OLEH Muhammad Findi (Dosen Ekonomi Politik FEM IPB University)

Sistem ekonomi kapitalisme didasari oleh satu pandangan awal yang mengatakan bahwa kelangkaan relatif (scarcity) akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan adalah masalah yang mendasar. Artinya, bahwa tidak tercukupinya kebutuhan akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia yang senantiasa muncul dan bermacam-macam diri pada manusia ini merupakan masalah ekonomi masyarakat.

Manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan harus terpenuhi demi kepuasannya. Oleh karena itu diperlukan barang atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan hidupnya tersebut, jikalau tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka manusia akan merasa kesulitan dan menjadi orang yang miskin. Barang merupakan alat pemuas kebutuhan materi baik yang dapat dirasa dan diraba seperti makan nasi, memakai baju menempati tempat tinggal atau rumah.  

Sedangkan jasa merupakan alat pemuas kebutuhan hidup manusia yang tak dapat dirasa ataupun diraba, seperti adanya pelayanan pendidikan oleh guru atau dosen, pelayanan kesehatan oleh dokter atau perawat dan pelayanan infrastruktur yang disediakan oleh tenaga insinyur. Kedua jenis barang dan jasa tersebut semuanya dapat dinikmati oleh manusia dalam kehidupan mereka.

Mengingat ketersediaan barang dan jasa relatif terbatas, maka tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia pada saat tertentu disebabkan kebutuhan itu tidak terbatas sementara ketersediaan barang dan jasa sangat memungkinkan terbatas karena berbagai hal seperti gejala alam sulitnya sumber daya bahan baku ataupun keterbatasan dalam kegiatan distribusi.

 

Ketersediaan barang dan jasa akan senantiasa mengikuti seberapa banyak jumlah manusia dan beragam kebutuhan yang mereka inginkan

 

SHARE    

Semakin tinggi peradaban manusia, maka kebutuhannya semakin banyak dan beragam di mana pertumbuhan dan pertambahan manusia memerlukan pemuasan secara menyeluruh dan hal ini tidak mungkin dibatasi oleh sekedar keterbatasan badan dan jasa. 

Ketersediaan barang dan jasa akan senantiasa mengikuti seberapa banyak jumlah manusia dan beragam kebutuhan yang mereka inginkan. Maka, keadaan seperti ini menyebabkan masyarakat menghadapi masalah ekonomi yaitu kelangkaan relatif akan barang dan jasa. Sebagai makhluk yang berakal, manusia akan terus berupaya bagaimana caranya menyeimbangkan antara kebutuhan dasar manusia akan berandan jasa dengan berbagai macam keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut.

Faktor kecerdasan dan penemuan teknologi merupakan bagian yang paling penting yang dapat digunakan oleh manusia dalam rangka memenuhi keinginan mereka yang tidak terbatas tersebut. Kerja sama antarnegara terus diupayakan untuk menyeimbangkan keterbatasan sumber daya yang tak dimiliki oleh suatu negara dapat ditutupi oleh negara lain dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa ataupun pertukaran sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Ilustrasi kapitalisme - (Image by Freepik)

Kebutuhan yang semakin bertambah seiring dengan pertambahan populasi pola hidup menunjukkan permasalahan karena adanya kelangkaan relatif akan berat dan jasa. Dengan demikian, konsekuensi dari kelangkaan ini pasti menyisakan beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi atau tidak terpuaskan sama sekali. Sekali lagi permasalahan utama adalah terletak pada kebutuhan manusia bukan pada manusia itu sendiri karena manusia diberi akal oleh Allah SWT untuk memutuskan seberapa banyak kebutuhan dan bagaimana cara untuk mengaturnya.

Apabila masalah yang dihadapi oleh peradaban manusia menyangkut ketidakseimbangan antara keinginan pemenuhan kebutuhan pangan sandang dan perumahan di saat terbatasnya sumber-sumber yang dapat memenuhi kebutuhan manusia tersebut, maka perlu dibuat landasan-landasan yang menjamin sampainya pada level produksi yang cukup maksimal sebagai pemuas kebutuhan manusia bukan bagi tiap-tiap individu belaka saja. Masalah pendistribusian barang dan jasa sangat terikat dengan masalah produksinya.

Maka, tujuan utama kajian ekonomi adalah bagaimana upaya meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh seluruh umat manusia.
Kajian tentang faktor-faktor yang mampu memberikan pengaruh terhadap besarnya produsen nasional dan distribusi kepada masyarakat merupakan kajian yang pokok dalam perekonomian

Dalam pandangan sistem kapitalisme, menyelesaikan masalah kemiskinan dan kekurangan pemenuhan kebutuhan pokok dalam suatu negara tidak ada jalan kecuali dengan cara mencurahkan segenap kemampuan mereka dalam aktivitas kegiatan produksi dalam negeri, mengembangkan perekonomian dan membuat perencanaan ekonomi untuk meningkatkan produksi saja sekalipun dengan melakukan eksploitasi sumber daya ekonomi tanpa batas. Aktivitas pemberian kesempatan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi itulah yang dikatakan sebagai asas kapitalisme, yaitu suatu asas memberikan kebebasan kepada penduduk untuk mengambil hasil produksi kekayaan sebanyak-banyaknya yang mereka produksi mengabaikan bagaimana distribusi dapat tersalurkan kepada masyarakat secara lebih merata.

Sistem ekonomi kapitalisme memaksa setiap orang harus bekerja dan memaksimalkan seluruh potensi hidupnya untuk mencapai target produktivitas tanpa melihat sejauh mana lingkungan sosial berjalan. Manusia dijadikan semacam faktor-faktor penentu di dalam pencapaian target pendapatan nasional dan mengabaikan bagaimana sebenarnya manusia diajarkan untuk lebih kepada pemenuhan rasa keadilan dari atas apa yang mereka kerjakan.

Manusia dijadikan semacam faktor-faktor penentu di dalam pencapaian target pendapatan nasional

 

SHARE    

Nilai-nilai kehidupan manusia yang pada dasarnya sangat mengedepankan nilai-nilai keadilan, kerjasama, perhatian, dan pemberian insentif dari kalangan pemilik modal kepada kelas pekerja, menjadi nyaris hilang, ketika target pemenuhan pendapatan produksi nasional melebihi penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. 

Kritik sistem ekonomi kapitalisme
Sistem ekonomi kapitalisme mengkaji tentang distribusi pendapatan untuk kebutuhan global dengan jalan meningkatkan pendapatan, bukan dengan cara membuat landasan yang menetapkan pendistribusiannya (Al Maliki, 2001). 

Artinya, menjadikan kajian tentang pendistribusian pendapatan atas kebutuhan berada dalam kajian produksi, sehingga kajian kesejahteraan dalam pandangan kapitalisme semuanya terfokus pada produksi yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan meninggalkan manusia tanpa memperhatikannya dalam pembahasan kesejahteraan menurut versi mereka. Selain itu, asas kapitalisme tidak mengkaji tentang pendistribusian kekayaan atas mereka dan tidak pula tentang sesuatu yang menjamin mereka untuk mendapatkannya saat ini dan yang akan datang.

Sistem ekonomi kapitalisme membiarkan manusia memperoleh produksi sejumlah yang mereka mampu lakukan, sehingga sistem ekonomi kapitalisme hanya memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara makro dan berusaha untuk sampai pada tingkat produksi maksimum serta mulai merealisasikan kemakmuran setinggi mungkin bagi individu-individu masyarakat tertentu sebagai hasil dari meningkatkan pendapatan yang tinggi yang telah mereka kerjakan.

Asas sistem ekonomi kapitalisme ini akan mendorong mereka kalangan pemilik modal untuk mendapatkan kekayaan ketika mereka diberi kebebasan berusaha untuk memproduksi kekayaan serta memilikinya tanpa batas waktu. 

 

Sistem ekonomi kapitalisme membiarkan manusia memperoleh produksi sejumlah yang mereka mampu lakukan

 

SHARE    

Kritik ekonomi kapitalisme adalah tidak dibangunnya cara untuk memuaskan kebutuhan individu dan tidak untuk menyediakan pemuasan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi kapitalisme hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memungkinkan pemuasan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara meningkatkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional dengan mengabaikan seberapa besar distribusi ekonomi sampai pada setiap individu-individu pada masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalisme ini memungkinkan semua individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya, sehingga sistem ini tidak memperhatikan apakah pemuasan atas kesejahteraan dirasakan oleh semua individu atau hanya terjadi pada sebagian masyarakat saja.  Jelas hal ini merupakan sebuah kezaliman karena sebagai kebutuhan manusia, secara riil kebutuhan yang menuntut penguasa itu adalah kebutuhan individual setiap masyarakat bukan pada pemenuhan terhadap individu tertentu saja yang menguasai faktor-faktor produksi secara dominan.

Secara sederhana, Al Maliki memberikan satu pemisalan sesungguhnya kebutuhan hidup pada seorang Muhammad, Soleh, dan Hasan adalah kebutuhan setiap individu Muhammad, individu Soleh dan individu Hasan bukan kebutuhan makro bagi sekelompok masyarakat atau umat atau rakyat tertentu saja. Kemampuan berusaha ataupun melakukan aktivitas produksi yang ada pada masyarakat juga dirasakan oleh setiap individu Muhammad, individu Soleh, dan individu Hasan, bukan terbatas pada kemampuan seseorang Muhammad saja dan mengabaikan kemampuan berusaha atau produksi pada diri Soleh ataupun mengabaikan kemampuan perusahaan atau produksi pada diri Hasan.  

Oleh karena itu, masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia adalah masalah pendistribusian masalah pemenuhan alat untuk memuaskan setiap individu, yaitu masalah pendistribusian barang dan jasa atas individu-individu umat atau rakyat, bukan atas kebutuhan yang dituntut secara makro oleh sekelompok umat atau rakyat tanpa memperhatikan pada masing-masing individu lainnya. Hal inilah yang menegaskan bahwa masalah ekonomi adalah kemiskinan yang diderita setiap individu bukan kemiskinan yang menimpa negara secara umum (Al Maliki, 2001). 

Kajian ekonomi seharusnya bertujuan memuaskan kebutuhan primer bagi setiap individu bukan kajian tentang produksi barang ekonomi. Masalah ekonomi sesungguhnya terkait dengan individu-individu yang hidup dalam negeri bukan terkait barang yang diproduksi oleh negeri itu yakni masalah ekonomi terkait dengan pemuasan semua kebutuhan primer bagi semua individu umat individu secara keseluruhan dengan memanfaatkan seluruh sumber-sumber daya ekonomi yang adil bagi seluruh individu-individu masyarakat yang ada pada satu negeri.

Prinsip yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalisme menjadikan produk sebagai asas dengan membiarkan sama sekali masalah pendistribusian kekayaan pada semua individu masyarakat dan tidak memberikan arahan maupun perhatian menjadikan harga sebagai faktor yang mengatur distribusi, yakni orang yang memiliki kemampuan membeli harga produk maka akan memperoleh kekayaan semaksimal mungkin sedangkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan membeli harga produk maka dia akan tidak memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. 

Asal atau prinsip pada sistem ekonomi kapitalisme membiarkan individu tertentu memperoleh kekayaan sejumlah yang mereka produksi dan mengambil keuntungan dari produksinya kemudian melalui modal tersebut mereka mendapatkan kekayaan negara dari hasil investasi yang mereka tanamkan. 

Sistem ekonomi kapitalisme menetapkan bahwa tidak berhak hidup kecuali orang-orang yang mampu memberikan kontribusi dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi dalam memproduksi barang dan jasa akan menjadi lemah kondisinya dan tidak berhak untuk hidup sebab dia tidak mempunyai hak untuk mendapatkan kekayaan negara yang dapat memuaskan kebutuhan hidupnya. Dari kondisi ini maka orang yang kapabel untuk bisa bertahan hidup hanya terfokus kepada orang-orang yang menguasai alat-alat produksi saja, sedangkan bagi yang tidak memiliki alat-alat produksi akan menjadi individu yang lemah dan tersingkir” ( Al Maliki, 2001)

Sistem ekonomi kapitalisme dikritik karena memberikan kesempatan kepada setiap orang yang kecenderungannya terhadap materi kuat, maka dia akan terus menambah kekayaan yang dimiliki agar melebihi orang yang lain yang tidak memberi kecenderungan terhadap kepemilikan materi. Artinya, orang yang kecenderungan dunianya atau ketergantungannya terhadap sifat-sifat non materi yang lebih kuat, maka dia akan sedikit menguasai kekayaan dibandingkan lainnya.

Ilustrasi sistem ekonomi kapitalisme. - (Image by Freepik)

Hal tersebut menunjukkan bahwa semua hal dalam sistem ekonomi kapitalisme diukur dengan kemampuan menguasai materi dan sama sekali tidak menyinggung menyangkut kemampuan dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat maknawi atau non materi. Kekayaan menjadi simbol keberhasilan seseorang dan mengabaikan sejauh mana kemampuan dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat maknawi (nonmateri). Asas sistem kapitalisme ini menjauhkan unsur ruhiyah dan moral dari kehidupan sehingga aktivitas hidupnya hanya untuk mendapatkan materi dan hanya untuk mencari alat pemuas kebutuhan yang sifatnya materi pula.

Prinsip keberhasilan seseorang yang diukur dengan tingkatan kemegahan materi dan menyampingkan kebutuhan yang bersifat maknawiyah yang telah mengikat pemikirannya terjadi hampir di seluruh negara-negara Barat dan juga realitas yang mendominasi warga negara Islam setelah diterapkan sistem kapitalisme atas negara-negara Islam dewasa ini. Pencapaian keberhasilan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asas sistem ekonomi kapitalisme membiarkan manusia bebas memiliki dan bebas berusaha untuk memproduksi kekayaan dan menguasainya dan tidak adanya kendali terhadap masalah pendistribusian kekayaan atas individu secara mutlak dan hal itu akan mendorong keinginan memiliki kekayaan dengan cara apapun tanpa menghiraukan halal atau haram.

Mereka yang telah terperdaya dengan sistem ekonomi kapitalisme mendorong memiliki gaya mereka dengan cara apapun termasuk dengan cara memakan riba berjudi, menimbun barang tanpa memperhatikan syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT pencipta alam ini. Menurut Al Maliki tidak diperhatikan lagi apakah kekayaannya diperoleh dari perdagangan khamar, ganja, atau opium ataukah kekayaan itu diperolehnya dengan cara menipu atau berdusta diperoleh dari pekerjaan menyuap atau yang serupa dengan itu.

Atau mungkin, manusia telah merendahkan martabat harga dirinya, selama manusia diberikan kebebasan mutlak dalam memberi kekayaan dan bekerja untuk memperolehnya maka hal itu adalah hal yang biasa maka manusia akan terpuruk dalam derajat seperti binatang dan nilai-nilai luhur terancam punah dari tengan sistem kapitalisme dan akibat yang dihasilkannya. Sistem ekonomi kapitalisme mengganti dan mengalihkan masalah masyarakat atau hubungan manusia dan masalah pendistribusian kekayaan atas manusia menjadi masalah produksi saja dan membiarkan manusia bebas memilih dan bekerja untuk memproduksi kekayaan dan menguasainya dengan cara apapun, tanpa ada nilai luhur atau syariat yang mengarahkannya.

Maka dengan hal tersebut masalah ekonomi tidak pernah terpecahkan, dan yang terjadi justru memantapkan asas kezaliman dan hilangnya nilai-nilai moral yang luhur. Sistem ekonomi kapitalisme telah membatasi kekayaan di tangan orang-orang kuat saja, di tangan pemilik modal yang tidak memperhatikan seluruh nilai-nilai kecuali nilai materi jadi acuannya dan berani mengabaikan keserasian lingkungan alam sebagai hukum Tuhan dan mereka telah berani menerobos batas-batas kelaziman dan perikemanusiaan. 

Masyarakat dunia modern dengan segala tingkatan intelektualitas yang dimiliki dan moral yang dipegang teguh, tentu akan melawan dan akan mendobrak sistem ekonomi kapitalisme yang berseberangan dengan hati nurani dan akal sehat manusia ini. Pola produksi yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu memang merupakan prasyarat pokok dalam meningkatkan kemakmuran sebuah bangsa, namun demikian mengabaikan unsur distribusi pendapatan kepada masyarakat yang lain khususnya masyarakat pekerja yang tereksploitasi tenaga dan pikirannya tanpa ada pengupahan yang cukup menjadi unsur yang akan menjadi pemecah belah dan sumber kerusakan kehidupan manusia.

Tingkat upah yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus disesuaikan dengan besaran pengorbanan para pekerja yang telah mendukung kegiatan produksi yang dimiliki oleh para pemodal tersebut. Negara menjadi pihak yang paling terdepan untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan di dalam pengupahan bagi para kelas pekerja. Jikalau negara abai tanpa memperhatikan kebutuhan hidup para pekerja yang terus-menerus dalam tekanan pemilik modal maka negara sudah dalam tekanan pihak kapitalis yang akan berujung pada kerusakan sistem tatanan sosial masyarakat.

Pola distribusi kekayaan ekonomi masa kini
Pola pendistribusian kekayaan ekonomi, antara lain, tertuang melalui sistem pengupahan yang di beberapa negara ataupun di Indonesia menggunakan sistem upah minimum regional (UMR) baik pada skala upah minimum provinsi atau peminum kabupaten kota (UMP/UMK). Penentuan tingkat upah minimum provinsi ataupun kabupaten kota seharusnya dilihat dari seberapa besar tingkat beban hidup yang diterima oleh setiap pekerja di wilayah yang bersangkutan dan juga dihubungkan dengan tingkatan beban pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para buruh.

Setiap buruh harus menentukan berapa uang yang dikeluarkan dalam keseharian bagi dirinya dan juga bagi keluarganya baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan sandang dan perumahan ditambah dengan transportasi serta kebutuhan akan pendidikan kesehatan dan juga rekreasi mereka. Apabila tingkat upah yang ditentukan oleh pemerintah yang disepakati oleh kalangan pengusaha dan serikat pekerja masih di bawah standar kebutuhan hidup layak atau kebutuhan hidup sejahtera, maka hal itu akan menyisakan sebuah problem yang berkepanjangan dan akan mengganggu stabilitas kegiatan proses produksi dan kestabilan sosial serta bahkan politik.

Berdasarkan data BPS RI tahun 2023, tingkatan upah minimum regional tertinggi baik meliputi provinsi kabupaten maupun kota masih tersebar di beberapa wilayah di pulau Jawa. Besaran UMR tertinggi di Indonesia 2023 ada di Kabupaten Karawang, yakni Rp 5.176.179 per bulannya. Dua wilayah lain di Jawa Barat, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga UMR tertinggi di Indonesia 2023 dengan nominal lebih dari Rp 5,1 juta. Sebagai daerah dengan UMR paling tinggi di Indonesia tahun ini, ketiga daerah itu bahkan mengalahkan upah minimum Ibu Kota DKI Jakarta.

Landasan penetapan gaji upah minimum yakni Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UMP, di mana semua gubernur wajib mengumumkan penetapan UMP 2023 pada November 2022.

Studi kasus di atas menjadi satu cerminan seberapa besar upah yang harus dibayarkan kepada para pekerja yang menuntut kesejahteraan yang layak bagi kaum pekerja yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan juga oleh pemilik modal, merupakan bentuk cerminan ketaatan dan keadilan dalam hubungan sosial antara pemilik modal dan pekerja. Berbagai macam penolakan yang dilakukan oleh pekerja akibat rendahnya tingkat upah, mencerminkan situasi tekanan psikologis yang diderita oleh pekerja tentang besaran upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mereka.

Konsekuensi logis dari menjadikan produksi sebagai asas dalam sistem ekonomi kapitalisme dan membiarkan sama sekali masalah pendistribusian kekayaan pada semua individu masyarakat dan menjadikan harga sebagai faktor yang mengatur distribusi yaitu setiap orang yang memiliki kemampuan membeli harga produk akan memperoleh kekayaan. Sedangkan orang yang tidak memiliki kemampuan membeli barang produk modal tidak akan memperoleh apapun juga ini merupakan awal dari titik kehancuran ataupun kerusakan tatanan sosial masyarakat.

Buruh dari sejumlah elemen memperingati Hari Buruh Internasional di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (1/5). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Asas ini menjadikan sistem ekonomi kapitalisme membiarkan individu memperoleh kekayaan sejumlah yang mereka produksi dan mengambil profit dari hasil produksinya secara maksimal dan selanjutnya melalui modal itu mereka mendapatkan kekayaan negara sejumlah modal yang mereka miliki. 

Sistem ekonomi kapitalisme menetapkan bahwa tidak berhak hidup kecuali orang yang mampu memberikan kontribusi dalam memproduksi barang dan jasa adapun orang yang tidak mampu untuk memproduksi barang dan jasa atau karena kelemahan dalam memberikan modal maka dia tidak berak untuk hidup sebab dia tidak mempunyai hak untuk mendapatkan kekayaan negara yang dapat memuaskan kebutuhannya” (Al Maliki, 2001).

 

Sistem ekonomi kapitalisme menetapkan bahwa tidak berhak hidup kecuali orang yang mampu memberikan kontribusi dalam memproduksi barang dan jasa

 

SHARE    

Oleh karena itu, di negara-negara barat yang menganut kapitalisme, yakni yang menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asas sistem ekonominya, negara membiarkan orang-orang kaya memperoleh kekayaan sebanyak mungkin yang mereka mampu memenuhi. Maka, fenomena yang tampak di sana adalah dominasi monopoli kapitalis dan para konsumen diperbudak serta dijadikan mangsa oleh kalangan produsen, khususnya pemilik perusahaan besar, baik itu perusahaan minyak, mobil, industri berat dan sebagainya (Al Maliki,2001).

Mereka para kapitalis memiliki kekuatan ataupun kekuasaan yang sangat dominan di dalam pengaturan perekonomian dan kehidupan politik masyarakat Barat. Masyarakat otomatis dalam keadaan tertekan terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dan modal yang besar untuk melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi dan sosial mereka.

Menurut Al Maliki, fenomena ini membangkitkan konsep atau sistem ekonomi sosialisme dan bangkitnya konsep ini dinamakan dengan keadilan sosial untuk menutupi kerusakan sistem kapitalisme serta untuk meringankan kezaliman dan beban berat yang diderita mayoritas manusia akibat kalah bersaing memperebutkan kekayaan. 

Bagi masyarakat dunia, sistem ekonomi kapitalisme merupakan satu fakta yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai bahan renungan serta analisis sejauh mana sistem ini dapat memberikan dampak positif ataupun negatifnya terhadap kehidupan sosial dan kehidupan politik di masyarakat khususnya bagi negara-negara yang sedang mencari format sistem ekonomi yang paling ideal yang dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsanya.

Studi kasus di Indonesia tentang pola pemilikan sumber daya ekonomi khusus yang sumber daya alam yang telah digariskan dalam landasan konstitusi undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, bagi Indonesia sistem kapitalisme jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan landasan konstitusional. Namun demikian, pola kerja sama antara negara dengan swasta tetap dibangun dalam kerangka saling membutuhkan dan saling menguatkan bukan untuk saling merusak apalagi menghancurkan.

Kasus-kasus di negara barat khususnya di Eropa dan Amerika di mana sistem ekonomi kapitalisme menjadi sistem yang utama di negara-negara mereka secara kultur atau budaya mungkin cukup tepat. Bagi masyarakat Barat, di mana prinsip kompetisi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi yang terbiasa mereka jalani dijadikan alasan bagi mereka untuk memanfaatkan seluruh sumber ekonomi secara maksimal, dengan konsekuensi bagi masyarakat tertentu yang tidak memiliki kemampuan daya beli dan kemampuan modal tersingkir dari persaingan di dalam produksi dan distribusi maka hal itu sesuatu yang dapat diterima.

Namun demikian, kasus-kasus depresi ekonomi yang sangat berat di daratan Eropa ternyata tidak juga mampu mengeluarkan bangsa-bangsa Eropa dari kesulitan dan keterpurukan. Hal ini menunjukkan bahwa sehebat apapun sistem ekonomi kapitalisme, ketika badai ekonomi berupa inflasi dan pengangguran yang sangat dahsyat mengguncang kawasan Eropa, maka mereka tetap dalam kesulitan yang hebat dan ekonomi mereka dalam keadaan terpuruk.

Situasi guncangan ekonomi yang sangat hebat berupa inflasi dan pengangguran membutuhkan satu arahan dan solusi yang tepat untuk segera dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi, di antaranya dengan mengubah sistem ekonomi yang berlaku menjadi sistem ekonomi baru yang lebih tepat dan menjanjikan perbaikan.

Memaksakan diri dengan sistem ekonomi tertentu yaitu sistem ekonomi kapitalisme yang sangat mengusung kekuatan produksi dibandingkan distribusi, ternyata tidak mampu juga mengeluarkan para bangsa-bangsa atau negara yang mengusung ekonomi kapitalisme ini cepat bangkit dari keterpurukannya.

Sistem ekonomi yang mengusung keadilan dan adanya campur tangan negara yang secara konsisten memberdayakan seluruh potensi sumber daya ekonomi yang berlandaskan pada asas-asas ketuhanan menjadi logis untuk dipertimbangkan dan dijadikan sistem ekonomi baru. Keserasian antara manusia, alam, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu wujud kolaborasi yang paripurna.

Memaksakan kehendak dengan terus-menerus mempertahankan sistem ekonomi tertentu yang tidak tepat dan diterima oleh masyarakat adalah tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang secara kodratnya tidak mau dipaksakan atas kehendak orang lain. Adapun yang terjadi dan dapat diterima oleh akal sehat dan nurani manusia adalah sikap saling menghargai atas pilihan pada setiap individu. Dalam hal ini, sistem ekonomi kapitalisme yang terbukti telah menimbulkan gap atau perbedaan antara kaya dan miskin, maka komponen masyarakat dan negara harus melakukan evaluasi dan mengambil tindakan pilihan lain yang lebih tepat dan sesuai dengan kodrat manusia.

Posisi negara harus ditempatkan dalam kondisi yang memungkinkan mereka mengambil tindakan-tindakan yang mampu memberikan efek kesejahteraan bagi semua pihak dan bukan hanya tertuju pada kelompok pemilik modal saja. Hal ini mengindikasikan bahwa individu-individu yang ada dalam tatanan kenegaraan harus memahami dan berdiri tegak untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak dan tanpa ada indikasi ketidakadilan dalam pelayanan.

Masyarakat yang kritis dan cerdas di era milenium ini merupakan suatu konsekuensi yang harus direspon oleh negara secara tepat. Tindakan-tindakan negara yang represif dan berbuat tidak adil yang hanya mementingkan sekelompok masyarakat kaya atau pemilik modal saja maka akan memancing masyarakat untuk melakukan perlawanan sekaligus koreksi yang berujung pada jatuhnya rezim kekuasaan itu sendiri.

Hal tersebut memberikan satu dampak positif bagi kebebasan berpendapat dan akan menjadikan negara bersikap lebih hati-hati, mengingat telah terjadinya perubahan tatanan sosial kemasyarakatan yang cenderung korektif sekaligus juga kritis dan memberikan masukan-masukan yang membangun. Besarnya tingkat perhatian masyarakat untuk mendapatkan hak-hak secara adil, secara otomatis membuat negara akan mengambil berbagai macam kebijakan yang lebih mementingkan bagi kehidupan orang banyak, bukan bagi kepentingan segelintir orang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat