JAKARTA – Target pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dicanangkan pemerintah dinilai dapat menjadi lompatan besar dalam transformasi energi nasional. Namun, kalangan pakar mengingatkan ambisi tersebut hanya akan menjadi angka di atas kertas apabila tidak segera diterjemahkan ke dalam proyek-proyek konkret yang terukur, bankable, dan mampu menarik investasi.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program PLTS 100 GW tidak ditentukan oleh besarnya target kapasitas semata, melainkan oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi yang cepat, konsisten, dan dapat direplikasi di berbagai daerah.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu memulai program tersebut melalui sejumlah langkah cepat atau quick wins yang mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap agenda transisi energi Indonesia.

Menurut Fabby, tahap awal pengembangan PLTS harus difokuskan pada program-program yang dapat langsung mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, memperluas akses energi bersih, membuka peluang investasi, dan menciptakan dampak ekonomi di tingkat lokal.

“Quick wins penting untuk menunjukkan bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi strategi nyata transformasi sistem energi,” kata Fabby dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).

Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan 100 GW PLTS sebagai salah satu pilar utama transisi energi nasional sekaligus upaya memperkuat ketahanan energi. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut pengembangan energi surya akan menjadi fondasi penting menuju kemandirian energi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Bagi IESR, tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal penetapan target, melainkan bagaimana memastikan proyek-proyek energi surya dapat bergerak lebih cepat di lapangan. Karena itu, lembaga tersebut mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu segera dijalankan, yaitu percepatan dedieselisasi, akselerasi PLTS atap yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan PLTS desa melalui koperasi dan badan usaha milik desa.

Fabby menilai program dedieselisasi menjadi peluang paling cepat untuk menunjukkan keberhasilan awal. Indonesia saat ini masih mengoperasikan ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang biaya operasionalnya sangat tinggi.

Data PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menunjukkan terdapat sekitar 3.996 generator diesel yang tersebar di 1.234 lokasi terpencil. Pemerintah menargetkan penggunaan PLTD dapat dikurangi hingga 80 persen pada 2030.

Namun, upaya tersebut belum berjalan sesuai harapan. Lelang proyek dedieselisasi yang dilakukan beberapa tahun lalu minim peminat, sementara sejumlah proyek yang telah mendapatkan Letter of Intent (LoI) masih terkendala kepastian tarif dan regulasi.

Menurut Fabby, pemerintah perlu segera menyelesaikan berbagai hambatan regulasi yang selama ini menghambat investasi. Salah satu yang dinilai mendesak adalah penerbitan keputusan Menteri ESDM mengenai harga batas atas proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS.

IESR juga mengusulkan perubahan pendekatan pengadaan proyek. Selama ini proyek dedieselisasi tersebar di banyak lokasi kecil sehingga meningkatkan kompleksitas logistik dan biaya investasi. Skema bundling proyek dengan kapasitas lebih besar dinilai dapat meningkatkan keekonomian sekaligus menarik minat investor.

Selain menggantikan PLTD di daerah terpencil, pemanfaatan PLTS juga dinilai berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak pada sistem kelistrikan yang masih mengandalkan pembangkit diesel sebagai penopang beban puncak.

Fabby menyebut konsumsi BBM PLN saat ini masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Sebagian konsumsi tersebut dapat ditekan melalui integrasi PLTS dan baterai dalam sistem kelistrikan eksisting.

“Potensi penghematan devisa dan pengurangan emisi dari sektor ini sangat besar. Karena itu implementasinya tidak bisa ditunda terlalu lama,” ujarnya.

Selain sektor kelistrikan, pengembangan PLTS desa juga dinilai dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, IESR mengingatkan pendekatan yang digunakan tidak boleh seragam karena karakteristik ekonomi dan kapasitas kelembagaan setiap desa berbeda.

IESR mengusulkan tiga model pengelolaan PLTS desa. Pertama, koperasi desa bertindak sebagai operator layanan listrik sementara aset dimiliki pihak ketiga. Kedua, koperasi menjadi pemilik sekaligus pengelola aset PLTS dan BESS. Ketiga, penggunaan skema Energy as a Service (EaaS) untuk desa yang belum terhubung jaringan listrik dan memiliki kebutuhan energi produktif yang tinggi.

Fabby menegaskan pemerintah perlu melakukan studi kelayakan berbasis desa sebelum menentukan model bisnis yang digunakan. Kajian tersebut harus mencakup kondisi ekonomi masyarakat, kebutuhan listrik, kesiapan modal, serta kapasitas kelembagaan lokal.

Sementara itu, pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, menilai target 100 GW perlu diterjemahkan ke dalam tahapan yang lebih realistis. Menurut dia, Indonesia sebaiknya memulai dengan proyek awal sebesar 10 GW sebagai fase pembuktian sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.

“Saya senang kalau ada target 100 GW dan baterai 320 GWh. Tapi saya mencoba menurunkan itu menjadi 10 GW dulu sebagai fase pembuktian,” kata Eko.

Menurut Eko, kapasitas 10 GW sudah merupakan lompatan besar bagi Indonesia dan dapat menjadi laboratorium nasional untuk menguji kesiapan teknologi, regulasi, sumber daya manusia, hingga rantai pasok industri energi surya.

Ia menilai pendekatan bertahap akan memudahkan pemerintah membangun ekosistem industri yang lebih kuat, mulai dari manufaktur komponen, penyedia jasa operasi dan pemeliharaan, hingga pelatihan tenaga kerja lokal.

“Potensi ekonominya bisa lebih terfokus dan pembangunan SDM lokalnya bisa dikejar,” ujarnya.

Eko memperkirakan proyek awal 10 GW dapat menjangkau ribuan desa dengan kapasitas PLTS sekitar 0,8 hingga 1 megawatt per desa. Sementara kebutuhan baterai diperkirakan berkisar 1 hingga 3 megawatt hour (MWh) untuk setiap lokasi.

Menurut dia, pengembangan PLTS desa harus diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Desa pesisir membutuhkan listrik untuk cold storage, pabrik es, dan pengolahan hasil perikanan. Sementara desa pertanian membutuhkan energi untuk pompa air, irigasi, hingga pengering hasil panen.

“Tidak boleh semua desa disamakan. Harus melihat karakteristik ekonominya,” kata Eko.

IESR merekomendasikan pemerintah segera membentuk satuan tugas energi surya nasional untuk mengoordinasikan pelaksanaan program 100 GW. Selain itu, pemerintah juga diminta mempercepat penyusunan peta jalan implementasi lima tahun, memperbaiki regulasi PLTS atap, meningkatkan transparansi pengadaan proyek, serta menyiapkan mekanisme pendanaan yang mampu menarik investasi swasta.

Dalam jangka menengah hingga 2030, pengembangan energi surya juga dinilai harus diikuti pembangunan rantai pasok nasional, perluasan kapasitas manufaktur dalam negeri, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja agar manfaat ekonomi transisi energi dapat dinikmati lebih luas.

Bagi para pengamat, target 100 GW energi surya memang dapat menjadi game changer bagi sistem energi Indonesia. Namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah visi besar tersebut menjadi proyek-proyek nyata yang mampu menghasilkan listrik, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat