.
Menurut FT, dana resmi dewan tersebut – yang dikelola oleh Bank Dunia dan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa – belum menerima uang dari para donor sejak diluncurkan.
“Nol dolar telah disetorkan,” kata salah satu sumber kepada surat kabar tersebut. Sebaliknya, sumbangan dilaporkan telah diarahkan ke rekening JPMorgan, menurut juru bicara dewan. FT mencatat bahwa akun tersebut tidak memiliki “persyaratan transparansi independen.”
Trump sebelumnya mengatakan Amerika Serikat akan menyumbang 10 miliar dolar AS kepada dewan tersebut, sementara Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab masing-masing menjanjikan setidaknya 1 miliar dolar AS.
Berdasarkan piagam dewan, negara-negara anggota harus menyumbang 1 miliar dolar AS untuk mendapatkan kursi permanen. Namun, Indonesia, salah satu negara peserta, menolak komitmen itu, terlebih setelah serangan ke Iran. PBB menghitung, Gaza membutuhkan dana pemulihan senilai 71 miliar dolar AS.
Inisiatif ini menarik perhatian setelah Trump menyampaikan undangan ke negara-negara di luar lingkaran diplomasi tradisional Timur Tengah, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Beberapa negara besar Eropa tidak ikut serta dalam inisiatif ini. Prancis dan Inggris sama-sama menolak bergabung.
Dewan tersebut sebagian besar terdiri dari sekutu lama AS di Timur Tengah, sekutu ideologis Trump, dan negara-negara kecil yang berupaya menjalin hubungan lebih dekat dengan Washington. Dewan tersebut juga terikat erat dengan Trump secara pribadi, dengan piagamnya yang memberinya wewenang akhir dan memungkinkan dia untuk tetap memegang kendali di luar masa jabatannya sebagai presiden.
Kekurangan dana telah mempengaruhi rencana Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina dukungan AS yang bermaksud mengambil alih pemerintahan Gaza dari Hamas. Reuters melaporkan pada bulan April, mengutip seorang pejabat Palestina yang mengetahui masalah tersebut, bahwa dewan tersebut memberi tahu Hamas dan faksi Palestina lainnya bahwa NCAG tidak dapat memasuki Gaza karena kurangnya dana.
Sumber mengatakan kekurangan dana dan masalah keamanan telah menunda pengerahan komite tersebut. Meskipun ada gencatan senjata pada bulan Oktober, kekerasan terus berlanjut di Gaza, dengan serangan Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 700 orang sejak saat itu, menurut pejabat kesehatan setempat.
Kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan setempat, dan membuat sebagian besar penduduk mengungsi.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Opini | Berlangganan
Lebaran Peternakan Rakyat
Login Gmail
Login Facebook