Warga berjalan di depan tembok yang dicoret-coret oleh orang tidak bertanggungjawab saat aksi Tolak UU Cipta Kerja di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Rabu (14/10/2020). | MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO

Nusantara

Pejalan Kaki 'Terjajah' Blokade Trotoar Kedubes AS

06 Jun 2023, 07:45 WIB

Pejalan kaki keluhkan blokade di depan Kedubes AS

Oleh EVA RIANTI

"Lewat sana, ya." Petugas keamanan itu memberi isyarat pada Republika ketika melintasi trotoar di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Menengok pembatas beton dan kawat berduri di jalur pedestrian tersebut, memang tak ada pilihan lain.

Blokade itu didirikan tepat di ujung barat gedung Kedubes AS yang bersebelahan dengan Istana Wakil Presiden (Wapres). Di sepanjang jalan trotoar depan kedutaan tersebut terlihat pembatas beton yang berjejeran ke arah timur. Beberapa penjaga keamanan berada di lokasi dan sesekali mengarahkan pejalan kaki dari arah Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan untuk tidak melewati trotoar.

Para pejalan kaki akhirnya harus melintasi bahu jalan. Mau tak mau turun ke badan jalan raya untuk melanjutkan perjalanan lewat trotoar saat tiba di depan Istana Wapres, hingga ke arah barat.

Penutupan trotoar di depan Kedubes AS tersebut diketahui telah terjadi cukup lama. Koalisi Pejalan Kaki adalah salah satu yang telah sekian lama menyuarakan soal hak atas fasilitas trotoar tersebut.

Kondisi trotoar yang ditutup di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023). - (Republika/Eva Rianti)

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengatakan, pihaknya sudah memperjuangkan hak pejalan kaki di trotoar depan Kedubes AS itu sejak hampir satu dekade yang lalu. "Kami sudah ingatkan kurang lebih dari mulai periode Pak Jokowi (sekitar 2012) karena beliau kan bilang ruang publik kami akan perhatikan," kata Alfred saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Alfred mengungkapkan bahwa diblokirnya jalan trotoar tersebut jelas memakan hak para pejalan kaki. Para pejalan kaki pun harus mengalah dengan melewati badan jalan dan bergumul di ujung jalan dengan kendaraan lainnya yang melintasi jalan. Kondisi itu menjadi perhatian penting terutama pada jam-jam sibuk.

"Karena kalau pagi dan sore volume pejalan kaki tinggi banget yang hanya diproteksi dengan traffic cone. Dan bulan lalu saya sempat menolong ojek online yang terjatuh di situ karena dia menghindari pejalan kaki di batas traffic cone," ungkapnya.

Alfred mengaku tidak mempermasalahkan hal itu kepada pihak Kedubes AS. Justru pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lah yang dinilai harus tegas memenuhi hak pejalan kaki.

Penjual minuman mengayuh sepedanya di depan tembok yang dicoret-coret oleh orang tidak bertanggungjawab saat aksi Tolak UU Cipta Kerja di depan Kedutaan Amerika Serikat, Jakarta, Rabu (14/10/2020). - (MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO)

"Ndilalah-nya Dinas Bina Marga kan baru membangun trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan, kenapa terputus? Kenapa sampai ke Istana Wapres saja, tidak sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan? Kan tinggal komunikasi, bersurat resmi," ujar dia

Lebih lanjut, Alfred membandingkan kasus tersebut dengan kasus penyerobotan bahu jalan oleh puluhan pemilik ruko yang dikeluhkan Ketua RT Riang Prasetya di kawasan Pluit, Jakarta Utara yang baru-baru ini ramai diberitakan.

"Ruang publik ini fasos fasum ada namanya garis sepadan jalan garis sepadan bangunan itu diblok enggak bisa diakses, sementara bicara yang trotoar sama drainase dipakai pemilik warung (kasus di Pluit) berantemnya enggak karuan, sedangkan yang ini enggak ada yang merasa terganggu padahal akses pejalan kaki. Jadi sama kan yang masalah Pak RT dengan warung-warung karena menyerobot ruang publik," Alfred membeberkan.

Dia menegaskan, seharusnya ada perlakuan sama dalam kedua kasus tersebut. Dia menerangkan bahwa pihaknya lebih mendorong kepada Pemprov DKI Jakarta, alih-alih Kedubes AS yang dimaklumi memiliki pengamanan tersendiri.

"Kedutaan kalau diproteksi kawasan mereka dengan diperbanyak petugas di sepanjang trotoar engga papa tapi yang jadi masalah trotoarnya dibloking, ini yang sebenarnya kami sesalkan, kami prihatin. Kenapa sih pemerintah Indonesia, sekuelnya Pemprov DKI Jakarta Dinas Bina Marga tinggal bicara, komunikasi," tutur dia.

Tim Gegana dari Polda Metro Jaya langsung diterjunkan ke lokasi, menyusul kabar bahwa Sebuah benda mencurigakan diduga bom menggegerkan Kedutaan Amerika Serikat yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat 14 Januari 2005. M Syakir/Republika - (DOKREP)

Alfred meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memberikan atensinya dalam masalah tersebut. Pj Gubernur diminta agar melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, atau bahkan duduk bersama antara Pemprov DKI, Kedubes AS, dan masyarakat. "Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup sampaikan ke Kemenlu biar Kemenlu yang berkomunikasi apa iya juga harus Presiden yang turun tangan ngurusin begini," kata dia

Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan bakal segera berkoordinasi dengan pihak Kedubes AS. "Memperhatikan animo dan aspirasi masyarakat untuk dapat menggunakan trotoar jalur pejalan kaki di depan Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga memperhatikan bahwa pada area tersebut juga terdapat perimeter pengamanan Kedubes, maka Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni kepada Republika di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengiyakan, sudah mendapatkan informasi dan keluhan, terutama dari para pejalan kaki. Dalam waktu dekat, masalah tersebut diharapkan bisa menemui solusinya.

Namun, saat ditanya mengenai sikap Pemprov DKI untuk berusaha membuka akses melewati trotoar tersebut, Wiwik tidak memberi penjelasan gamblang. Dia hanya menegaskan bahwa koordinasi akan dilakukan dengan pihak terkait. "Intinya jawabannya seperti apa, akan dikoordinasikan kembali ya," tutur dia.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mencarikan solusi atas keluhan dari para pejalan kaki tentang trotoar itu.

Kondisi trotoar yang ditutup di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023). - (Republika/Eva Rianti)

"Adanya keluhan masyarakat secepatnya dicarikan solusi karena warga Jakarta perlu adanya kenyamanan maupun fasilitas yang harus kita siapkan, dan karena pedestrian atau trotoar memang kita bangun untuk warga DKI Jakarta, jadi saya minta sesegera mungkin ada solusinya," kata Ida, Senin (5/6/2023).

Ida menjelaskan, setelah dibangun oleh mitranya, Dinas Bina Marga, hal-hal yang berkaitan secara teknis juga menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Dia menegaskan agar para SKPD yang berkaitan bisa mengedepankan pemenuhan kepentingan publik.

"Saya berharap dalam waktu secepatnya Dishub untuk mencari solusi terbaik untuk warga DKI yang memang ingin menggunakan trotoar sebagaimana semestinya. Jadi jangan juga dikarenakan Kedubes Amerika, lalu terpotong ke sana. Prinsipnya, pejalan kaki terfasilitasi, jangan sampai membahayakan mereka," ujar dia menegaskan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.