Oleh: Anung Purbowo*)

Penanganan bencana banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat dikaji melalui perspektif komunikasi publik. Pada awal bencana terjadi di ketiga provinsi tersebut, saluran komunikasi cenderung terhambat.

Masyarakat umumnya justru lebih banyak mendapatkan informasi dari kanal-kanal media sosial. Di tengah kebutuhan informasi yang harusnya didapatkan dari institusi resmi negara, pejabat-pejabat malahan menghadirkan "drama" dan kontroversi.

Dalam konteks komunikasi politik, bencana alam seharusnya menjadi ruang kemanusiaan yang bebas dari kepentingan politis. Namun, ketika pejabat publik hadir dengan gestur yang terlalu simbolik dan terekspose media, makna kemanusiaan kerap bergeser menjadi pertunjukan "drama politik."

Masih lekat dalam ingatan kita, aksi heroik seorang pejabat yang terekam kamera sedang mengangkut sekarung beras di lokasi bencana. Secara visual, barangkali ia (diharapkan) dapat dibaca sebagai sebuah simbol kerja nyata dan kepedulian pejabat di lokasi bencana.

Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto (kiri) dan Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry (kedua kiri) menyapa para pengungsi terdampak banjir bandang di posko pengungsian di Bambel Baru, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Senin (1/12/2025). Kunjungan Presiden tersebut untuk memantau kondisi pengungsi, memastikan distribusi bantuan tersalurkan dengan baik, serta memantau infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor. - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Alih-alih diterima sebagai simbol empatik, aksi ini malah menjadi problematis ketika dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Mereka yang seharusnya memiliki sumber daya struktural untuk mengambil keputusan strategis, malah melakukan tindakan fisik seremonial.

Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara empati tulus dan politik simbolik. Publik mempertanyakan, apakah tindakan tersebut benar-benar bertujuan membantu korban bencana, atau lebih ditujukan untuk membangun citra personal pejabat di mata publik.

Dalam era media digital dan budaya visual, tindakan sederhana sekalipun mudah ditafsirkan sebagai strategi pencitraan, terutama jika dilakukan di hadapan kamera dan disebarluaskan melalui berbagai platform media.

Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa di tengah bencana, sensitivitas sosial dan kesadaran etis pejabat publik sangat menentukan persepsi masyarakat. Empati tidak selalu harus ditunjukkan melalui gestur heroik di depan kamera, melainkan melalui kebijakan yang efektif, transparansi informasi, dan keberpihakan nyata pada korban.

Menarik untuk melihat fenomena ini dari perspektif teori pentad dramatik Kenneth Burke yang ditulis dalam buku A Grammar of Motives (1945). Burke memandang komunikasi politik sebagai sebuah drama sosial yang terdiri atas lima unsur utama: scene (situasi), act (tindakan), agent (pelaku), agency (cara), dan purpose (tujuan). Melalui kelima unsur ini, makna di balik sebuah tindakan dapat dibaca secara lebih kritis.

Unsur scene atau situasi dalam peristiwa ini adalah bencana alam Aceh, Sumut dan Sumbar yang dilihat sebagai ruang penderitaan, duka, dan kerentanan masyarakat. Dalam logika dramatistik, scene memiliki kekuatan besar dalam membentuk penilaian moral terhadap tindakan.

Bencana adalah situasi yang menuntut empati kolektif, kesederhanaan, dan sensitivitas tinggi. Ketika tindakan politik dilakukan di ruang ini, publik cenderung bersikap lebih kritis dan emosional.

Unsur agent atau pelaku adalah kehadiran pejabat di lokasi bencana, yang dalam hal ini bukan hanya sebagai relawan biasa, melainkan sebagai pejabat negara dan figur politik nasional. Status ini melekat kuat pada setiap gestur yang dilakukan.

Sejumlah warga di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, masih tinggal di tenda darurat pada Senin (5/1/2026) malam. - (Bayu Adji P/Republika)

SHARE    

Dalam perspektif Burke, identitas agent memengaruhi cara publik menafsirkan tindakan. Apa yang mungkin dianggap tulus jika dilakukan warga biasa, dapat terbaca sebagai pencitraan ketika dilakukan oleh pejabat tinggi negara.

Unsur act atau tindakan, dalam hal ini adalah tindakan pelaku (pejabat) memberikan bantuan, misalnya, dengan tindakan mengangkut karung beras merupakan simbol kerja fisik dan kepedulian. Namun, dalam drama politik, tindakan semacam ini sering kali dipahami sebagai aksi simbolik, bukan solusi struktural. Publik mempertanyakan relevansi tindakan tersebut dengan peran strategis seorang menteri, yang sejatinya memiliki kewenangan kebijakan jauh lebih besar daripada sekadar aksi seremonial.

Unsur agency atau cara dalam peristiwa ini adalah penggunaan media kamera, liputan, dan distribusi visual di ruang digital. Kehadiran media mengubah aksi kemanusiaan menjadi tontonan publik.

Dalam teori Burke, agency tidak netral, ia membentuk makna tindakan. Ketika bantuan dilakukan di depan kamera, fokus publik bergeser dari korban menuju figur pejabat itu sendiri.

Unsur yang terakhir adalah purpose atau tujuan. Di sinilah letak kontroversi utama. Secara normatif, tujuan tindakan adalah membantu korban bencana. Namun, dalam pembacaan dramatistik, publik membaca tujuan lain yang bersifat implisit, yakni pembentukan citra, penguatan popularitas, atau positioning politik. Ketika purpose kemanusiaan dianggap kalah dominan dibanding purpose politis, kepercayaan publik pun tergerus.

Relasi antara unsur scene dan act, atau dalam istilah Burke disebut scene of act reaction, menjadi kunci dalam kontroversi ini. Scene berupa bencana yang sarat penderitaan membuat setiap tindakan simbolik menjadi rawan disalahartikan. Aksi yang tampak heroik justru dianggap tidak sensitif karena tidak sebanding dengan kompleksitas masalah yang dihadapi korban.

 

Bencana alam bukanlah panggung drama politik.

 

 

SHARE    

Kasus ini menunjukkan bahwa di era media digital dan politik visual, para pejabat publik tidak hanya dinilai dari apa-apa yang mereka lakukan, tetapi juga bagaimana, di mana, dan untuk tujuan apa tindakannya itu dilakukan.

Bencana alam bukanlah panggung drama politik. Ketika pejabat gagal membaca sensitivitas scene, maka drama yang muncul bukanlah empati, melainkan skeptisisme publik.

Pada akhirnya, teori pentad dramatik Kenneth Burke mengingatkan kita, komunikasi politik selalu bersifat simbolik dan sarat makna. Dalam konteks bencana, negara dituntut hadir bukan sebagai aktor utama di atas panggung, melainkan sebagai pengatur sistem yang bekerja efektif di balik layar. Sebab, empati sejati tidak selalu membutuhkan sorotan kamera, tetapi juga yang terutama, membutuhkan kebijakan yang nyata dan keberpihakan pada korban.

*) Anung Purbowo adalah jurnalis dan juga mahasiswa pasca-sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat