Petugas mengenakan alat pelindung diri (APD) yang tidak layak (kanan) dan menunjukkan APD yang layak di RSUD Soesilo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (18/3/2020). | ANTARA FOTO

Nasional

Jokowi: Tenaga Medis Harus Dilindungi

Pemerintah umumkan 309 kasus positif Covid-19 dengan 25 orang meninggal.

 

JAKARTA -- Pemerintah sedang merancang insentif bagi tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan pekerja di lingkungan rumah sakit. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian insentif dilakukan sebagai apresiasi terhadap tenaga medis yang bekerja di lini depan untuk merawat pasien Covid-19. ?Termasuk juga saya minta Menkeu ini pemberian insentif bagi para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan Covid-19 ini,? kata Jokowi dalam sambutan rapat terbatas, Kamis (19/3).

Kendati begitu, Presiden Jokowi belum menjelaskan secara perinci bentuk insentif yang akan diterima oleh para tenaga medis. Presiden menambahkan, masih akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tentang kebijakan ini. Selain pemberian insentif, Jokowi juga menekankan bahwa seluruh tenaga medis harus mendapat perlindungan maksimal saat menjalankan kerjanya. Ia meminta Kementerian Kesehatan dan kementerian lain terkait untuk memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas medis. "Karena, mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindung dan tidak terpapar Covid-19," ujar presiden.

Gelisah

Persatuan Perawat Nasional Indonesia menyatakan kegelisahannya. Mereka mempertanyakan yang telah disiapkan pemerintah, termasuk APD untuk mereka, saat menangani pasien. "Kami gelisah, karena katanya mau ditambah fasilitas di rumah sakit seperti APD. Sedangkan, jumlah APD kan terbatas," ujar Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadhillah.

Dia menambahkan, peralatan dan fasilitas di rumah sakit, termasuk APD, harus disiapkan sesuai standar. Padahal, kata dia, biasanya APD digunakan hanya dalam beberapa jam. Namun, faktanya APD bisa digunakan selama satu shift. Padahal, itu tidak sesuai, apalagi jumlahnya terbatas. ?Jika APD belum dilengkapi pemerintah, ini jadi riskan untuk perawatnya,? ujar dia.

Selain itu, ia khawatir kebijakan ini bisa menambah beban tugas perawat tanpa pengganti tenaga. Padahal, kata dia, kalau seorang perawat bertugas terus-menerus, pasti merasa kelelahan. "Jadi, seharusnya solusinya bersifat komprehensif dan manajemen penggantian shift atau tenaga relawan harus jelas," kata Harif.

Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) mengungkap ada kelompok orang atau kelompok yang wajib menggunakan APD saat memindahkan orang positif Covid-19. Mereka di antaranya pasien hingga sopir ambulans yang mengantarkan pasien. "Pertama, pasiennya harus memakai APD, kemudian kedua petugas ambulans, ketiga sopirnya, dan keempat orang yang membersihkan ambulans juga harus memakai APD," ujar dia.

 
Amnesty International Indonesia meminta pemerintah untuk memastikan para pekerja kesehatan mendapatkan peralatan dan perlengkapan kesehatan yang memadai dalam menanggulangi Covid-19. Pekerja kesehatan juga memiliki hak atas kesehatan sama seperti pasiennya.
   

"Fakta bahwa banyak dari mereka terinfeksi menunjukkan kurang optimalnya perlindungan pemerintah kepada mereka. Ini membahayakan pekerja kesehatan, pasien, keluarga, dan kerabat, bahkan masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus menerbitkan protokol perlindungan yang jelas bagi pekerja kesehatan. Pemerintah harus memastikan dokter, perawat, dan semua pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan serta dukungan psikologis hingga peralatan kesehatan yang memadai.

Melonjak

Sementara itu, pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan 82 orang yang terinfeksi Covid-19 per Kamis (19/3) sore. Total, sudah ada 309 kasus positif Covid-19 di Indonesia dengan jumlah pasien yang meninggal dunia sebanyak 25 orang. Artinya, angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 8,09 persen dari seluruh kasus positif yang ditemukan.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, dari 309 pasien positif, terdapat 15 orang yang sudah dinyatakan sembuh. Predikat sembuh didapat setelah pasien mendapat hasil negatif dalam dua kali pemeriksaan laboratorium. Penambahan kasus positif yang naik tajam sejalan dengan pernyataan Yurianto kemarin bahwa akselerasi temuan kasus positif Covid-19 akan terus meningkat. Kemarin saja, penambahan kasus positif mencapai 55 orang. ?Beberapa kasus meninggal diketahui pada rentang usia 45-65 tahun. Ada satu kasus pada usia 37 tahun. Kalau diperhatikan, hampir seluruhnya ada penyakit pendahulu, terutama diabetes, hipertensi, dan jantung kronis. Beberapa juga penyakit paru obstruktif,? kata Yurianto, Kamis (19/3).

Penambahan kasus positif pada hari ini juga tersebar nyaris merata di beberapa provinsi di Indonesia. Di antaranya, Banten bertambah 10 orang menjadi 27 kasus positif Covid-19, DI Yogyakarta bertambah 2 orang menjadi total 5 kasus, DKI Jakarta bertambah 52 orang dengan jumlah kasus 210 orang, dan Jawa Barat bertambah 2 orang dengan jumlah 26 orang.

Kemudian, Jawa Tengah mencatatkan penambahan 4 orang positif Covid-19 sehingga total ada 12 kasus, Jawa Timur bertambah 1 orang dengan total 9 orang, Kalimantan Timur bertambah 2 orang sehingga total 3 kasus, Kepulauan Riau bertambah 2 orang sehingga total 3 kasus, Sumatra Utara bertambah 1 orang dengan jumlah kasus 2 orang, dan Sulawei Tenggara bertambah 3 kasus sehingga total ada 3 kasus positif Covid-19. Lalu, ada Sulawesi Selatan yang juga mencatatkan penambahan 2 orang positif Covid-19 dengan total 2 kasus dan Provinsi Riau bertambah 1 orang sehingga jumlah kasus positif ada 2 orang. "Total kasus ada 309 orang, yang sembuh 15 orang, dan meninggal 25 orang," kata Yuri.

Presiden Jokowi meminta agar tenaga medis, termasuk dokter dan juga mahasiswa kedokteran semester akhir, dapat menjadi relawan untuk menangani virus korona sehingga mobilisasi mereka pun dapat ditingkatkan di berbagai daerah. "Presiden meminta meningkatkan kemampuan atau mobilisasi para dokter yang mungkin bisa dihimpun menjadi relawan, termasuk juga tenaga medis, petugas ambulans, dan mahasiswa kedokteran semester akhir," kata Kepala BNPB Doni Monardo.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat