BANGKA BELITUNG -- Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekomendasikan pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kongres meminta penafsiran Pancasila dikembalikan kepada MPR. Dengan usulan pengembalian penafsiran tersebut, Kongres Umat Islam Indonesia menegaskan keberadaan BPIP sudah tidak diperlukan lagi.

"Kami mendesak presiden untuk mengembalikan penafsiran Pancasila kepada MPR, sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat dalam Pancasila," kata Muhyiddin Junaidi saat penutupan KUII VII di Pangkalpinang, dikutip Antara, Jumat (28/2) malam.

Muhyiddin menuturkan, KUII VII dimulai 26-29 Februari 2020 dan dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi keterkaitan antara Pancasila dengan agama dan membantu penguatan nilai-nilai agama di dalam Pancasila. "Kami mendorong pemerintah membantu penguatan nilai-nilai agama di dalam Pancasila untuk menghilangkan fitnah bahwa peraturan perundang-undangan yang bermuatan agama yang tidak pancasilais," katanya.

Sekretaris Tim Formatur Komisi Deklarasi dan Rekomendasi KUII Amirsyah mengakui salah satu rekomendasi KUII memang meminta Presiden Jokowi membubarkan BPIP. Ia menegaskan, rekomendasi ini sudah melalui aturan dan mekanisme yang sesuai aturan dalam KUII. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ini menuturkan, salah satu penyebab munculnya rekomendasi ini adalah seringnya Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Beberapa pernyataan kontroversial dari Kepala BPIP adalah soal 'agama sebagai musuh besar Pancasila' dan usulan penggantian salam dengan salam Pancasila. "Atas dasar fakta-fakta itu, maka dengan fenomena itu kecenderungan bahwa BPIP menjadi tafsir tunggal Pancasila," ujar Amirsyah kepada Republika, Ahas (1/3).

Ia menambahkan, seharusnya penafsir Pancasila adalah MPR RI. Hal itulah yang membuat KUII meminta pengembalian penafsiran Pancasila kepada MPR RI. Amirsyah menilai, sejak dipimpin Yudian, BPIP tidak memberikan penjelasan terhadap Pancasila dengan cara yang dapat dipahami masyarakat. Yudian justru dinilai kontraproduktif dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial. "Ketika sidang pleno (KUII) dibacakan rekomendasi ini oleh DR Ahmad Dahlan, dan dapat apresiasi dari peserta kongres secara bulat," kata Amirsyah.

 

Saya intinya harus belajar dulu, mengamat-amati dulu.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi

 

SHARE    

 Puasa bicara

Di lain pihak, Kepala BPIP Yudian Wahyudi memutuskan untuk puasa bicara. Ia mengaku ingin belajar lagi karena pernyataan-pernyataan yang keluar dari dirinya sejak menjabat menuai kontroversi di masyarakat. "Saya intinya harus belajar dulu, mengamat-ngamati dulu," kata Yudian usai mengisi acara Dialog Kebangsaan dan Peluncuran Buku Ulama dan Negara-Bangsa di UIN Sunan Kalijaga, Sleman, Sabtu (29/02).

Ia mengatakan, akan puasa bicara setidaknya selama satu tahun. Yudian mengaku, yang ia lakukan demi kebaikan Indonesia. "Rencananya kalau begini (wawancara) harus pakai draf. Supaya saya tidak mudah, katakan kepleset lah. Ini demi kebaikan republik," ujarnya. Keputusannya untuk puasa bicara ini juga untuk menghindari kesalahan bicara di depan umum.

Rektor UIN Sunan Kalijaga ini menuturkan, DPR juga telah meminta dirinya untuk menggunakan draf atau juru bicara saat berbicara di depan publik. "Itu namanya kalau di Islam amar makruf nahi mungkar. Amar makruf itu DPR memerintahkan kepada saya untuk melakukan yang baik-baik. Di depan publik pakai draf, pakai humas. Jadi, subjektivitas saya tidak terlalu menonjol," kata Yudian.

Namun, keputusan Kepala BPIP untuk puasa bicara selama setahun ini dinilai tidak bijak. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menegaskan, Yudian Wahyudi adalah pejabat publik yang memiliki kewajiban menyampaikan hasil kinerja di lembaganya. Menurut Emrus, jika tujuan Yudian berpuasa bicara selama satu tahun sebagai bentuk instrospeksi diri atas perkataan kontroversial yang pernah dia ucapkan, hal tersebut terlalu berlebihan.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, Yudian harus lebih sering berbicara di depan publik tentang wawasan ideologi Pancasila yang tidak kontradiktif dengan ajaran agama manapun. Dia dinilai memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan hal tersebut. "Saya berani mengatakan, satu detik pun tidak boleh berhenti mewacanakan tentang Pancasila kita. Kalau memang itu momentum yang pas, tidak boleh tutup mulut atau diam, tidak boleh. Sebagai pejabat publik dia harus menyampaikan tanggung jawabnya itu," ujar Emrus.

Dia juga menyarankan agar Yudian lebih banyak belajar tentang tata cara berkomunikasi di ruang publik agar tidak terjadi keseleo lidah dalam menyampaikan gagasan di kemudian hari."Sebagai kepala BPIP dia perlu mempunyai kemampuan, kedewasaan komunikasi di ruang publik," ujar Emrus. N antara ed: agus raharjo

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat